Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Pemerintah Provinsi(Pemprov) Banten menggandeng KPK RI untuk memaksimalkan gerakan antikorupsi melalui pemerintahan serta pelaku usaha yang bersih demi kesejahteraan masyarakat semakin terwujud.
"Kita melanjutkan apa yang KPK RI agendakan terkait edukasi antikorupsi yang pesertanya pelaku usaha, sebelumnya para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten," kata Al Muktabar pada Pembukaan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan tema "Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-nilai Integritas" di Aula Gedung Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, di Serang, Kamis.
Seperti disampaikan sebelumnya, lanjut dia, agenda kerja KPK RI ini merupakan bagian kebersamaan dengan Pemerintah Provinsi Banten yang juga akan dilaksanakan di provinsi lain. Untuk 2023 dimulai dari Provinsi Banten,.
“Kami berharap dengan kehadiran KPK kita diingatkan untuk benar-benar mewujudkan pemerintahan yang bersih, pengusaha yang bersih, sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat semakin baik,” kata Al Muktabar.
Baca juga: Pj Gubernur Banten ajak semua pihak tingkatkan pencegahan korupsi
Ia mengatakan, Pemprov Banten pada dasarnya telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menggerakkan dan mengoptimalkan antikorupsi, sehingga bisa terlihat dari berbagai pencapaian kinerja pembangunan juga pemerintahan, dan kemasyarakatan berjalan cukup baik.
“Tentu kita tidak berpuas diri dengan pencapaian yang sudah ada, kita harus terus meningkatkan-nya," katanya menambahkan.
Menurutnya, prinsip-prinsip antikorupsi penting sekali dijalankan, apalagi pengusaha sebagai penggerak perekonomian pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya ada lapangan kerja dan penghasilan.
"Dalam jumlah tertentu bisa menjadi sumber penghasilan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan lainnya," kata Al Muktabar.
Pemprov Banten juga mendorong di antara metodologi pencegahan korupsi yang dilaksanakan seperti pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan e-katalog baik itu lokal, nasional, maupun sektoral.
“Pemprov Banten sudah mendekati 80 persen dalam penggunaan e-katalog.," katanya.
Kepala Satgas Dunia Usaha dan Keluarga Berkualitas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa mengatakan, Provinsi Banten sebagai provinsi pembuka program dunia usaha antikorupsi direktorat pembinaan peran serta masyarakat.
“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi. Korupsi merupakan pilihan hidup. Ketika kita punya kewenangan korupsi mengintai kita,” katanya/
Dikatakan David, KPK berkomitmen mendorong kalangan dunia usaha untuk antikorupsi dengan berbagai program. Juga melalui strategi pendidikan, pencegahan, hingga penindakan.
“Ketiga strategi itu tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat,” pungkas David.
Baca juga: Pemprov Banten minta KPU gencar sosialisasikan Pemilu 2024
Baca juga: Pemprov Banten dukung penggunaan kendaraan listrik
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Kita melanjutkan apa yang KPK RI agendakan terkait edukasi antikorupsi yang pesertanya pelaku usaha, sebelumnya para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten," kata Al Muktabar pada Pembukaan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan tema "Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-nilai Integritas" di Aula Gedung Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, di Serang, Kamis.
Seperti disampaikan sebelumnya, lanjut dia, agenda kerja KPK RI ini merupakan bagian kebersamaan dengan Pemerintah Provinsi Banten yang juga akan dilaksanakan di provinsi lain. Untuk 2023 dimulai dari Provinsi Banten,.
“Kami berharap dengan kehadiran KPK kita diingatkan untuk benar-benar mewujudkan pemerintahan yang bersih, pengusaha yang bersih, sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat semakin baik,” kata Al Muktabar.
Baca juga: Pj Gubernur Banten ajak semua pihak tingkatkan pencegahan korupsi
Ia mengatakan, Pemprov Banten pada dasarnya telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menggerakkan dan mengoptimalkan antikorupsi, sehingga bisa terlihat dari berbagai pencapaian kinerja pembangunan juga pemerintahan, dan kemasyarakatan berjalan cukup baik.
“Tentu kita tidak berpuas diri dengan pencapaian yang sudah ada, kita harus terus meningkatkan-nya," katanya menambahkan.
Menurutnya, prinsip-prinsip antikorupsi penting sekali dijalankan, apalagi pengusaha sebagai penggerak perekonomian pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya ada lapangan kerja dan penghasilan.
"Dalam jumlah tertentu bisa menjadi sumber penghasilan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan lainnya," kata Al Muktabar.
Pemprov Banten juga mendorong di antara metodologi pencegahan korupsi yang dilaksanakan seperti pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan e-katalog baik itu lokal, nasional, maupun sektoral.
“Pemprov Banten sudah mendekati 80 persen dalam penggunaan e-katalog.," katanya.
Kepala Satgas Dunia Usaha dan Keluarga Berkualitas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa mengatakan, Provinsi Banten sebagai provinsi pembuka program dunia usaha antikorupsi direktorat pembinaan peran serta masyarakat.
“Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk merubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi. Korupsi merupakan pilihan hidup. Ketika kita punya kewenangan korupsi mengintai kita,” katanya/
Dikatakan David, KPK berkomitmen mendorong kalangan dunia usaha untuk antikorupsi dengan berbagai program. Juga melalui strategi pendidikan, pencegahan, hingga penindakan.
“Ketiga strategi itu tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat,” pungkas David.
Baca juga: Pemprov Banten minta KPU gencar sosialisasikan Pemilu 2024
Baca juga: Pemprov Banten dukung penggunaan kendaraan listrik
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023