Serang, (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan anggaran sebesar Rp23 miliar dalam APBD 2017 untuk biaya pengobatan geratis bagi masyarakat kurang mampu yang belum masuk dalam program jaminan kesehatan dari pemerintah.
"Masyarakat tinggal menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Banten maka akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya di Serang, Selasa.
Untuk sementara pelayanan bisa di RSUD Banten dan RSUD Malimping. Keduanya rumah sakit milik pemerintah Provinsi Banten, ujarnya.
Menurut dia, untuk pelayanan program tersebut, di RSUD Banten pagu anggaran yang disiapkan untuk mencover biaya pengobatan warga kurang mampu tersebut sebesar Rp21 miliar. Sedangkan di RSUD Malimping sebesar Rp2 miliar.
Perbedaan pagu anggaran tersebut, kata Hudaya, mempertimbangkan tingkat pelayanan kesehatan di dua rumah sakit milik Pemprov Banten.
Hudaya mengatakan, pelaksanaan program tersebut rencananya mulai berjalan tahun ini. Namun demikian, Hudaya belum bisa memastikan waktunya secara pasti program tersebut dimulai.
"Pak gubernur inginnya sudah mulai berjalan bulan ini."kata Hudaya.
Ia mengatakan, salah satu hambatan pelaksanaan program tersebut yakni belum sahnya Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi landasan hukum program berobat gratis dengan KTP tersebut. Sejauh ini, draft pergub tersebut telah disiapkan, tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur Banten Wahidin Halim.
"Saya kira tidak lama, kemungkinan bulan depan sudah mulai berjalan,"kata Hudaya.
Program berobat dengan menunjukan KTP hanya berlaku untuk masyarakat yang tidak mampu dan tidak terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Mekanismenya, masyarakat akan mengisi formulir pernyataan tidak mampu yang telah disiapkan rumah sakit serta dilakukan verifikasi dan langsung mendapatkan pelayanan.
"Pak Gubernur prinsipnya berikan pelayanan dulu, baru di cek apakah benar tidak mampu atau bohong,"kata Hudaya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017