Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong kepada Pemerintah Kota Tangerang bisa memaksimalkan aset yang dimiliki untuk peningkatan pendapatan daerah.
"Aset yang dapat dimaksimalkan dengan baik akan mendatangkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Kasatgas Korsupgah Wilayah II KPK, Agus Priyanto dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan di ruang akhlakul karimah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa.
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menyampaikan apresiasinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas asistensinya dalam upaya pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Tangerang.
"Terima kasih dan apresiasi atas asistensi dari KPK terutama terkait masalah pajak dan aset. Karena pajak dan aset daerah merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah," kata Wali Kota Arief yang hadir secara daring.
Baca juga: DLH Kota Tangerang perbanyak tandon air di TPA Rawa Kucing
Untuk itu, lanjut Wali Kota Arief, pihaknya sangat terbantu dengan keberadaan Tim KPK yang telah melakukan supervisi terhadap optimalisasi pengelolaan pajak dan aset untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita terus berusaha semaksimal mungkin agar setiap satu rupiah dari pajak maupun aset yang dimiliki Pemkot bisa gunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman mengatakan berdasarkan Survei Penilaian Integrasi (SPI), Pemkot Tangerang merupakan Kota dengan capaian Monitoring of Center Prevention (MCP) tertinggi se-Provinsi Banten pada Tahun 2022 yaitu 92 persen.
Baca juga: Loka POM Kota Tangerang sita 9.598 produk obat ilegal asal Amerika Serikat
Adapun berbagai capaian atas tujuh area intervensi MCP meliputi perencanaan penganggaran 100 persen, pengadaan barang dan jasa 100 persen, perizinan 94 persen.
Kemudian untuk pengawasan APIP 85 persen, manajemen ASN 95 persen, optimalisasi pajak daerah 85 persen serta manajemen aset daerah 83 persen.
"Artinya program pencegahan korupsi terintegrasi ini, memberikan dampak bagi masyarakat karena responden SPI diantaranya adalah masyarakat pengguna layanan Pemkot Tangerang," katanya.
Baca juga: Pemkot Tangerang buka pendaftaran bansos ke perguruan tinggi.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Aset yang dapat dimaksimalkan dengan baik akan mendatangkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat," kata Kasatgas Korsupgah Wilayah II KPK, Agus Priyanto dalam rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan di ruang akhlakul karimah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa.
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah menyampaikan apresiasinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas asistensinya dalam upaya pencegahan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Tangerang.
"Terima kasih dan apresiasi atas asistensi dari KPK terutama terkait masalah pajak dan aset. Karena pajak dan aset daerah merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah," kata Wali Kota Arief yang hadir secara daring.
Baca juga: DLH Kota Tangerang perbanyak tandon air di TPA Rawa Kucing
Untuk itu, lanjut Wali Kota Arief, pihaknya sangat terbantu dengan keberadaan Tim KPK yang telah melakukan supervisi terhadap optimalisasi pengelolaan pajak dan aset untuk kesejahteraan masyarakat.
"Kita terus berusaha semaksimal mungkin agar setiap satu rupiah dari pajak maupun aset yang dimiliki Pemkot bisa gunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman mengatakan berdasarkan Survei Penilaian Integrasi (SPI), Pemkot Tangerang merupakan Kota dengan capaian Monitoring of Center Prevention (MCP) tertinggi se-Provinsi Banten pada Tahun 2022 yaitu 92 persen.
Baca juga: Loka POM Kota Tangerang sita 9.598 produk obat ilegal asal Amerika Serikat
Adapun berbagai capaian atas tujuh area intervensi MCP meliputi perencanaan penganggaran 100 persen, pengadaan barang dan jasa 100 persen, perizinan 94 persen.
Kemudian untuk pengawasan APIP 85 persen, manajemen ASN 95 persen, optimalisasi pajak daerah 85 persen serta manajemen aset daerah 83 persen.
"Artinya program pencegahan korupsi terintegrasi ini, memberikan dampak bagi masyarakat karena responden SPI diantaranya adalah masyarakat pengguna layanan Pemkot Tangerang," katanya.
Baca juga: Pemkot Tangerang buka pendaftaran bansos ke perguruan tinggi.
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023