Sekda Banten Minta SKPD Tingkatkan Serapan Anggaran

Serang (Antara News) - Sekretaris Daerah Banten Ranta Soeharta meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meningkatkan serapan anggaran pada triwulan II tahun anggaran 2016 agar pelaksanaan proyek fisik tidak menumpuk menjelang akhir tahun.

"Pada triwulan I tahun 2016 Januari sampai akhir Maret, dari pagu belanja daerah Rp8,811 triliun target fisik 21,93 persen realisasi 17,03 persen. Pada tahun 2015 triwulan yang sama pagu belaja daerah Rp8,947 triliun target 19,39 persen capaian fisiknya hanya 11,96 persen atau Rp642,708 miliar. Jadi jauh kalau dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya," kata Ranta Soeharta di Serang, Senin.

Ia mengatakan, meskipun serapan anggaran pada triwulan I Tahun 2016 tidak mencapai target, namun hasil evaluasi terhadap capaian kinerja triwulan I tahun 2016 cukup tinggi jika dibandingkan 2015. Hal ini dapat dilihat dari angka dan laporan perbandingan yang disampaikan oleh Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang).

Data Biro Ekbang Banten dari pagu belanja daerah sebesar Rp8,811 triliun, pada Triwulan I tahun 2016 target fisik 21,93 persen hanya mampu menyerap 17,03 persen atau Rp1,118 triliun. Dan mengalami deviasi fisik sebesar 4,25 persen.

Menurut Ranta, tidak tercapainya target kinerja triwulan I tahun 2016 disebabkan banyaknya proyek fisik disejumlah SKPD belum dapat dilaksanakan karena berbagai faktor.

"Kita harapkan di triwulan II yang sekarang sedang berjalan semua program pembangunan dapat dilaksanakan sehinga capaian kinerja pada Triwulan II akan lebih baik lagi. Minimal target dapat dilaksanakan, syukur-syukur melebihi target," kata Ranta.

Ia mengaku optimsitis capaian kinerja di seluruh SKPD pemprov dapat terwujud, sepanjang seluruh SKPD melakukan programnya sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP) yang diajukan ke ULP (unit layanan pengadaan).

"SKPD secepatnya menyampaikan RUP jika ada kekurangan maka segera diperbaiki, dan ULP secepatnya mengumumkan paket-paket yang telah dikaji ulang," kata Ranta.

Disamping itu, kata Ranta, SKPD yang mempunyai paket kegiatan tidak melalui ULP seperti paket penunjukan, pengadaan langsung dan swakelola, agar segera diselesaikan pada Triwulan I dan II. Sehingga pengadaan barang dan jasa pada tahun berjalan, tidak terjadi penumpukan penyerapan pada akhir tahu anggaran.

Data Biro Ekbang Banten, dari 42 SKPD di lingkungan Pemprov Banten, ada 10 SKPD yang capaian fisik dan keuangannya masih sangat rendah adalah, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (DSDAP), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BLHD, Disnakertrans, Biro Perlengkapan dan Aset, Distamben. Distanak, Disbudpar serta Dishutbun.

Sementara  SKPD yang capaian kinerjanya baik adalah BPPMD, RSU Malingping, Badiklat, BKD, Biro Hukum, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, serta Inspektorat.