Lebak (Antara News) - Tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Lebak, Banten, diminta tercatat di Dinas Tenaga Kerja setempat untuk memudahkan pengawasan dan perlindungan.
"Kami melihat kasus TKI bernama Sukmi (54) warga Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang menghilang selama 22 tahun tidak terdaftar di Disnaker," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Lebak Maman Suparman, di Lebak, Senin.
Pemerintah Kabupaten Lebak hingga kini belum memiliki data TKI yang akurat karena warganya bekerja ke luar negeri melalui sponsor Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di luar daerah.
Kebanyakan mereka berangkat melalui sponsor dari Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.
Saat ini, PJTKI dari luar daerah yang merekrut warga Lebak tidak memberikan laporan tembusan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan pendataan terhadap TKI asal Lebak karena keberangkatan maupun kedatangan ke Tanah Air juga tidak melapor.
"Kami minta PJTKI dan masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri terlebih dahulu tercatat pada dinas terkait," katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah sudah menyebar peringatan kepada aparat desa, kelurahan dan kecamatan agar para TKI asal Lebak tercatat di instansi pemerintah daerah.
Selain itu juga para TKI agar memiliki sertifikat ketrampilan yang dikeluarkan Kelompok Berlatih Berbasis Masyarakat (KBMM) yang ditunjuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
Kompetensi ketrampilan itu dinilai sangat penting sehingga bisa bekerja dengan baik dan berhak menerima gaji yang layak.
"Kami berharap TKI asal Lebak yang bekerja ke luar negeri terdaftar juga memiliki sertifikat kompetensi," katanya.
Sejumlah mantan TKI Kecamatan Sajira mengaku mereka bekerja ke luar negeri langsung melalui PJTKI dan tanpa tercatat di desa, kelurahan maupun kecamatan.
"Warga di sini jika bekerja ke Arab Saudi melalui calo yang membawa ke PJTKI di Jakarta tanpa melapor ke desa, kelurahan dan kecamatan," kata Hasan (45) mantan TKI asal Desa Mekarsari Kecamatan Sajira.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
"Kami melihat kasus TKI bernama Sukmi (54) warga Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kabupaten Lebak yang menghilang selama 22 tahun tidak terdaftar di Disnaker," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Lebak Maman Suparman, di Lebak, Senin.
Pemerintah Kabupaten Lebak hingga kini belum memiliki data TKI yang akurat karena warganya bekerja ke luar negeri melalui sponsor Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di luar daerah.
Kebanyakan mereka berangkat melalui sponsor dari Jakarta, Bekasi, dan Tangerang.
Saat ini, PJTKI dari luar daerah yang merekrut warga Lebak tidak memberikan laporan tembusan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah kesulitan untuk melakukan pendataan terhadap TKI asal Lebak karena keberangkatan maupun kedatangan ke Tanah Air juga tidak melapor.
"Kami minta PJTKI dan masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri terlebih dahulu tercatat pada dinas terkait," katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah sudah menyebar peringatan kepada aparat desa, kelurahan dan kecamatan agar para TKI asal Lebak tercatat di instansi pemerintah daerah.
Selain itu juga para TKI agar memiliki sertifikat ketrampilan yang dikeluarkan Kelompok Berlatih Berbasis Masyarakat (KBMM) yang ditunjuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI).
Kompetensi ketrampilan itu dinilai sangat penting sehingga bisa bekerja dengan baik dan berhak menerima gaji yang layak.
"Kami berharap TKI asal Lebak yang bekerja ke luar negeri terdaftar juga memiliki sertifikat kompetensi," katanya.
Sejumlah mantan TKI Kecamatan Sajira mengaku mereka bekerja ke luar negeri langsung melalui PJTKI dan tanpa tercatat di desa, kelurahan maupun kecamatan.
"Warga di sini jika bekerja ke Arab Saudi melalui calo yang membawa ke PJTKI di Jakarta tanpa melapor ke desa, kelurahan dan kecamatan," kata Hasan (45) mantan TKI asal Desa Mekarsari Kecamatan Sajira.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017