Gubernur Banten Persilahkan Penegak Hukum Tindak Pejabat Korupsi

Serang (Antara News) - Gubernur Banten Wahidin Halim mempersilahkan penegak hukum untuk menindak oknum pejabat atau ASN di Pemprov Banten yang melakukan korupsi atau tidak patuh terhadap aturan hukum dalam pengelolaan keuangan.

"Terbuka saja, saya masih melihat, mendeteksi ada kegiatan-kegiatan yang terindikasi (penyimpangan). Ini sedang diinvestigasi. Tentunya yang salah, yang memang korupsi saya bilang tangkap saja, proses. Karena dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat," kata Wahidin Halim saat pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten di Pendopo Gubernur KP3B  Serang, Jumat.

Wahidin Halim mengaku masih menemukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten yang masih belum tertib dalam hal pengelolaan keuangan. Secara tegas Wahidin mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum di pemerintahan yang melakukan korupsi.

Setiap bulannya, Wahidin Halim juga mengaku rutin mengumpulkan kepala OPD beserta jajarannya untuk evaluasi. Hal tersebut agar setiap progres pembangunan bisa termonitor dengan baik.

"Ada memang, sedang kita lakukan pembinaan. Harus kita akui, tetapi saya enggak sebut SKPD mana. Tiap rapat juga kita bina," katanya.

Menurutnya, semenjak menjadi gubernur rutin setiap satu bulan sekali, mengumpulkan kepala dinas, kepala bidangnya, PPTK, dalam rangka perbaikan dan evaluasi kinerja.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, keberadaan BPKP di daerah sangat penting demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Ia berharap BPKP bisa bersinergi dengan Pemprov Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

"BPKP itu mitra yang akan bantu saya, wagub, sekda, dan teman-teman OPD, serta kabupaten/kota. BPKP yang akan memeriksa kita. Kalau kita tidak diperiksa kita jadi keterusan. Kehadiran BPK, BPKP itu penting, karena membantu kita," katanya.

Ia mengatakan, akan melibatkan BPKP dalam setiap laporan keuangan di Pemprov Banten sebagaimana yang dilakukannya saat menjadi Wali Kota Tangerang 2003 silam.

"Saya tidak terlampau sombong atau memuji diri. Tapi faktanya saya saat jadi wali kota tahun 2003, saya yang pertama datang ke BPKP minta tenaga audit. Karena kita akui kurang SDM bidang keuangan," katanya.

Menurutnya, dalam mengelola keuangan pemerintahan tidak gampang. Jika tidak dilakukan pengawasan berpotensi melakukan manipulasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPKP Banten diserahterimakan dari pejabat sebelumnya Arief Tri Hardiyanto kepada pejabat yang baru Bonardo Hutahuruk.