Jakarta (Antaranews) - Ekonomi Senior dan Mantan Menteri Investasi/ Kepala BKPM 1998-1999, Marzuki Usman mengatakan pemerintah dapat memanfaatkan para duta besar untuk mengundang investasi ke Indonesia.
"Kalau perlu izin prinsip cukup dikeluarkan Duta Besar dan pemerintah daerah (Dinas Penanaman Modal dan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," kata Marzuki pada Indonesia Investment Outlook 2018 yang diselenggarakan Moores Rowland Indonesia dan Honmachi International Law Office di Crowne Plaza Hotel Jakarta, Jumat.
Marzuki mengatakan, investor membutuhkan kepastian dalam pengurusan izin untuk itu perlu ada batasan waktu, sebagai contoh waktu dibatasi 30 menit saja sampai izin itu keluar, kalau ternyata lebih dari itu maka investor berhak mendapat kompensasi,
Kemudian lanjut, Marzuki, hal yang harus diperhatikan untuk menarik investasi di Indonesia adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti ketersediaan listrik dan kelancaran distribusi.
Namun Marzuki memberikan jaminan secara keseluruhan iklim di Indonesia sangat kondusif meskipun di tahun 2018 dan 2018 merupakan tahun politik.
"Kita beda dengan Mesir atau Irak. Politik kita jauh lebih stabil. Dulu ketika pergantian rezim dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Gur ke Megawati, dari Megawati ke SBY, dan dari SBY ke Jokowi. Semuanya tidak ada yang sampai mengganggu investasi. Stabilitas ekonomi kita terjaga baik," ujar Marzuki Usman
Hadir dalam acara ini sekitar 80 investor Jepang di Indonesia, para pengusaha Jepang, pejabat BKPM, dan perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.
Marzuki Usman mengungkapkan Jepang merupakan salah satu investor terbesar sejak dari Indonesia merdeka sampai sekarang.
"Waktu tempuh dari Tokyo ke Manado menggunakan pesawat yang butuh waktu empat jam, dan ke Jakarta sekitar 7 jam. Membuat investor Jepang senang berbisnis di Indonesia. Saat ini terus tumbuh restoran-restoran Jepang di semua kota di Indonesia. Pariwisata, agrikultur, dan infrastruktur cocok untuk para investor Jepang,†tambah Marzuki.
Lebih jauh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Farah Ratnadewi Indriani, yang menjadi salah satu pembicara utama dalam seminar ini mengatakan, iklim investasi tahun 2018 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Farah menjelaskan, melalui Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 (Perpres No 91/2017) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha , mulai tahun ini secara bertahap pemerintah akan menerapkan single submission system (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Satu Pintu).
"Investor tinggal melakukan proses registrasi pada sistem online yang telah disediakan, sehingga akan semakin mempercepat proses perizinan investasi,†ujarnya.
Menurut Farah Ratnadewi, saat ini Jepang merupakan investor kedua terbesar di Indonesia setelah Singapura dengan nilai investasi 2017 sekitar 4,996 juta dolar AS. Dengan pertumbuhan investasi 13,1 persen per tahun, Indonesia kini menempati posisi keempat dalam rangking investment competitive diantara negara-negara di Asean. Industri pariwisata salah satu sektor industri yang kini paling dipromosikan oleh pemerintah Indonesia.
Direktur Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, yang juga menjadi pembicara utama dalam seminar sehari ini juga menjelaskan berbagai kebijakan perpajakan seperti Bilateral Advance Princing Agreement yang akan memudahkan para investor Jepang jika membuka usahanya di Indonesia. Termasuk kebijakan adanya prosesAuditor Correction dalam pelaporan pajak bagi investor asing.
Moores Rowland Indonesia merupakan konsultan bisnis internasional yang telah lebih 20 tahun hadir di Indonesia, dan selama ini telah memiliki portofolio panjang dalam membantu melayani investor-investor dari Jepang membuka usaha di Indonesia. “
"Investor Jepang di Indonesia tidak hanya dalam bidang manufaktur, tapi juga diberbagai bidang lain, baik yang industrial maupun non industrial. Kami selalu mendorong dan mempromosikan peningkatan kerjasama bisnis dari kedua negara ini,†ujar James Kallman, CEO dari Moores Rowland Indonesia.
Menurut Meggy Parengkuan dari Marccus Partner, departemen di Moores Rowland Indonesia yang memiliki keahlian di bidang legal, menerangkan, bahwa pada 2017 lalu pihaknya bekerjasama dengan Homachi International Law Office telah mengadakan dua kali sesi seminar di dua kota utama Jepang yakni di Tokyo dan Osaka untuk mempromosikan investasi di Indonesia.
Sedang acara di Jakarta kali ini merupakan yang ketiga. Diharapkan dari seminar-seminat ini akan semakin meningkatkan minat pengusaha Jepang membuka bisnis di Indonesia.
Kazuhiko Nishihara, partner Honmachi International Law Office, dalam kesempatan ini mengatakan, perbedaankultur antara kedua negara yang sering menjadi tantangan utama dalam hubungan bisnis antara Jepang dengan Indonesia, sehingga pihaknya terus mengharapkan adanya deregulasi-deregulasi baru dan transparansi dan iklim investasi bisnis di Indonesia.
Seperti contohnya masih ada banyak peraturan dalam sistem transportasi di Indonesia.
