Pengadaan Barang Masuk ULP Banten Masih Rendah

Serang (Antara News) - Paket pengadaan barang dan jasa pada triwulan pertama APBD Provinsi Banten Tahun 2017 yang masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banten masih rendah yakni sekitar lima persen dari sekitar lima ribu lebih paket.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Pemprov Banten, Mahdani di Serang, Rabu mengatakan, baru sebagian kecil paket penyedia yang sudah dan masih berproses di ULP. Ia berharap sejumlah SKPD lainnya segera menyampaikan pengadaan paket proyek kelembaganya sehingga dapat diproses, dan dilelang.

"Ya data yang masuk baru sedikit. Kami sudah ingatkan kepada seluruh SKPD. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah ada yang masuk untuk dilelang," kata Mahdani.

Ia mengatakan, belum banyaknya proses lelang kegiatan dari SKPD dikarenakan, masih dilakukan persiapan dan kelengkapan secara administrasi. 

"Teman-teman di SKPD masih melengkapi dokumennya. Kalau yang datang ke kami menanyakan kelengkapannya sudah banyak sekali. Dan kalau dokumen persyaratannya sudah dipenuhi semua, maka paket itu akan dilelang secara elektronik," kata Mahdani.

Sementara berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Banten pada triwulan pertama 2017, proses lelang proyek pada tahun 2017 yang sudah masuk di Unit Layanan Pengadaan (ULP) masih dibawah angka 5 persen. Dari 5 ribu lebih paket penyedia, hanya 188 yang sudah dilelang dan sebagian telah penandatangan kontrak kerja. 

Berdasarkan rencana pengadaan umum (RUP) tahun 2017 di Pemprov Banten ada 7.415 paket dengan total pagu Rp3,1 triliun yang terdiri dari paket penyedia sebanyak 5.520 dengan pagu Rp1,816 triliun dan paket swakelola 1. 886 dengan pagu Rp1,2 triliun.

Sampai dengan triwulan I atau pada 31 Maret lalu, dari paket penyedia 5. 529, progres pengadaan barang dan jasa melalui ULP Banten hanya 188 paket atau senilai Rp777,605 miliar yang tersebar di 19 SKPD. Sedangkan 13 SKPD lainnya belum menyampaikan ke ULP untuk dilelang secara terbuka.

Sebanyak 19 SKPD yang sudah masuk ULP tersebut diantaranya Dinas Pekerjaam Umum dan Tata Ruang sebanyak 129 paket dengan nilai Rp647,99 miliar, Dishub 10 paket senilai RP6,525 miliar, Setwan 8 paket senilai Rp8,403 miliar, RSUD Banten 8 paket dengan nilai Rp13,753 miliar, RSUD Malingping 6 paket sebesar Rp64,646 miliar.

Kemudian BPSDMD 5 paket sebesar Rp14,23 miliar, Disnakertrans 4 paket sebesar Rp4,11 miliar, Dinas Pariwisata 3 paket eniali Rp363,990 juta, Biro Umum 3 paket sebesar Rp1,252 miliar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral , paket Rp326,650 juta.