Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengaktivasi layanan pelaporan dan perlindungan korban melalui program Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 Terintegrasi.
Virgojanti berharap aktivasi layanan SAPA 129 dapat mendorong percepatan penanganan aduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kita baru saja meluncurkan SAPA 129 Terintegrasi di Provinsi Banten, SAPA 129 merupakan salah satu layanan aduan yang digagas Kementerian PPPA RI," kata Virgojanti di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis.
SAPA 129 adalah layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses layanan pelaporan terhadap tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak.
SAPA 129 terintegrasi antara pusat dan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan.
Baca juga: Pj Gubernur Banten sampaikan capaian kinerja selama memimpin
Terlebih, kata Virgojanti, Agen SAPA 129 di UPTD PPA saat ini dapat membantu dalam penanganan laporan yang masuk, hingga memantau perkembangan kasus-kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
"Dengan telah diaktivasinya layanan SAPA 129 terintegrasi di tingkat Provinsi akan dapat memberikan kepastian dalam hal kecepatan dan ketepatan pada saat menangani kasus," katanya.
Untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemprov Banten, terus memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana mencegah tindak kekerasan sebagai langkah preventif.
Baca juga: Akibat kekeringan, puluhan hektare sawah di Kota Serang puso
Tidak hanya itu, Pemprov Banten juga telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar masyarakat berani menyampaikan informasi terkait adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kita juga mendorong sosialisasi tersebut dilakukan di sekolah-sekolah, sehingga diharapkan tidak ada kasus kekerasan maupun bullying. Serta kita juga meminta terhadap lingkungan keluarga yang menjadi garda terdepan," katanya.
Sementara, Plh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian PPPA Dwi Budi Prasetyo Supadi berharap layanan SAPA 129 tersebut dapat terintegrasi dengan seluruh provinsi di Indonesia pada akhir tahun 2023.
"Dibutuhkan komitmen dari masing-masing daerah, untuk saat ini kita memberikan dukungan ke daerah untuk pengangkatan operator dan petugas respon kasus. Dan diharapkan ke depan daerah mampu mengembangkan itu," katanya.
Baca juga: BPBD Tangerang libatkan swasta atasi bencana kekeringan
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Virgojanti berharap aktivasi layanan SAPA 129 dapat mendorong percepatan penanganan aduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kita baru saja meluncurkan SAPA 129 Terintegrasi di Provinsi Banten, SAPA 129 merupakan salah satu layanan aduan yang digagas Kementerian PPPA RI," kata Virgojanti di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis.
SAPA 129 adalah layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses layanan pelaporan terhadap tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak.
SAPA 129 terintegrasi antara pusat dan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan.
Baca juga: Pj Gubernur Banten sampaikan capaian kinerja selama memimpin
Terlebih, kata Virgojanti, Agen SAPA 129 di UPTD PPA saat ini dapat membantu dalam penanganan laporan yang masuk, hingga memantau perkembangan kasus-kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
"Dengan telah diaktivasinya layanan SAPA 129 terintegrasi di tingkat Provinsi akan dapat memberikan kepastian dalam hal kecepatan dan ketepatan pada saat menangani kasus," katanya.
Untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemprov Banten, terus memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana mencegah tindak kekerasan sebagai langkah preventif.
Baca juga: Akibat kekeringan, puluhan hektare sawah di Kota Serang puso
Tidak hanya itu, Pemprov Banten juga telah bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar masyarakat berani menyampaikan informasi terkait adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Kita juga mendorong sosialisasi tersebut dilakukan di sekolah-sekolah, sehingga diharapkan tidak ada kasus kekerasan maupun bullying. Serta kita juga meminta terhadap lingkungan keluarga yang menjadi garda terdepan," katanya.
Sementara, Plh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian PPPA Dwi Budi Prasetyo Supadi berharap layanan SAPA 129 tersebut dapat terintegrasi dengan seluruh provinsi di Indonesia pada akhir tahun 2023.
"Dibutuhkan komitmen dari masing-masing daerah, untuk saat ini kita memberikan dukungan ke daerah untuk pengangkatan operator dan petugas respon kasus. Dan diharapkan ke depan daerah mampu mengembangkan itu," katanya.
Baca juga: BPBD Tangerang libatkan swasta atasi bencana kekeringan
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023