Pandeglang (Antara News) - Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang, Banten, Utuy Setiadi menyatakan validasi dan inventarisasi wajib pajak (WP) terus dilakukan untuk mengantisipasi ada WP yang belum terdata.
"Inventarisasi objek pajak atau WP bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P2) terus kami lakukan, selain untuk meningkatkan penerimaan juga mengantisipasi ada yang belum terdata," katanya di Pandeglang, Senin.
Dari sisi pelayanan, kata dia, pamkab terus melakukan otimalisasi, di antaranya WB bisa melakukan semua proses secara online dan pelayanan keliling guna membantu warga membayar kewajibannya itu.
"Pelayanan pajak secara keliling sudah berjalan menggunakan kendaraan operasional bantuan dari Bank Jabar-Banten (BJB), kami akan terus maksimalkan.
Pajak, terutama pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P2) merupakan andalan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), jadi diharapkan untuk dimaksimalkan dalam pengelolaannya," katanya.
Utuy menyatakan, perlu kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
"Pajak berasal dari masyarakat, dan uangnya digunakan untuk pembangunan demi kepentingan masyarakat juga," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, penerimaan dari pajak di daerah itu cukup tinggi, yakni rata-rata Rp12,5 miliar per tahun.
Guna memaksimalkan penerimaan dari sektor itu, telah meminta para camat dan kepala desa/lurah untuk memaksimalkan pungutan PBB P2 serta langsung menyetorkan dana yang terkumpul ari PBB itu.
"Jangan ditunda untuk menyetorkan uang dari pungutan pajak, untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
"Inventarisasi objek pajak atau WP bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P2) terus kami lakukan, selain untuk meningkatkan penerimaan juga mengantisipasi ada yang belum terdata," katanya di Pandeglang, Senin.
Dari sisi pelayanan, kata dia, pamkab terus melakukan otimalisasi, di antaranya WB bisa melakukan semua proses secara online dan pelayanan keliling guna membantu warga membayar kewajibannya itu.
"Pelayanan pajak secara keliling sudah berjalan menggunakan kendaraan operasional bantuan dari Bank Jabar-Banten (BJB), kami akan terus maksimalkan.
Pajak, terutama pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P2) merupakan andalan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), jadi diharapkan untuk dimaksimalkan dalam pengelolaannya," katanya.
Utuy menyatakan, perlu kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar kewajibannya dan dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
"Pajak berasal dari masyarakat, dan uangnya digunakan untuk pembangunan demi kepentingan masyarakat juga," ujarnya.
Ia juga menjelaskan, penerimaan dari pajak di daerah itu cukup tinggi, yakni rata-rata Rp12,5 miliar per tahun.
Guna memaksimalkan penerimaan dari sektor itu, telah meminta para camat dan kepala desa/lurah untuk memaksimalkan pungutan PBB P2 serta langsung menyetorkan dana yang terkumpul ari PBB itu.
"Jangan ditunda untuk menyetorkan uang dari pungutan pajak, untuk menghindari terjadi hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017