Serang (Antara News) - Tingginya angka pengangguran di Banten masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Banten saat ini. Padahal, di Banten memiliki sekitar 14.327 perusahaan/industri yang tidak sedikit merupakan perusahaan besar dan terkenal.
Belum lagi, Banten didukung sumber daya alam yang melimpah ruah serta wilayah strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, DKI Jakarta.
Namun, ironisnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten berada pada posisi keempat tertinggi se-Indonesia. Pertanyaanya, kenapa Provinsi Banten yang kaya dan subur serta memiliki nilai sejarah yang luhur masih menjadi tempat bernaungnya para penganggur?
Provinsi Banten dengan APBD saat ini mencapai Rp10 triliun, belum lagi perusahaan-perusahaan di Banten saat ini relatif cukup banyak dan sebagian besar merupakan pabrik-pabrik terkenal ada di Banten. Totalnya 14.327 perusahaan yang beroperasi di Banten, antara lain, pabrik baja, semen, gas, makanan, kimia, mulai semua peralatan dan kebutuhan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia juga hadir di Banten.
Makanya, wajar bila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten mengambil julukan untuk Provinsi Banten sebagai "Gerbang Investasi" karena memang daerah ini selalu berada di posisi atas secara nasional dalam realisasi investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Di satu sisi, masyarakat setempat seharusnya bangga Banten menjadi destinasi investasi. Namun, di sisi lain menurut data BPS per Februari 2017, TPT Banten tertinggi keempat secara nasional, yakni 7,75 persen atau sekitar 462.000 orang pengangguran di Banten. Posisi tersebut berada di bawah Kalimantan Timur 8,55 persen, Jawa Barat 8,49 persen, dan urutan ketiga Maluku 7,77 persen.
Berbagai upaya dilakukan Pemprov Banten untuk mengatasi persoalan pengangguran. Hal ini juga ditunjukkan dari sebelumnya TPT di Banten pada tahun sebelumnya berada di posisi pertama. Namun, dengan berbagai langkah yang dilakukan, akhirnya peringkat pertama tingginya angka pengangguran di Banten menjadi turun ke peringkat empat.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten berdalih salah satu penyebab angka pengangguran begitu tinggi karena pendidikan formal belum mampu menjawab kebutuhan pasar. Upaya yang dijalankan Disnakertrans Banten untuk menyikapi persoalan tersebut, di antaranya dengan mengintensifkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja siap pakai.
Bahkan, Disnakertrans Banten mengklaim dari sekitar 880 orang lulusan BLK pada tahun 2017 diserap pasar tenaga kerja sekitar 85 persen dan sisanya mengembangkan usaha sendiri. Permasalahan kedua menurut analisis Disnakertrans Banten, masih tingginya angka pengangguran tersebut karena hubungan industrial yang belum harmonis.
Membaca Peluang Kerja
Upaya lainnya yang dilakukan Pemprov Banten dalam menyikapi permasalahan tingginya pengagguran ini adalah upaya sekolah-sekolah SMK yang harus mampu membaca peluang kerja. Bahkan, melalui bursa kerja yang digelar setiap tahun sekali oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, belasan ribu lowongan kerja disediakan melalui bursa kerja tersebut melalui perusahaan-perusahaan yang ikut "Job Fair" dalam rangka Hari Ulang Tahun Provainsi Banten setiap bulan Oktober.
Wakil Gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumy menginginkan sekolah menengah kejuruan (SMK) mampu membaca peluang teknologi informasi agar dapat menciptakan lulusan yang mampu bersaing dalam bisnis yang mengandalkan koneksi internet atau berbasis "online".
Perkembangan teknologi yang terus terjadi pada era digital membuat pemerintah, khususnya instansi pendidikan seperti SMK, mampu menjawab kebutuhan pasar pada era globalisasi. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menilai hal tersebut sebagai peluang bahwa bisnis e-commerce saat ini sangat menjanjikan.
Oleh karena itu, pihak SMK harus mampu menciptakan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini lantaran perdagangan e-commerce yang terus berkembang di dunia global sekarang ini, termasuk di Indonesia.
Lulusan SMK selain harus bisa menjadi manusia yang siap terjun di dunia kerja. Lulusan SMK juga bisa mengembangkan usaha sendiri dengan melihat peluang "startup", jual beli "online", serta potensi 125 juta orang yang sudah bisa memanfaatkan informasi teknologi serta internet. Ini menjadi peluang bagus bagi anak SMK agar tidak ketergantungan pada orang lain dengan bekerja di perusahaan yang sudah ada.
