NU Tangerang Tolak Politik Praktis Pilkada

Tangerang, (Antara News) - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tangerang, menolak politik praktis pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten pada 2017 dengan membawa nama organisasi.

"Jika memang ada kader yang berpihak pada satu calon tertentu, hal tersebut merupakan pilihan pribadi," kata Ketua PCNU Kabupaten Tangerang Encep Subandi di Tangerang, Rabu.

Encep mengatakan bila ada anggota yang terlibat dalam pilgub Banten harus menanggalkan atribut NU dan berbuat atau bertindak atas nama individu.

Menurut dia, NU adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam dan bukan sebagai alat politik praktis apalagi sesaat.

Demikian pula NU jangan dijadikan sebagai kendaraan untuk mendulang suara bagi calon dalam Pilgub tapi bila ada indisvidu yang memihak itu merupakan hak pribadi mereka.

Pihaknya mengingatkan kepada kader NU supaya tidak melakukan politisisasi terhadap organisasi, namun dianggap sah saja bila ada yang terlibat dalam agenda politik dengan mendukung calon tertentu.

Dia mengatakan kaum nahdliyin itu beragam dan bebas memilih menjadi anggota partai politik diantaranya ada di Golkar, PKB, PDI Perjuangan, Demokrat, PPP maupun PKS.

"Jangan mengunakan atribut NU untuk kampanye maupun kepentingan politik serta pemenangan salah satu calon tertentu," katanya.

Pada hakekatnya, tim sukses salah satu calon dalam pilgub Banten tidak diperkenankan menyeret organisasi NU untuk pemenangan, bila mengatasnamakan perorangan itu adalah hak individu.

Sejumlah nama calon Gubernur maupun wakil Gubernur Banten dalam Pilgub 2017 telah mengemuka diantaranya Rano Karno (PDI Perjuangan) Wahidin Halim (Demoktrat), Andika Hazrumi (Golkar).    

Bahkan calon lainnya TB Haerul Jaman (Golkar) dan dari perorangan adalah Ahmad Taufik Nuriman serta Ahmad Dimiyati Natakusumah.

Dia menambahkan siapapun yang mencalonkan pada Pilgub Banten, tentunya dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat bukan suatu golongan tertentu.