Lebak (Antara News) - Pegawai aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak diimbau tidak menggunakan gas elpiji bersubsidi karena dialokasikan untuk masyarakat miskin.
"Kami sudah menyampaikan imbauan seluruh pegawai ASN agar tidak membeli elpiji berukuran tiga kilogram," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Orok Sukmana di Lebak, Rabu.
Selama ini, gas elpiji kemasan tiga kilogram dialokasikan untuk masyarakat kategori rumah tangga miskin.
Sebab, gas elpiji tersebut bersubsidi sehingga tidak diperbolehkan pegawai ASN maupun orang kaya menggunakan bahan bakar itu.
Saat ini, harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi Rp16.000/tabung.
Ia mengajak pegawai ASN dan masyarakat yang mampu secara ekonomi sebaiknya memiliki kesadaran agar tidak menggunakan elpiji untuk orang miskin atau yang berpenghasilan rendah.
Pihaknya mengimbau ASN dan orang kaya dapat memiliki budaya malu di tengah masyarakat agar tidak membeli tabung gas bersubsidi.
Selain itu, bila mereka membeli gas bersubsidi berarti mengambil hak masyarakat miskin.
"Kami minta ASN dan orang kaya membeli epliji nonsubsidi dengan ukuran 5,5 kg dengan harga Rp75.000/tabung," katanya.
Menurut Orok, stok elpiji kerapkali mengalami kelangkaan akibat orang kaya dan ASN menggunakan bahan bakar bersubsidi itu.
Saat ini, kuota elpiji bersubsidi yang beredar di Kabupaten Lebak mencapai 6 juta tabung atau setara 18 metrik ton, sedangkan idealnya kebutuhan masyarakat sebanyak 7 juta tabung gas.
Untuk itu, pihaknya berharap PT Pertamina dapat menambah kuota elpiji bersubsidi sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
"Kami berharap para ASN bisa beralih ke gas elpiji nonsubsidi untuk membantu masyarakat miskin," katanya.
Sejumlah ASN di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lebak mengatakan mereka tidak menggunakan elpiji bersubsidi.
"Saya bersama teman-teman sudah tidak membeli elpiji bersubsidi setelah adanya surat imbauan yang dikeluarkan Bupati Iti Octavia," kata Samsiah, seorang pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Lebak.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
"Kami sudah menyampaikan imbauan seluruh pegawai ASN agar tidak membeli elpiji berukuran tiga kilogram," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Orok Sukmana di Lebak, Rabu.
Selama ini, gas elpiji kemasan tiga kilogram dialokasikan untuk masyarakat kategori rumah tangga miskin.
Sebab, gas elpiji tersebut bersubsidi sehingga tidak diperbolehkan pegawai ASN maupun orang kaya menggunakan bahan bakar itu.
Saat ini, harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi Rp16.000/tabung.
Ia mengajak pegawai ASN dan masyarakat yang mampu secara ekonomi sebaiknya memiliki kesadaran agar tidak menggunakan elpiji untuk orang miskin atau yang berpenghasilan rendah.
Pihaknya mengimbau ASN dan orang kaya dapat memiliki budaya malu di tengah masyarakat agar tidak membeli tabung gas bersubsidi.
Selain itu, bila mereka membeli gas bersubsidi berarti mengambil hak masyarakat miskin.
"Kami minta ASN dan orang kaya membeli epliji nonsubsidi dengan ukuran 5,5 kg dengan harga Rp75.000/tabung," katanya.
Menurut Orok, stok elpiji kerapkali mengalami kelangkaan akibat orang kaya dan ASN menggunakan bahan bakar bersubsidi itu.
Saat ini, kuota elpiji bersubsidi yang beredar di Kabupaten Lebak mencapai 6 juta tabung atau setara 18 metrik ton, sedangkan idealnya kebutuhan masyarakat sebanyak 7 juta tabung gas.
Untuk itu, pihaknya berharap PT Pertamina dapat menambah kuota elpiji bersubsidi sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.
"Kami berharap para ASN bisa beralih ke gas elpiji nonsubsidi untuk membantu masyarakat miskin," katanya.
Sejumlah ASN di lingkungan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lebak mengatakan mereka tidak menggunakan elpiji bersubsidi.
"Saya bersama teman-teman sudah tidak membeli elpiji bersubsidi setelah adanya surat imbauan yang dikeluarkan Bupati Iti Octavia," kata Samsiah, seorang pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Lebak.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017