Jakarta (Antara News) - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menjanjikan untuk menyerhanakan seluruh perizinan termasuk dalam hal ini izin berusaha, beberapa memang sudah sederhana, tetapi ada juga yang masih membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Kami sudah punya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi namun seiring perjalanan waktu untuk izin sifatnya standar saja yang dapat dilayani, sedangkan yang sifatnya berat terpaksa masih menumpuk di provinsi," kata Saefullah pada Musda DPD REI DKI Jakarta, Kamis.
Semangatnya membentuk PTSP sampai tingkat kelurahan agar kemanapun kalangan usaha mengurus izin akan dilayani sampai tuntas, akan tetapi hal ini tidak diikuti aparat di bawah yang tetap berpegang kepada peraturan baku untuk permintaan yang sulit untuk dilimpahkan ke jenjang yang lebih tinggi, inilah yang membuat berkas izin banyak menumpuk di provinsi.
Saefullah menjelaskan persoalan izin ini terkait dengan permintaan Ketua REI DKI periode 2014-2016 Amran Nukman yang mengatakan serah terima rumah yang seharusnya rata-rata dua tahun sesuai perikatan perjanjian jual beli (PPJB) kini lebih lama karena pengembang juga harus mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF).
Saefullah mengaku SLF yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari, dalam bebeapa kasus membutuhkan waktu 18 bulan. Terkait hal tersebut Pemprov DKI Jakarta telah meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Edy Junaedi untuk segera membenahi sistem perizinan terutama pengurusan SLF.
Terkait hal tersebut, Saefullah dalam Musda DPD REI DKI Jakarta yang betajuk "Jakarta Yang Rama Investasi Properti Untuk Kesejahteraan Rakyat" meminta kepada anggota REI DKI untuk memberikan masukan agar ada perbaikan ke depannya sehingga pembangunan properti dapat lebih cepat lagi..
Namun Saefullah juga menyampaikan ada sejumlah izin usaha yang kini sangat sederhana seperti layanan tanda daftar gudang yang hanya tiga hari, sambungan instalasi air minum empat hari, IMB 14 hari, wajib lapor tenaga kerja asing 1 hari, begitu juga SIUP, TDP, NPWP, NPPKP, akte dan pengesahan pendirian perusahaan semuanya dapat dilaksanakan 1 hari saja.
"Saya minta angka-angka ini dibuka saja kepada masyarakat termasuk kalangan usaha sebagai bentuk legitimasi terhadap pelayanan," kata Saefullah.
Kemudian terkait uang muka nol persen, Saefullah mengatakan kalau harga rumah Rp300 juta atau uang muka Rp3 juta, maka ini dapat ditutup Pemprov DKI. Seperti di Cakung harga tanah matang masih bisa masuk, tetapi untuk Marunda dan Rorotan harga seperti itu merupakan tanah yang belum matang, kalau tanah yang sudah siap bisa tambah Rp6 sampai Rp9 juta lagi artinya tidak akan terkejar dengan anggaran yang tersedia.
Saefullah mengatakan untuk memenuhi visi dan misi gubernur terpilih nantinya, diharapkan REI DKI Jakarta ikut membantu memanfaatkan asset baik itu melalui pemberian pelepasan hak, serta ada juga kewajiban dari pengembang seperti taman BMW 26 hektar yang kini sudah bersertifikat, selain akan dibangun stadion sepak bola juga dapat dibangun rusun sewa dan milik di areal sekitarnya.
Saefulla juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada pengembang yang sudah patuh terhadap ketentuan peraturan dan perundangan seperti kebijakan KLB yang dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan simpang susun semanggi serta pembangunan sarana pejalan kaki .
Terkait kebijakan tata ruang yang melekat dalam Perda No. 1 tahun 2004 seperti diminta REI DKI Jakarta, Saefullah berjanji untuk melakukan evaluasi tentunya melalui pembahasan dengan DPRD, kalau memang ada yang merugikan maka akan dievaluasi, pembahasannya saat ini sudah mencapai 20 persen.
Amran Nukman pada kesempatan tersebut mengajukan sejumlah rekomendasi terkait perizinan, seperti kewajiban pengembang yang dimintakan adanya keselarasan antara peraturan yang dibuat melalui undang-undang dengan peraturan yang tertuang dalam Perda.
Lebih jauh Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, kontribusi REI untuk membangun rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah sesuai program pemerintah tidak perlu diragukan lagi, sampai saat ini capaiannya sudah 200.000 unit, ke depannya potensi dapat mencapai 400.000 unit atau hampir separoh program program satu juta rumah.
"Melalui prestasi ini patu kalau saya sebagai Ketua mengklaim REI sebagai garda terdepan penyedia rumah rakyat," ujar Soelaeman.
Terkait hal itu dirinya telah diminta dari berbagai lembaga negara untuk hadir sebgai pembicara mengenai tolak ukur keberhasilan program pembangunan rumah yang telah dilaksanakan terhadap kontribusinya terhadap ekonomi.
Soelaeman juga mengungkapkan DPP REIaktif memberikan masukan kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terkait dengan penyusunan undang-undang pertanahan, masukan kepada kalangan perbankan terkait masih tingginya tingkat bunga pinjaman.
"Kami juga aktif melaksanakan dialog dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terkait sistem transportasi di sisi Barat, pengembangan kota baru, serta pengembangan pariwisata dengan Kementerian Pariwisata," kata Soelaeman.
