Jakarta (Antara News) - Ahli dibidang pembiayaan perumahan, Iskandar Saleh mengatakan kehadiran holding BUMN dibidang perumahan sudah sangat mendesak sebagai upaya memenuhi target membangun sejuta rumah baru sesuai program pemerintah.
"Kemampuan pengembang swasta untuk membangun rumah bagi MBR sangat terbatas seperti REI sendiri diperkirakan baru dapat memasok 300.000 unit termasuk Rusunami, sebagian lainnya tentu dari pengembang BUMN," jelas Iskandar saat dihubungi, Senin.
Iskandar mengatakan, peraturan mengenai holding BUMN perumahan sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja petunjuk dan pelaksanaannya belum ada, seharusnya BUMN yang terlibat dalam holding tersebut membuat draftnya untuk disetujui pemerintah.
Bagi Iskandar hadirnya BUMN Perumahan seharusnya dapat menjadi solusi mengatasi problem penyediaan rumah layak dan terjangkau.
"Apalagi dengan adanya suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) seharusnya tidak menjadi kendala untuk pendanaan," ujar Iskandar.
Iskandar mengatakan salah satu kendala dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau adalah lokasinya, dengan kemampuan pendanaan BUMN yang tergabung dalam holding perumahan seharusnya mereka mudah mendapatkan lokasi yang strategis.
"Kalau selama ini perbankan tidak diperkenankan menyalurkan kredit untuk lahan, maka BUMN-BUMN ini dapat menyalurkan dana mereka untuk membeli lahan untuk kemudian dibangun rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah," ujar Iskandar.
Sebelumnya pengamat properti The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan hadirnya holding BUMN perumahan seharusnya mampu mempercepat realisasi program sejuta rumah yang digulirkan pemerintah, paling tidak selama masa konsolidasi dapat membangun 200.000 unit.
Kehadiran perusahaan induk (holding) badan usaha milik negara (BUMN) perumahan dinilai mampu mempercepat realisasi program sejuta rumah yang digulirkan pemerintah. Holding tersebut dinilai mampu membangun rumah hingga 200 ribu unit per tahun setelah melalui masa konsolidasi.
"Kemampuan tersebut dapat dicapai setelah tiga tahun holding BUMN Perumahan berjalan. Dalam tahun pertama hingga kedua kemampuan membangunnya maksimal 100 ribu rumah," kata Zulfi.
Zulfi menambahkan, Kementerian BUMN harus membuat peraturan agar holding BUMN Perumahan hanya fokus untuk membangun rumah bagi MBR baik itu berupa rumah tapak atau rumah susun/ apartemen.
Menurut Zulfi, untuk mencapai kemampuan membangun rumah 200 ribu, keberadaan holding tersebut harus
didukung banyak pihak.
"Dukungan tersebut terutama datang dari political will Presiden, BUMN-BUMN lainnya, pemerintah daerah (pemda) hingga kalangan pengembang properti di daerah. ¿Setelah holding BUMN Perumahan hadir dengan menunjuk Perum Perumnas, selanjutnya di tingkat daerah juga dibentuk BUMD perumahan,¿ saran dia.
Senada dengan Iskandar, Zulfi juga menekankan kehadiran holding BUMN perumahan ini sudah digulirkan sejak lama tujuannya untuk mengakselerasi pencapaian sejuta rumah sesuai target yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019.
Untuk pencapaian target tersebut tidak hanya dilakukan oleh holding saja, tapi ada peran pemda, REI, APERSI, ASPERI, BPJS, dan pemerintah.
"Sebelum holding kontribusinya sekitar 36 ribu unit dan setelah holding diproyeksikan menjadi 200 ribu unit per tahun," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2016
"Kemampuan pengembang swasta untuk membangun rumah bagi MBR sangat terbatas seperti REI sendiri diperkirakan baru dapat memasok 300.000 unit termasuk Rusunami, sebagian lainnya tentu dari pengembang BUMN," jelas Iskandar saat dihubungi, Senin.
Iskandar mengatakan, peraturan mengenai holding BUMN perumahan sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja petunjuk dan pelaksanaannya belum ada, seharusnya BUMN yang terlibat dalam holding tersebut membuat draftnya untuk disetujui pemerintah.
Bagi Iskandar hadirnya BUMN Perumahan seharusnya dapat menjadi solusi mengatasi problem penyediaan rumah layak dan terjangkau.
"Apalagi dengan adanya suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) seharusnya tidak menjadi kendala untuk pendanaan," ujar Iskandar.
Iskandar mengatakan salah satu kendala dalam penyediaan rumah layak dan terjangkau adalah lokasinya, dengan kemampuan pendanaan BUMN yang tergabung dalam holding perumahan seharusnya mereka mudah mendapatkan lokasi yang strategis.
"Kalau selama ini perbankan tidak diperkenankan menyalurkan kredit untuk lahan, maka BUMN-BUMN ini dapat menyalurkan dana mereka untuk membeli lahan untuk kemudian dibangun rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah," ujar Iskandar.
Sebelumnya pengamat properti The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan hadirnya holding BUMN perumahan seharusnya mampu mempercepat realisasi program sejuta rumah yang digulirkan pemerintah, paling tidak selama masa konsolidasi dapat membangun 200.000 unit.
Kehadiran perusahaan induk (holding) badan usaha milik negara (BUMN) perumahan dinilai mampu mempercepat realisasi program sejuta rumah yang digulirkan pemerintah. Holding tersebut dinilai mampu membangun rumah hingga 200 ribu unit per tahun setelah melalui masa konsolidasi.
"Kemampuan tersebut dapat dicapai setelah tiga tahun holding BUMN Perumahan berjalan. Dalam tahun pertama hingga kedua kemampuan membangunnya maksimal 100 ribu rumah," kata Zulfi.
Zulfi menambahkan, Kementerian BUMN harus membuat peraturan agar holding BUMN Perumahan hanya fokus untuk membangun rumah bagi MBR baik itu berupa rumah tapak atau rumah susun/ apartemen.
Menurut Zulfi, untuk mencapai kemampuan membangun rumah 200 ribu, keberadaan holding tersebut harus
didukung banyak pihak.
"Dukungan tersebut terutama datang dari political will Presiden, BUMN-BUMN lainnya, pemerintah daerah (pemda) hingga kalangan pengembang properti di daerah. ¿Setelah holding BUMN Perumahan hadir dengan menunjuk Perum Perumnas, selanjutnya di tingkat daerah juga dibentuk BUMD perumahan,¿ saran dia.
Senada dengan Iskandar, Zulfi juga menekankan kehadiran holding BUMN perumahan ini sudah digulirkan sejak lama tujuannya untuk mengakselerasi pencapaian sejuta rumah sesuai target yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019.
Untuk pencapaian target tersebut tidak hanya dilakukan oleh holding saja, tapi ada peran pemda, REI, APERSI, ASPERI, BPJS, dan pemerintah.
"Sebelum holding kontribusinya sekitar 36 ribu unit dan setelah holding diproyeksikan menjadi 200 ribu unit per tahun," ujarnya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2016