Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Banten melakukan penilaian (assesment) terhadap puluhan kepala sekolah SMA/SMK se Banten untuk menjadikan tunas integritas sesuai dengan arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dari sekitar 230 kepala sekolah SMA/SMK, saat ini yang dinilai sebagai tunas integritas baru sekitar 71 orang. Nanti periode berikutnya ada lagi," kata Kepala BPSDM Banten Endrawati di Serang, Senin.
Menurut dia, assesment atau penilaian bagi para kepala SMA/SMK se-Banten tersebut merupakan dari agenda Pemprov Banten sesuai dengan arahan KPK, untuk menciptakan tunas-tunas integritas di kalangan pejabat atau ASN Pemprov Banten. Mengingat saat ini kewenangan sekolah SMA/SMK sudah beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Banten sesuai dengan UU 23 Tahun 2014.
Ia mengatakan, secara keseluruhan Pemprov Banten telah melakukan assesment sebanyak 854 pejabat atau ASN dari rencana yang telah ditetapkan 1.000 pegawai. Dengan demikian tinggal tersisa 150 orang lagi yang belum dilakukan assesment untuk menjadikan tunas integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi serta rencana aksi pencegahan korupsi di Banten.
"Program assesment aparatur ini dari KPK, dari rencana yang telah dibuat 1.000 orang, sudah 85 persen kita lakukan. Dan ke depan ini mungkin ada lagi program yang sama untuk aparatur yang belum dilakukan assesment," katanya.
Ia menjelaskan nantinya pegawai yang telah dilakukan assesment akan dilibatkan ketahapan selanjutnya seperti diklat-diklat.
"Nanti mereka akan dijadikan tunas-tunas penggerak integritas di lingkungan dinasnya masing-masing," kata Endra.
Menurut dia, salah satu tes atau penilaian yang dilakukan dalam "asessment" tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengetahui eksekutif brain assesment atau Tes EBA.
Aparatur pegawai pemprov kali ini yang dilakukan "assesment" sebanyak 150 orang.
"79 orang dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat dan 71 para kepala sekolah SMA/SMK yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.
Sementara itu, Asda III Banten Samsir mengatakan bahwa hasil assesment menunjukkan tentang jenis keahlian pegawai serta integritasnya dengan begitu, peserta assesment memiliki gambaran tentang di mana seharusnya dia bekerja.
"Misalnya, si A lebih condong ke perencanaan seperti merencanakan administrasi program, perencana secara keseluruhan. Jadi, ada rekomendasinya masing-masing," kata Samsir usai membuka kegiatan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
"Dari sekitar 230 kepala sekolah SMA/SMK, saat ini yang dinilai sebagai tunas integritas baru sekitar 71 orang. Nanti periode berikutnya ada lagi," kata Kepala BPSDM Banten Endrawati di Serang, Senin.
Menurut dia, assesment atau penilaian bagi para kepala SMA/SMK se-Banten tersebut merupakan dari agenda Pemprov Banten sesuai dengan arahan KPK, untuk menciptakan tunas-tunas integritas di kalangan pejabat atau ASN Pemprov Banten. Mengingat saat ini kewenangan sekolah SMA/SMK sudah beralih dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Banten sesuai dengan UU 23 Tahun 2014.
Ia mengatakan, secara keseluruhan Pemprov Banten telah melakukan assesment sebanyak 854 pejabat atau ASN dari rencana yang telah ditetapkan 1.000 pegawai. Dengan demikian tinggal tersisa 150 orang lagi yang belum dilakukan assesment untuk menjadikan tunas integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi serta rencana aksi pencegahan korupsi di Banten.
"Program assesment aparatur ini dari KPK, dari rencana yang telah dibuat 1.000 orang, sudah 85 persen kita lakukan. Dan ke depan ini mungkin ada lagi program yang sama untuk aparatur yang belum dilakukan assesment," katanya.
Ia menjelaskan nantinya pegawai yang telah dilakukan assesment akan dilibatkan ketahapan selanjutnya seperti diklat-diklat.
"Nanti mereka akan dijadikan tunas-tunas penggerak integritas di lingkungan dinasnya masing-masing," kata Endra.
Menurut dia, salah satu tes atau penilaian yang dilakukan dalam "asessment" tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengetahui eksekutif brain assesment atau Tes EBA.
Aparatur pegawai pemprov kali ini yang dilakukan "assesment" sebanyak 150 orang.
"79 orang dari Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat dan 71 para kepala sekolah SMA/SMK yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.
Sementara itu, Asda III Banten Samsir mengatakan bahwa hasil assesment menunjukkan tentang jenis keahlian pegawai serta integritasnya dengan begitu, peserta assesment memiliki gambaran tentang di mana seharusnya dia bekerja.
"Misalnya, si A lebih condong ke perencanaan seperti merencanakan administrasi program, perencana secara keseluruhan. Jadi, ada rekomendasinya masing-masing," kata Samsir usai membuka kegiatan tersebut.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017