Dalam penyelenggaraan Musda juga diisi dengan pemilihan serta penetapan Ketua REI DKI Jakarta periode mendatang
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
"Kami sudah punya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mulai tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi namun seiring perjalanan waktu untuk izin sifatnya standar saja yang dapat dilayani, sedangkan yang sifatnya berat terpaksa masih menumpuk di provinsi," kata Saefullah pada Musda DPD REI DKI Jakarta, Kamis.
Semangatnya membentuk PTSP sampai tingkat kelurahan agar kemanapun kalangan usaha mengurus izin akan dilayani sampai tuntas, akan tetapi hal ini tidak diikuti aparat di bawah yang tetap berpegang kepada peraturan baku untuk permintaan yang sulit untuk dilimpahkan ke jenjang yang lebih tinggi, inilah yang membuat berkas izin banyak menumpuk di provinsi.
Saefullah menjelaskan persoalan izin ini terkait dengan permintaan Ketua REI DKI periode 2014-2016 Amran Nukman yang mengatakan serah terima rumah yang seharusnya rata-rata dua tahun sesuai perikatan perjanjian jual beli (PPJB) kini lebih lama karena pengembang juga harus mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF).
Saefullah mengaku SLF yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari, dalam bebeapa kasus membutuhkan waktu 18 bulan. Terkait hal tersebut Pemprov DKI Jakarta telah meminta Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Edy Junaedi untuk segera membenahi sistem perizinan terutama pengurusan SLF.
Terkait hal tersebut, Saefullah dalam Musda DPD REI DKI Jakarta yang betajuk "Jakarta Yang Rama Investasi Properti Untuk Kesejahteraan Rakyat" meminta kepada anggota REI DKI untuk memberikan masukan agar ada perbaikan ke depannya sehingga pembangunan properti dapat lebih cepat lagi..
Namun Saefullah juga menyampaikan ada sejumlah izin usaha yang kini sangat sederhana seperti layanan tanda daftar gudang yang hanya tiga hari, sambungan instalasi air minum empat hari, IMB 14 hari, wajib lapor tenaga kerja asing 1 hari, begitu juga SIUP, TDP, NPWP, NPPKP, akte dan pengesahan pendirian perusahaan semuanya dapat dilaksanakan 1 hari saja.
"Saya minta angka-angka ini dibuka saja kepada masyarakat termasuk kalangan usaha sebagai bentuk legitimasi terhadap pelayanan," kata Saefullah.
Kemudian terkait uang muka nol persen, Saefullah mengatakan kalau harga rumah Rp300 juta atau uang muka Rp3 juta, maka ini dapat ditutup Pemprov DKI. Seperti di Cakung harga tanah matang masih bisa masuk, tetapi untuk Marunda dan Rorotan harga seperti itu merupakan tanah yang belum matang, kalau tanah yang sudah siap bisa tambah Rp6 sampai Rp9 juta lagi artinya tidak akan terkejar dengan anggaran yang tersedia.
Saefullah mengatakan untuk memenuhi visi dan misi gubernur terpilih nantinya, diharapkan REI DKI Jakarta ikut membantu memanfaatkan asset baik itu melalui pemberian pelepasan hak, serta ada juga kewajiban dari pengembang seperti taman BMW 26 hektar yang kini sudah bersertifikat, selain akan dibangun stadion sepak bola juga dapat dibangun rusun sewa dan milik di areal sekitarnya.
Saefulla juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada pengembang yang sudah patuh terhadap ketentuan peraturan dan perundangan seperti kebijakan KLB yang dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan simpang susun semanggi serta pembangunan sarana pejalan kaki .
Terkait kebijakan tata ruang yang melekat dalam Perda No. 1 tahun 2004 seperti diminta REI DKI Jakarta, Saefullah berjanji untuk melakukan evaluasi tentunya melalui pembahasan dengan DPRD, kalau memang ada yang merugikan maka akan dievaluasi, pembahasannya saat ini sudah mencapai 20 persen.
Amran Nukman pada kesempatan tersebut mengajukan sejumlah rekomendasi terkait perizinan, seperti kewajiban pengembang yang dimintakan adanya keselarasan antara peraturan yang dibuat melalui undang-undang dengan peraturan yang tertuang dalam Perda.
Lebih jauh Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, kontribusi REI untuk membangun rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah sesuai program pemerintah tidak perlu diragukan lagi, sampai saat ini capaiannya sudah 200.000 unit, ke depannya potensi dapat mencapai 400.000 unit atau hampir separoh program program satu juta rumah.
"Melalui prestasi ini patu kalau saya sebagai Ketua mengklaim REI sebagai garda terdepan penyedia rumah rakyat," ujar Soelaeman.
Terkait hal itu dirinya telah diminta dari berbagai lembaga negara untuk hadir sebgai pembicara mengenai tolak ukur keberhasilan program pembangunan rumah yang telah dilaksanakan terhadap kontribusinya terhadap ekonomi.
Soelaeman juga mengungkapkan DPP REIaktif memberikan masukan kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terkait dengan penyusunan undang-undang pertanahan, masukan kepada kalangan perbankan terkait masih tingginya tingkat bunga pinjaman.
"Kami juga aktif melaksanakan dialog dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terkait sistem transportasi di sisi Barat, pengembangan kota baru, serta pengembangan pariwisata dengan Kementerian Pariwisata," kata Soelaeman.
Dalam penyelenggaraan Musda juga diisi dengan pemilihan serta penetapan Ketua REI DKI Jakarta periode mendatang
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017