Disnaker Tangerang Harapkan Buruh Harus Pelajari Teknologi

Tangerang, (Antara News) -  Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten mengharapkan para buruh harus mempelajari teknologi dan mempunyai ketrampilan untuk menghadapi era pasar global.

"Serbuan tenaga kerja asing mulai terasa, maka pekerja lokal harus meningkatkan keahlian," kata Kepala Disnaker Pemkab Tangerang Syafrudin di Tangerang, Selasa.

Syafrudin mengatakan banyak perusahaan untuk memproduksi mengunakan teknologi tidak lagi dengan tenaga manusia, maka perubahan itu harus lebih cepat disikapi pekerja setempat.

Menurut dia, menghadapi pasar global, tidak dapat dipungkiri pekerja asing akan mengisi lowongan pekerjaan terutama serbuan dari buruh asal Tiongkok.

Saat ini pekerja dari luar negeri sudah banyak yang masuk ke Indonesia, bahkan kadang mengarap bidang yang sama dengan tenaga lokal.

Demikian pula tingkat disipilin pekerja asing biasanya lebih baik, bila pekerja lokal tidak berubah niscaya akan tergilas.

Sedangkan jumlah perusahaan besar dan sedang yang beroperasi di Kabupaten Tangerang sesuai data BPS tahun 2013 sebanyak 695 perusahaan.

Dari jumlah perusahaan di daerah ini memiliki tenaga kerja sebanyak 174.531 orang dan tersebar pada 29 kecamatan.

Dalam acara pelantikan Pengurus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang, Syafrudin berpesan supaya para buruh memiliki daya saing yang tinggi.

Para buruh tidak hanya pandai berunjuk rasa, tapi memiliki keahlian sehingga ada nilai tawar dengan pimpinan perusahaan.

Buruh jangan hanya bisa demo apalagi tidak masuk kerja dalam beberapa hari, maka dengan mudah pemilik perusahaan melakukan PHK.

Sementara itu, Ketua DPD KSPSI Banten, Dwi Jatmiko mengatakan pihaknya berupaya untuk meningkatkan ketrampilan para buruh dengan menjalin koordinasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) setempat.

Dwi menambahkan pihaknya siap menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga pengusaha dapat membayar upah buruh sesuai UMK yakni Rp3,270 juta per bulan.

Pihaknya juga menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah maupun pengusaha bila aspirasi normatif mereka dipenuhi.