Wagub Pastikan Izin-Izin Dua Minggu Selesai

Jakarta (Antara News) -Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memastikan layanan di lingkup Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah jauh lebih baik izin-izin dipastikan dua minggu selesai termasuk  untuk mendapatkan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).

"Sepanjang semua persyaratan sudah dipenuhi termasuk kewajiban membangun Rusunawa maka SIPPT dapat langsung diterbitkan," kata Djarot dalam sambutannya pada Rakerda REI DKI Jakarta di Jakarta, Selasa.

Djarot mengatakan untuk mengurus izin-izin, Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan layanan elektronik dan teknologi internet sehingga tidak perlu lagi bertemu secara fisik untuk menghindarkan terjadinya penyalahgunaan.

"Pembayaran secara tunai juga akan dikurangi, seluruhnya harus melalui layanan perbankan tujuan akhirnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih," kata Djarot.

Kehadiran izin-izin pada intinya ditujukan agar pengembang properti yang membangun di wilayah DKI Jakarta dapat memenuhi seluruh kewajibannya, jelas Djarot.

Termasuk Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) ditujukan agar pengembang selalu memenuhi ketentuan tata ruang dalam membangun proyeknya, ujar Djarot.

Dalam Rakerda Persatuan Perusahaan Real Estate (REI) DKI juga diisi dengan acara serah terima secara simbolis 360 unit/ 8 blok Rusunawa di Pulogebang Jakarta Timur kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai kewajiban SIPPT 18 pengembang.

Kepala BPKAD DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, Rusunawa merupakan pemenuhan fasum dan fasos pengembang yang membangun proyek properti di Jakarta untuk kemudian diserahkan sebagai asset daerah.

Heru mengatakan,  Rusunawa Pulogebang tersebut sebelumnya telah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai asset daerah, bahkan unit-unit yang tersedia seluruhnya sudah dihuni.

Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Nukman berharap, Pemprov DKI Jakarta melalui kebijakannya dapat terus mendorong pengusaha dan investor merealisasikan investasinya, sehingga pada akhirnya menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Amran menyambut positif langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia mencapai target 40 besar negara yang memberikan kemudahan berusaha atau "ease of doing business (EoDB)" dari posisi saat ini diperingkat 109, dibawah Singapura 1, Malaysia 18, dan Thailand 49.

"DKI Jakarta dan Surabaya telah ditetapkan sebagai proyek contoh kemudahan berusaha di Indonesia. Kami berharap Pemprov DKI khususnya dapat terus meningkatkan layanan publik terutama dalam menyederhanakan dan mempercepat proses izin," kata Amran.

Amran mengatakan, industri properti merupakan penggerak ekonomi di Indonesia karena di dalamnya terdapat 174 industri dan jasa ikutannya, dengan kemudahan izin maka ekonomi juga semakin cepat bergerak.

Lebih jauh Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy sangat menyambut baik kebijakan pemerintah melalui paket ekonomi 13 dengan menyederhanakan regulasi dan menekan pajak untuk pembangunan rumah khususnya rumah menengah ke bawah.

Eddy berharap regulasi terebut dapat diikuti dengan segera direalisasikannya tabungan perumahan rakyat untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah.

Eddy juga berharap Pemprov DKI dapat terus memberikan kemudahan dalam izin-izin membangun rumah.