Penekanan dari Pemprov Banten tersebut melalui Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy pada saat pembukaan Job Matching SMK di SMK 2 Kota Serang, Rabu (18-10-2017). Dalam kesempatan itu, setidaknya ratusan perusahaan di Provinsi Banten yang terdaftar dalam kegiatan tersebut di Provinsi Banten.
Menurut Wakil Gubernur Andika Hazrumy, permasalahan pengangguran menjadi salah satu fokus utama yang harus selesai pada era kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, mengingat saat ini setidaknya 7,75 persen pengganguran tercatat di Provinsi Banten.
Padahal, lagi-lagi belasan ribu perusahaan berada di Provinsi Banten yang sebenarnya harus mampu menampung tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di provinsi paling barat Pulau Jawa ini.
Pemprov Banten menduga ada yang tidak nyambung dalam hal ini. Di satu sisi Banten adalah daerah industri yang relatif cukup banyak, sementara di sisi lain pengangguran di Banten juga cukup tinggi. Dengan demikian, perlu dibuatkan formulasi yang jelas agar keberadaan perusahaan di Banten juga bisa membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam mengatasi pengangguran.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebduayaan Provinsi Banten harus mengoptimalkan perannya bagiamana caranya menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas. Artinya, lulusan SMK di Banten harus siap turun ke dunia kerja maupun menjadi wirausahawan yang siap menjadi penyedia tenaga kerja.
Formulasi
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten juga harus membuat formulasi atau regulasi agar industri yang ada di Banten dioptimalkan untuk merekrut tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, jumlah peserta yang lulus UN SMA/SMK Tahun 2017 sebanyak 140.683 peserta ujian nasional (UN) se-Banten atau 99,4 persen. Sementara itu, yang tidak ikut ujian sebanyak 936 siswa atau 0,6 persen. Dari jumlah tersebut, peserta UN pada jenjang pendidikan SMK sebanyak 67.824 siswa.
Itu artinya ada sekitar 140.683 lulusan SMK/SMA di Banten yang sebagian di antaranya sekitar67.000 adalah lulusan SMK harus siap turun ke dunia pekerjaan maupun bekerja sendiri atau berwirausaha. Kesempatan kerja di Banten setiap tahunnya tidak akan sebesar lulusan SMA dan SMK yang akan mencari pekerjaan.
Menurut data BPS, jika dilihat dari lulusan pendidikan, lulusan SMU/SMK paling tertinggi berstatus sebagai pencari kerja atau pengangguran, yakni 13,33 persen dan lulusan SD paling rencah berstatus sebagai pencari kerja, yakni 5.04 persen. Pada lulusan ini banyak terserap di lapangan kerja tetapi di sektor informasl.
Adapun data umum ketenagakerjaan di Provinsi Banten, komposisi penduduk usia kerja di Provinsi Banten pada periode Februari 2016 sampai dengan Februari 2017 adalah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 8.8 juta. Angkatan kerja sebanyak 5,9 juta dan yang bekerja 5,5 juta orang. Dengan Demikian, ada sekitar 462 orang yang tidak bekerja atau yang menganggur.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka pengangguran di Banten menunjukkan penurunan dari 7,95 persen pada bulan Februari 2016 menjadi 7,75 persen pada bulan Februari 2017. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi daripada angka pengangguran nasional sebesar 5,50 persen pada bulan Februari 2016 dan 5,33 persen pada bulan Februari 2017.
Dengan demikian, Pemprov Banten perlu melakukan kerja keras untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Apalagi, persoalan pengangguran ini juga menjadi salah satu program prioritas yang dijanjikan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andia Hazrumy yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017 s.d. 2022, di samping masalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang akan digenjot.
Sebagai darah industri dan penyangga DKI Jakarta, Provinsi Banten yang ditopang dan daya dukung potensi daerah yang yang ada serta sumber daya alam (SDA) yang tidak kalah dibanding daerah lainnya, sudah selayaknya daerah ini memiliki kemampuan dan formulasi yang baik dalam mengatasi pengangguran tersebut.
Untuk membuktikan Banten siap bersaing dengan daerah lainnya, termasuk dalam mengatasi tingginya angka pengangguran, masyarakat menunggu langkah yang akan dijalankan oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumy 5 tahun ke depan.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
Belum lagi, Banten didukung sumber daya alam yang melimpah ruah serta wilayah strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, DKI Jakarta.
