Gubernur Banten: Reformasi birokrasi harus berpihak ke masyarakat

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa reformasi birokrasi tematik dengan program kerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban harus sebesar-besarnya bagi masyarakat.

 

Al Muktabar di Pandeglang, Jumat, mengatakan keberpihakan komposisi anggaran, akan didorong sebesar-besarnya untuk masyarakat. Sehingga pola perencanaan itu, lanjutnya, harus menjadi disiplin bersama.

 

"Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah mempunyai tugas mengarahkan seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang ada kepada amanat itu," ujar Al Muktabar dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Provinsi Banten.

" Kalau tidak dipenuhi, bisa berdampak pada kerugian negara, karena dengan fokus seperti itu, pencapaian kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat dilakukan,” kata dia melanjutkan.

Baca juga: Bus KPK kunjungi Lebak untuk tingkatkan partisipasi lawan korupsi

 

Kepemimpinan, menurut Al Muktabar, menjadi kata kunci karena ia akan menjadi operatornya. Kepemimpinan ke depan harus cepat dan juga memiliki semangat melayani dan kolaborasi.

 

“Itu akan dibutuhkan pada waktunya nanti ketika sudah memimpin di instansi Kementerian, Lembaga masing-masing termasuk Pemda,” ujar dia.

 

Terakhir Al Muktabar berharap para peserta bisa mengikuti dengan baik, transformasi pengetahuan, diskusi antar daerah menjadi lebih aktif ditambah dengan tutor dari praktisi maupun widyaswara yang akan memperkaya pengetahuan kepemimpinan.

Baca juga: Pemprov dan DPRD Banten sepakati Perubahan KUA APBD dan PPAS 2024

 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten Untung Saritomo mengatakan, Diklatpim dilaksanakan menggunakan metode blended learning yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan memadukan jalur klasikal dan non klasikal dengan beberapa tahap.

 

Tahap pertama klasikal selama tiga hari, kemudian mereka pulang. Selanjutnya tahap pembelajaran mandiri atau MOOC dengan menggunakan LMS Banten Ceria, atas kesepakatan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

 

Pelaksanaan MOOC atau belajar mandiri dilaksanakan selama sembilan hari yang kemudian dilanjutkan dengan tahap e-learning selama 21 hari, setelahnya nanti baru ada komitmen bersama yang dilaksanakan selama tiga hari.

 

Kemudian masuk pada klasikal tahap II selama tujuh hari, pada tahap ini akan dilakukan visitasi ke daerah lain sebagai praktek baik guna menambah wawasan peserta diklat.

Baca juga: Pemprov Banten sebut desa perlu didukung aparatur berkompeten

Serta pada tahap berikutnya aktualisasi kepemimpinan di tempat kerja selama 60 hari, dan saat itu peserta membuat atau menyusun proyek perubahannya ujarnya.

 

Pada tahap akhir dilakukan seminar akhir proyek perubahan dan Totalnya lamanya pelatihan itu sekitar 923 jam pelajaran atau setara dengan 107 hari, ujar Untung.

 

Sebagai informasi, penyelenggaraan Pelatihan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II itu sendiri merupakan kepercayaan yang diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) kepada Pemprov Banten.

Ada 47 peserta yang mengikuti Diklatpim yang berasal dari berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatera, NTT, Jawa dan 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Baca juga: Pemkab Serang Banten gelar diseminasi audit kasus stunting 2024