Kepala BKPM: Industri Baja Harus Dipertahankan

Cilegon (Antara News) - Kepala BKPM, Thomas Trikasi Lembong mengatakan industri baja merupakan industri dasar strategis yang harus dipertahankan karena menyangkut industri hilir yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Saat ini konsumsi baja belum meningkat, namun saat ekonomi tumbuh maka sektor seperti otomotif, konstruksi akan membutuhkan. Ini yang harus dipenuhi," kata Thomas pada acara ground breaking pabrik baja lembar panas Krakatau Steel di Cilegon, Banten, Senin.

Thomas mengatakan apabila industri baja tidak diperkuat saat ekonomi Indonesia kembali booming serta konsumsi baja meningkat akan membuat neraca perdagangan jebol karena semua produk baja harus diimpor.

"Untuk itu semua industri dasar yang memiliki arti strategis akan dipertahankan seperti  baja dan petrokimia di Banten caranya dengan menyiapkan kebijakan terpadu dari menteri-menteri teknis terkait," ujar Thomas.

Dia menyadari kalau sekarang ini industri baja dunia masih lesu, serta sejumlah produsen besar baja dunia tengah membanjiri pasar termasuk di Indonesia. Seharusnya impor harus dibatasi untuk melindungi industri baja dalam negeri.

Thomas mengatakan Korea merupakan negara yang menghargai industri baja, bahkan di kantor pusat Posco memiliki museum sejarah perkembangan industri baja di negara tersebut. Upaya yang dilakukan KS melalui pabrik baja lembar panas ke-2 yang dibangun merupakan bagian dari sejarah industri baja Indonesia.

Thomas juga menyampaikan sebagai Kepala BKPM ingin mempromosikan iklim investasi di Indonesia kondusif, untuk itu pertama kali yang ingin diperlihatkan adalah bagaimana agar produsen baja seperti Krakatau Steel ini merasa nyaman dengan kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Bagaimana bisa mempromosikan iklim investasi nyaman kalau industri di dalam negeri mengalami kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya," ujar Thomas.

Thomas mengatakan Presiden dan Wakil Presiden tegas menyatakan komitmennya untuk mengembangkan industri baja nasional. Salah satunya dengan mewajibkan sejumlah BUMN termasuk PLN untuk menggunakan produk baja KS.

Thomas berpandangan sepertiga industri tanah air tetap harus mendapat perlindungan karena merupakan industri dasar strategis karena menyangkut nasib ribuan industri di Indonesia, sedangkan duapertiganya lagi dibuka.

Menurut Thomas meskipun saat ini era perdagangan bebas tetapi kebijakan sebaiknya juga jangan terlalu liberal, harus pintar-pintar bermain dan saling menjaga kepentingannya masing-masing, hal ini juga diterapkan negara lain.

Sedangkan Deputi Menteri BUMN bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno mengatakan industri baja merupakan "mother of industry" sehingga setiap investasi yang dilakukan akan memberikan efek berantai.

Fajar mengatakan BUMN di Indonesia memiliki tagline "Hadir Untuk Negeri" sehingga dia meminta kepada direksi dan komisaris BUMN untuk melakukan sinergi dengan kepala daerah. "Setidaknya tanyakan apa saja yang dibutuhkan dan apa yang dapat kami bantu," ujar dia.

Fajar mengatakan dalam usia 46 tahun KS mengalami berbagai kondisi naik dan turun, namun yang terpenting dapat kembali bangkit. Bahkan pada semester I 2016 kinerjanya kembali positif.

Fajar mengatakan baru-baru ini kita mengekspor kapal perang ke pemerintah Filipina, kapal perang tersebut 100 persen menggunakan baja  KS. Begitu juga dalam arahannya kepada PLN diminta untuk menggunakan produk baja KS untk setiap proyeknya.

Sedangkan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), I Gusti Putu Suryawirawan mendukung percepatan pembanguan Pabrik Baja Lembar Panas ke-2 agar selesai tepat waktu untuk mengisi kekosongan di industri hilir.

Dengan adanya produk baja lembar panas dari Krakataus Steel sebanyak 4 juta ton per tahun ditambah produk serupa dari Burung Garuda akan mampu memenuhi kebutuhan akan produk ini di dalam negeri, ujar Suryawirawan.

Suryawirawan membenarkan luberan produk baja dari produsen besar di Utara telah mengganggu industri baja tanah air dan juga di negara tetangga.

"Kita tidak boleh pasif dan berdiam diri menghadapi hal tersebut. Barang tidak bisa dibiarkan membanjir pasar dalan negeri karena dapat membahayakan ekonomi. Kita punya kebijakan SNI wajib dan tata niaga impor. Di era global ini kita harus pintar-pintar bicara, jangan terlalu jujur, dan sedikit 'nakal', ujar dia.

Dia berharap ke depannya konsumsi baja nasional dapat meningkat mencapai 70 kilogram per kapita dari kondisi saat ini sekitar 40 kilogram per kapita.

Kementerian Perindustrian, ujar dia, telah mewajibkan penggunaan baja dalam negeri melalui kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dalam proses tender proyek pemerintah. Untuk memastikannya akan diaudit oleh BPKP.

Suryawirawan juga mengakui kontribusi industri terhadap PDB masih rendah dibawah 20 persen, padahal di negara-negara maju usai krisis ekonomi rata-rata sudah di atas 30 persen. Berbagai langkah telah ditempuh melalui kebijakan tax holiday dan tax reduction untuk kembali menggairahkan industri nasional termasuk industri baja.