Pihaknya mengharapkan akan ada banyak deregulasi, sehingga memungkina perusahaan Jepang membangun binis B to B sesama perusahaan Jepang untuk kemudahan transportasi. Honmachi International Law Office adalah konsultan bisnis dan hukum dari Jepang.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Kalau perlu izin prinsip cukup dikeluarkan Duta Besar dan pemerintah daerah (Dinas Penanaman Modal dan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," kata Marzuki pada Indonesia Investment Outlook 2018 yang diselenggarakan Moores Rowland Indonesia dan Honmachi International Law Office di Crowne Plaza Hotel Jakarta, Jumat.
Marzuki mengatakan, investor membutuhkan kepastian dalam pengurusan izin untuk itu perlu ada batasan waktu, sebagai contoh waktu dibatasi 30 menit saja sampai izin itu keluar, kalau ternyata lebih dari itu maka investor berhak mendapat kompensasi,
Kemudian lanjut, Marzuki, hal yang harus diperhatikan untuk menarik investasi di Indonesia adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti ketersediaan listrik dan kelancaran distribusi.
Namun Marzuki memberikan jaminan secara keseluruhan iklim di Indonesia sangat kondusif meskipun di tahun 2018 dan 2018 merupakan tahun politik.
"Kita beda dengan Mesir atau Irak. Politik kita jauh lebih stabil. Dulu ketika pergantian rezim dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur, dari Gus Gur ke Megawati, dari Megawati ke SBY, dan dari SBY ke Jokowi. Semuanya tidak ada yang sampai mengganggu investasi. Stabilitas ekonomi kita terjaga baik," ujar Marzuki Usman
Hadir dalam acara ini sekitar 80 investor Jepang di Indonesia, para pengusaha Jepang, pejabat BKPM, dan perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia.
Marzuki Usman mengungkapkan Jepang merupakan salah satu investor terbesar sejak dari Indonesia merdeka sampai sekarang.
"Waktu tempuh dari Tokyo ke Manado menggunakan pesawat yang butuh waktu empat jam, dan ke Jakarta sekitar 7 jam. Membuat investor Jepang senang berbisnis di Indonesia. Saat ini terus tumbuh restoran-restoran Jepang di semua kota di Indonesia. Pariwisata, agrikultur, dan infrastruktur cocok untuk para investor Jepang,†tambah Marzuki.
Lebih jauh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Farah Ratnadewi Indriani, yang menjadi salah satu pembicara utama dalam seminar ini mengatakan, iklim investasi tahun 2018 akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Farah menjelaskan, melalui Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2017 (Perpres No 91/2017) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha , mulai tahun ini secara bertahap pemerintah akan menerapkan single submission system (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Satu Pintu).
"Investor tinggal melakukan proses registrasi pada sistem online yang telah disediakan, sehingga akan semakin mempercepat proses perizinan investasi,†ujarnya.
Menurut Farah Ratnadewi, saat ini Jepang merupakan investor kedua terbesar di Indonesia setelah Singapura dengan nilai investasi 2017 sekitar 4,996 juta dolar AS. Dengan pertumbuhan investasi 13,1 persen per tahun, Indonesia kini menempati posisi keempat dalam rangking investment competitive diantara negara-negara di Asean. Industri pariwisata salah satu sektor industri yang kini paling dipromosikan oleh pemerintah Indonesia.
Direktur Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak, Kementrian Keuangan, Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, yang juga menjadi pembicara utama dalam seminar sehari ini juga menjelaskan berbagai kebijakan perpajakan seperti Bilateral Advance Princing Agreement yang akan memudahkan para investor Jepang jika membuka usahanya di Indonesia. Termasuk kebijakan adanya prosesAuditor Correction dalam pelaporan pajak bagi investor asing.
Moores Rowland Indonesia merupakan konsultan bisnis internasional yang telah lebih 20 tahun hadir di Indonesia, dan selama ini telah memiliki portofolio panjang dalam membantu melayani investor-investor dari Jepang membuka usaha di Indonesia. “
"Investor Jepang di Indonesia tidak hanya dalam bidang manufaktur, tapi juga diberbagai bidang lain, baik yang industrial maupun non industrial. Kami selalu mendorong dan mempromosikan peningkatan kerjasama bisnis dari kedua negara ini,†ujar James Kallman, CEO dari Moores Rowland Indonesia.
Menurut Meggy Parengkuan dari Marccus Partner, departemen di Moores Rowland Indonesia yang memiliki keahlian di bidang legal, menerangkan, bahwa pada 2017 lalu pihaknya bekerjasama dengan Homachi International Law Office telah mengadakan dua kali sesi seminar di dua kota utama Jepang yakni di Tokyo dan Osaka untuk mempromosikan investasi di Indonesia.
Sedang acara di Jakarta kali ini merupakan yang ketiga. Diharapkan dari seminar-seminat ini akan semakin meningkatkan minat pengusaha Jepang membuka bisnis di Indonesia.
Kazuhiko Nishihara, partner Honmachi International Law Office, dalam kesempatan ini mengatakan, perbedaankultur antara kedua negara yang sering menjadi tantangan utama dalam hubungan bisnis antara Jepang dengan Indonesia, sehingga pihaknya terus mengharapkan adanya deregulasi-deregulasi baru dan transparansi dan iklim investasi bisnis di Indonesia.
Seperti contohnya masih ada banyak peraturan dalam sistem transportasi di Indonesia.
Pihaknya mengharapkan akan ada banyak deregulasi, sehingga memungkina perusahaan Jepang membangun binis B to B sesama perusahaan Jepang untuk kemudahan transportasi. Honmachi International Law Office adalah konsultan bisnis dan hukum dari Jepang.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018