Namun, ironisnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten berada pada posisi keempat tertinggi se-Indonesia. Pertanyaanya, kenapa Provinsi Banten yang kaya dan subur serta memiliki nilai sejarah yang luhur masih menjadi tempat bernaungnya para penganggur?
Provinsi Banten dengan APBD saat ini mencapai Rp10 triliun, belum lagi perusahaan-perusahaan di Banten saat ini relatif cukup banyak dan sebagian besar merupakan pabrik-pabrik terkenal ada di Banten. Totalnya 14.327 perusahaan yang beroperasi di Banten, antara lain, pabrik baja, semen, gas, makanan, kimia, mulai semua peralatan dan kebutuhan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia juga hadir di Banten.
Makanya, wajar bila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten mengambil julukan untuk Provinsi Banten sebagai "Gerbang Investasi" karena memang daerah ini selalu berada di posisi atas secara nasional dalam realisasi investasi baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Di satu sisi, masyarakat setempat seharusnya bangga Banten menjadi destinasi investasi. Namun, di sisi lain menurut data BPS per Februari 2017, TPT Banten tertinggi keempat secara nasional, yakni 7,75 persen atau sekitar 462.000 orang pengangguran di Banten. Posisi tersebut berada di bawah Kalimantan Timur 8,55 persen, Jawa Barat 8,49 persen, dan urutan ketiga Maluku 7,77 persen.
Berbagai upaya dilakukan Pemprov Banten untuk mengatasi persoalan pengangguran. Hal ini juga ditunjukkan dari sebelumnya TPT di Banten pada tahun sebelumnya berada di posisi pertama. Namun, dengan berbagai langkah yang dilakukan, akhirnya peringkat pertama tingginya angka pengangguran di Banten menjadi turun ke peringkat empat.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten berdalih salah satu penyebab angka pengangguran begitu tinggi karena pendidikan formal belum mampu menjawab kebutuhan pasar. Upaya yang dijalankan Disnakertrans Banten untuk menyikapi persoalan tersebut, di antaranya dengan mengintensifkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mencetak tenaga kerja siap pakai.
Bahkan, Disnakertrans Banten mengklaim dari sekitar 880 orang lulusan BLK pada tahun 2017 diserap pasar tenaga kerja sekitar 85 persen dan sisanya mengembangkan usaha sendiri. Permasalahan kedua menurut analisis Disnakertrans Banten, masih tingginya angka pengangguran tersebut karena hubungan industrial yang belum harmonis.
Membaca Peluang Kerja
Upaya lainnya yang dilakukan Pemprov Banten dalam menyikapi permasalahan tingginya pengagguran ini adalah upaya sekolah-sekolah SMK yang harus mampu membaca peluang kerja. Bahkan, melalui bursa kerja yang digelar setiap tahun sekali oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, belasan ribu lowongan kerja disediakan melalui bursa kerja tersebut melalui perusahaan-perusahaan yang ikut "Job Fair" dalam rangka Hari Ulang Tahun Provainsi Banten setiap bulan Oktober.
Wakil Gubernur Provinsi Banten, Andika Hazrumy menginginkan sekolah menengah kejuruan (SMK) mampu membaca peluang teknologi informasi agar dapat menciptakan lulusan yang mampu bersaing dalam bisnis yang mengandalkan koneksi internet atau berbasis "online".
Perkembangan teknologi yang terus terjadi pada era digital membuat pemerintah, khususnya instansi pendidikan seperti SMK, mampu menjawab kebutuhan pasar pada era globalisasi. Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menilai hal tersebut sebagai peluang bahwa bisnis e-commerce saat ini sangat menjanjikan.
Oleh karena itu, pihak SMK harus mampu menciptakan jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini lantaran perdagangan e-commerce yang terus berkembang di dunia global sekarang ini, termasuk di Indonesia.
Lulusan SMK selain harus bisa menjadi manusia yang siap terjun di dunia kerja. Lulusan SMK juga bisa mengembangkan usaha sendiri dengan melihat peluang "startup", jual beli "online", serta potensi 125 juta orang yang sudah bisa memanfaatkan informasi teknologi serta internet. Ini menjadi peluang bagus bagi anak SMK agar tidak ketergantungan pada orang lain dengan bekerja di perusahaan yang sudah ada.
