Serang (Antaranews Banten) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah dan aparatur dibawahnya untuk mewaspadai sejumlah area rawan korupsi, karena korupsi menjadi salah satu bagian dari ancama dan tantangan bangsa ini.
"Area rawan korupsi tolong dicermati dengan baik, dalam perencanaan anggaran antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan DPRD tolong dirembug dan dibahas dengan baik. Perencanaan anggaran harus sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan kesepakatan yang ada. Menyerap, menyalurkan aspirasi masyarakat sekecil apapun harus diperjuangkan dengan baik," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada paripurna peringatan HUT ke-18 Provinsi Banten, di Serang, Kamis.
Mendagri mengatakan, saat ini Kementerian Dalam Negeri membolehkan kembali pemberian dana hiban dan bansos. Tapi penyaluran dana hibah dan bansos tersebut harus selektif, tidak boleh di 'mark up', jangan dipotong karena itu untuk kepentingan masyarakat.
''Kan enggak enak seorang gubernur, bupati/walikota atau anggota DPRD kalau turun ke bawah enggak bawa sesuatu buat masyarakat. Ini yang kita inginkan tapi tepat sasaran," kata Mendagri.
Mendagri juga mengingatkan kepala daerah agar tidak 'main-main' dengan dana BPJS. Dalam kesempatan tersebut Mendagri meminta kepolisian atau kejaksaan agar menangkap jika ada oknum yang memainkan atau memanfaatkan dana BPJS karena itu untuk kepentingan masyarakat.
Arena rawan korupsi lainnya, kata Mendagri, yakni retribusi dan pajak dan mekanisme jual beli barang dan jasa. Oleh karena itu, Mendagri meminta kemitraan pemerintah daerah dengan DPRD agar berembug dengan baik dalam menangani dan mewaspadai area rawan korupsi tersebut.
Mendagri mengatakan, selain area rawan korupsi tadi, tantangan dan ancaman bangsa ini adalah terorisme dan radikalisme. Sehingga membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan aparat keamanan serta seluruh elemen masyarakat terutama para tokoh dan pemuka agama dalam melakukan deteksi dini dan melawan terhadap ancaman terorisme dan radikalisme yang akan menganggu pancasila sebagai ideologi negara dan juga menganggu keutuhan NKRI.
''Narkoba juga menjadi tantangan dan ancaman, karena Sumber Daya Manusia ke depan harus kita amankan. Narkoba adalah juga musuh bangsa." kata Mendagri.
Mendagri dalam kesempatan tersebut menyampaikan selamat HUT ke-18 Provinsi Banten dan berharap kedepan Provinsi Banten yang memiliki letak strategis sebagai penyangga ibu kota Jakarta dan daerah perlintasan antara Lampung dengan Jakarta dan Jawa Barat, kedepan harus lebih maju dan modern tanpa mengurangi jati diri sebagai daerah yang memiliki adat dan budaya sebagai masyarakat Banten. Sehingga kesejahteraan masyarakat Banten juga semakin meningkat dengan kunci utama pembangunan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). ***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Area rawan korupsi tolong dicermati dengan baik, dalam perencanaan anggaran antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan DPRD tolong dirembug dan dibahas dengan baik. Perencanaan anggaran harus sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan kesepakatan yang ada. Menyerap, menyalurkan aspirasi masyarakat sekecil apapun harus diperjuangkan dengan baik," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada paripurna peringatan HUT ke-18 Provinsi Banten, di Serang, Kamis.
Mendagri mengatakan, saat ini Kementerian Dalam Negeri membolehkan kembali pemberian dana hiban dan bansos. Tapi penyaluran dana hibah dan bansos tersebut harus selektif, tidak boleh di 'mark up', jangan dipotong karena itu untuk kepentingan masyarakat.
''Kan enggak enak seorang gubernur, bupati/walikota atau anggota DPRD kalau turun ke bawah enggak bawa sesuatu buat masyarakat. Ini yang kita inginkan tapi tepat sasaran," kata Mendagri.
Mendagri juga mengingatkan kepala daerah agar tidak 'main-main' dengan dana BPJS. Dalam kesempatan tersebut Mendagri meminta kepolisian atau kejaksaan agar menangkap jika ada oknum yang memainkan atau memanfaatkan dana BPJS karena itu untuk kepentingan masyarakat.
Arena rawan korupsi lainnya, kata Mendagri, yakni retribusi dan pajak dan mekanisme jual beli barang dan jasa. Oleh karena itu, Mendagri meminta kemitraan pemerintah daerah dengan DPRD agar berembug dengan baik dalam menangani dan mewaspadai area rawan korupsi tersebut.
Mendagri mengatakan, selain area rawan korupsi tadi, tantangan dan ancaman bangsa ini adalah terorisme dan radikalisme. Sehingga membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan aparat keamanan serta seluruh elemen masyarakat terutama para tokoh dan pemuka agama dalam melakukan deteksi dini dan melawan terhadap ancaman terorisme dan radikalisme yang akan menganggu pancasila sebagai ideologi negara dan juga menganggu keutuhan NKRI.
''Narkoba juga menjadi tantangan dan ancaman, karena Sumber Daya Manusia ke depan harus kita amankan. Narkoba adalah juga musuh bangsa." kata Mendagri.
Mendagri dalam kesempatan tersebut menyampaikan selamat HUT ke-18 Provinsi Banten dan berharap kedepan Provinsi Banten yang memiliki letak strategis sebagai penyangga ibu kota Jakarta dan daerah perlintasan antara Lampung dengan Jakarta dan Jawa Barat, kedepan harus lebih maju dan modern tanpa mengurangi jati diri sebagai daerah yang memiliki adat dan budaya sebagai masyarakat Banten. Sehingga kesejahteraan masyarakat Banten juga semakin meningkat dengan kunci utama pembangunan adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). ***2***
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018