Lebak (Antaranews Banten) - Aktivis perempuan dari Kabupaten Lebak, Tuti Tuarsih menyatakan 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif pusat dan daerah merupakan bentuk kemajuan perempuan Indonesia.
"Kita berharap kuota 30 persen perempuan di legislatif itu benar-benar bisa terwakili pada Pemilu 2019," kata Tuti di Lebak, Rabu.
Perhatian pemerintah cukup besar terhadap kaum perempuan sehingga memberikan ruang untuk berkarir di berbagai bidang sesuai dengan kompetensi dan sumber daya manusia (SDM).
Saat ini, banyak kaum perempuan Indonesia menduduki jabatan di kementerian, kepala daerah, kepala dinas di lingkungan pemerintahan dan jabatan lainnya.
Bahkan, Megawati Soekarno Putri seorang perempuan pernah menjabat Presiden Republik Indonesia.
Namun, meski kaum perempuan berhasil dalam karir jabatan, tetapi sebagai kodrat perempuan tetap mengurus keluarga.
"Saya kira dengan 30 persen keterwakilan perempuan tentu dapat mendorong kemajuan perempuan untuk berkiprah membangun bangsa itu," kata pengurus Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lebak.
Menurut Tuti, sejauh ini keterlibatan kontestasi politik 30 persen perempuan di legislatif dinilai dipaksakan karena partai politik masih kesulitan untuk mencari kader yang militan.
Akibat kesulitan itu maka kaum perempuan masih sebatas pelengkap saja untuk memenuhi administrasi dan bukan kompetensi.
Mereka calon perempuan banyak yang diambil yang tidak mengutamakan kuantitas dan kualitas.
Karena itu,partai politik bertanggung jawab untuk pengaderan yang militan dan memiliki kompetensi.
Selain itu juga mereka para kader harus mengikuti pendidikan politik sehingga dalam kontestasi politik serius untuk bertarung.
Apabila, kader perempuan itu memiliki kapasitas kompetensi juga pendidikan politik yang mumpuni maka jika duduk di legislatif mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.
Disamping itu juga mereka mampu mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga bersinergi untuk membangun bangsa menjadi lebih baik.
"Kami berharap partai politik ke depan harus mengkaderkan kaum perempuan yang militan dan memiliki SDM juga pendidikan politik yang mumpuni." katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Kita berharap kuota 30 persen perempuan di legislatif itu benar-benar bisa terwakili pada Pemilu 2019," kata Tuti di Lebak, Rabu.
Perhatian pemerintah cukup besar terhadap kaum perempuan sehingga memberikan ruang untuk berkarir di berbagai bidang sesuai dengan kompetensi dan sumber daya manusia (SDM).
Saat ini, banyak kaum perempuan Indonesia menduduki jabatan di kementerian, kepala daerah, kepala dinas di lingkungan pemerintahan dan jabatan lainnya.
Bahkan, Megawati Soekarno Putri seorang perempuan pernah menjabat Presiden Republik Indonesia.
Namun, meski kaum perempuan berhasil dalam karir jabatan, tetapi sebagai kodrat perempuan tetap mengurus keluarga.
"Saya kira dengan 30 persen keterwakilan perempuan tentu dapat mendorong kemajuan perempuan untuk berkiprah membangun bangsa itu," kata pengurus Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lebak.
Menurut Tuti, sejauh ini keterlibatan kontestasi politik 30 persen perempuan di legislatif dinilai dipaksakan karena partai politik masih kesulitan untuk mencari kader yang militan.
Akibat kesulitan itu maka kaum perempuan masih sebatas pelengkap saja untuk memenuhi administrasi dan bukan kompetensi.
Mereka calon perempuan banyak yang diambil yang tidak mengutamakan kuantitas dan kualitas.
Karena itu,partai politik bertanggung jawab untuk pengaderan yang militan dan memiliki kompetensi.
Selain itu juga mereka para kader harus mengikuti pendidikan politik sehingga dalam kontestasi politik serius untuk bertarung.
Apabila, kader perempuan itu memiliki kapasitas kompetensi juga pendidikan politik yang mumpuni maka jika duduk di legislatif mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.
Disamping itu juga mereka mampu mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga bersinergi untuk membangun bangsa menjadi lebih baik.
"Kami berharap partai politik ke depan harus mengkaderkan kaum perempuan yang militan dan memiliki SDM juga pendidikan politik yang mumpuni." katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018