Penekanan dari Pemprov Banten tersebut melalui Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy pada saat pembukaan Job Matching SMK di SMK 2 Kota Serang, Rabu (18-10-2017). Dalam kesempatan itu, setidaknya ratusan perusahaan di Provinsi Banten yang terdaftar dalam kegiatan tersebut di Provinsi Banten.
Menurut Wakil Gubernur Andika Hazrumy, permasalahan pengangguran menjadi salah satu fokus utama yang harus selesai pada era kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, mengingat saat ini setidaknya 7,75 persen pengganguran tercatat di Provinsi Banten.
Padahal, lagi-lagi belasan ribu perusahaan berada di Provinsi Banten yang sebenarnya harus mampu menampung tenaga kerja dan menekan angka pengangguran di provinsi paling barat Pulau Jawa ini.
Pemprov Banten menduga ada yang tidak nyambung dalam hal ini. Di satu sisi Banten adalah daerah industri yang relatif cukup banyak, sementara di sisi lain pengangguran di Banten juga cukup tinggi. Dengan demikian, perlu dibuatkan formulasi yang jelas agar keberadaan perusahaan di Banten juga bisa membantu Pemerintah Provinsi Banten dalam mengatasi pengangguran.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebduayaan Provinsi Banten harus mengoptimalkan perannya bagiamana caranya menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas. Artinya, lulusan SMK di Banten harus siap turun ke dunia kerja maupun menjadi wirausahawan yang siap menjadi penyedia tenaga kerja.
Formulasi
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten juga harus membuat formulasi atau regulasi agar industri yang ada di Banten dioptimalkan untuk merekrut tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, jumlah peserta yang lulus UN SMA/SMK Tahun 2017 sebanyak 140.683 peserta ujian nasional (UN) se-Banten atau 99,4 persen. Sementara itu, yang tidak ikut ujian sebanyak 936 siswa atau 0,6 persen. Dari jumlah tersebut, peserta UN pada jenjang pendidikan SMK sebanyak 67.824 siswa.
Itu artinya ada sekitar 140.683 lulusan SMK/SMA di Banten yang sebagian di antaranya sekitar67.000 adalah lulusan SMK harus siap turun ke dunia pekerjaan maupun bekerja sendiri atau berwirausaha. Kesempatan kerja di Banten setiap tahunnya tidak akan sebesar lulusan SMA dan SMK yang akan mencari pekerjaan.
Menurut data BPS, jika dilihat dari lulusan pendidikan, lulusan SMU/SMK paling tertinggi berstatus sebagai pencari kerja atau pengangguran, yakni 13,33 persen dan lulusan SD paling rencah berstatus sebagai pencari kerja, yakni 5.04 persen. Pada lulusan ini banyak terserap di lapangan kerja tetapi di sektor informasl.
Adapun data umum ketenagakerjaan di Provinsi Banten, komposisi penduduk usia kerja di Provinsi Banten pada periode Februari 2016 sampai dengan Februari 2017 adalah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 8.8 juta. Angkatan kerja sebanyak 5,9 juta dan yang bekerja 5,5 juta orang. Dengan Demikian, ada sekitar 462 orang yang tidak bekerja atau yang menganggur.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka pengangguran di Banten menunjukkan penurunan dari 7,95 persen pada bulan Februari 2016 menjadi 7,75 persen pada bulan Februari 2017. Angka pengangguran Provinsi Banten selama beberapa periode tercatat lebih tinggi daripada angka pengangguran nasional sebesar 5,50 persen pada bulan Februari 2016 dan 5,33 persen pada bulan Februari 2017.
Dengan demikian, Pemprov Banten perlu melakukan kerja keras untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Apalagi, persoalan pengangguran ini juga menjadi salah satu program prioritas yang dijanjikan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andia Hazrumy yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017 s.d. 2022, di samping masalah kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang akan digenjot.
Sebagai darah industri dan penyangga DKI Jakarta, Provinsi Banten yang ditopang dan daya dukung potensi daerah yang yang ada serta sumber daya alam (SDA) yang tidak kalah dibanding daerah lainnya, sudah selayaknya daerah ini memiliki kemampuan dan formulasi yang baik dalam mengatasi pengangguran tersebut.
Untuk membuktikan Banten siap bersaing dengan daerah lainnya, termasuk dalam mengatasi tingginya angka pengangguran, masyarakat menunggu langkah yang akan dijalankan oleh Wahidin Halim dan Andika Hazrumy 5 tahun ke depan.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017