Tim relawan pagi itu, Jumat (19/5), membagi-bagikan telur di desa terpencil di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Telur itu didistribusikan untuk masyarakat berisiko tinggi terhadap stunting atau kekerdilan yang dialami anak-anak usia bawah lima tahun (balita).
Tim relawan itu terdiri dari kader posyandu, petugas dari puskesmas dan petugas Keluarga Berencana (KB). Setiap bulan mereka melakukan pembagian telur juga pengukuran badan para balita.
Baca juga: Bupati Lebak imbau calon haji lansia jaga kesehatan
Apabila, ditemukan balita positif stunting maka akan dilakukan perbaikan gizi dengan memberikan bantuan aneka makanan,susu, vitamin dan pemeriksaan kesehatan.
Kabupaten Lebak saat ini fokus dalam pencegahan stunting agar terbebas dari prevalensi stunting dengan melibatkan semua pihak, di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, Stokholder, BUMN, Relawan, Perusahaan Swasta dan Masyarakat.
Pemerintah daerah tidak berjalan sendiri untuk penanggulangan stunting, tapi ditangani secara komprehensif dan menyeluruh melibatkan semua pihak.
Upaya serius itu dilakukan karena stunting sangat berdampak terhadap kemajuan bangsa ke depan. Orang yang positif stunting memiliki keterlambatan berpikir dan menyebabkan sumber daya manusia (SDM) kurang berkualitas, serta mudah terserang penyakit darah tinggi, jantung dan diabetes melitus.
Oleh karena itu, pemerintah daerah mempercepat penanganan stunting untuk mempersiapkan generasi unggul dan bisa bersaing baik tingkat nasional maupun global.
Untuk penanggulangan stunting tersebut, Pemkab Lebak melakukan pencegahan dari hulu hingga hilir, melalui pemberian kapsul tablet tambah darah (TTD) kepada putri pelajar sekolah SMP/SMA juga pencatatan calon menikah (catim) dan terdaftar secara online di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil.
Turun
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak, Ade Sumardi, mengatakan kasus prevalensi stunting sampai April 2023 menurun dari 4.618 orang tahun 2022 kini menjadi 3.736 orang.
Menurunnya kasus prevalensi stunting itu, karena penanganan dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi oleh semua pihak, termasuk OPD,TNI, Polri, Perusahaan Swasta, BUMN, relawan dan masyarakat.
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi anak stunting di Lebak sebesar 27,5 persen. Artinya, dari 100 anak yang ada di Lebak, 27 di antaranya mengalami stunting.
Kasus stunting di Kabupaten Lebak tertinggi kedua di Provinsi Banten setelah Kabupaten Pandeglang berdasarkan SSGI itu.
Namun, pada April 2023 dilakukan pengukuran tubuh kepada 108 ribu balita yang dinyatakan stunting berdasarkan "by name by adress" atau sesuai nama dan alamat tercatat 3.736 balita, padahal tahun sebelumnya 4.618 orang.
Saat ini, jumlah kasus stunting di Kabupaten Lebak turun, sehingga diharapkan tahun 2024 bisa terbebas dari stunting. "Kami terus berupaya untuk membebaskan anak balita yang teridentifikasi positif stunting agar masa depan mereka lebih berkualitas," kata Ade Sumardi yang juga Wakil Bupati Lebak.
Untuk penanganan stunting kini sudah terbentuk "bapak asuh" yang memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan kasus stunting. Bapak asuh penanganan stunting itu mulai kepala desa, danramil, kapolsek, camat hingga orang dermawan. Dengan bapak asuh itu mereka mendapatkan asupan gizi yang baik.
Untuk pencegahan stunting, Pemkab Lebak menerjunkan pula tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak 1.068 tim dengan anggota 3.204 orang, terdiri atas petugas puskesmas, petugas KB dan kader posyandu dengan mendapatkan honor dari Pemkab Lebak untuk melakukan pendataan sebesar Rp100.000 dan kunjungan Rp10.000 per orang.
Para TPK itu melakukan kunjungan ke pelosok desa untuk mencatat calon pengantin, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, persalinan hingga balita. Para TPK itu nantinya melaporkan kepada Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak. Bila ditemukan ibu hamil kekurangan gizi bisa ditangani secepatnya agar tidak melahirkan anak stunting.
Bantuan telur
Pemkab Lebak mulai awal Mei 2023 menyalurkan bantuan telur untuk 13.876 keluarga risiko stunting (KRS) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penyaluran bantuan pangan dengan melibatkan Kantor Pos Indonesia itu berjalan baik dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan pangan untuk KRS tersebut guna mencegah kasus anak-anak stunting di Kabupaten Lebak.
Bapanas menyalurkan bantuan pangan berupa satu kilogram daging unggas dan 10 butir telur kepada keluarga sejahtera satu (KS-1) yang masuk kategori KRS. Selain itu, juga penyaluran pangan melibatkan pengawasan dari instansi terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian,Dinas Kesehatan Hewan dan DP3AKKB.
"Jika Dinas Kesehatan Hewan itu merekomendasikan kondisi pangan layak dikonsumsi masyarakat maka PT Pos Indonesia memberikan izin pendistribusian daging dan 10 butir telur," kata Ade menjelaskan.
Sejumlah keluarga risiko stunting di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengaku lega setelah menerima bantuan pangan tersebut. Bantuan pangan itu akan dapat meningkatkan status gizi anak menjadi baik, sehingga bisa terbebas dari stunting.
"Kami tentu senang. Bantuan pangan itu untuk anak saya agar tidak menjadi stunting, dan pertumbuhannya menjadi lebih baik,"kata Nurhayati (35) warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, mengatakan penanganan stunting di daerah ini dilakukan dengan delapan aksi konvergensi
Adapun delapan aksi konvergensi yang dimaksud adalah analisa situasi, rencana kegiatan, rembug stunting, perbup/perwal tentang peran desa, kader pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta evaluasi (review) kinerja tahunan. Delapan aksi konvergensi itu dijadikan acuan dasar untuk pengalokasian anggaran untuk penanganan stunting.
Selain itu, juga bersinergi dengan tim percepatan penanggulangan stunting (TPPS) dan melibatkan instansi lain, seperti Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk,TNI, Polri hingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak.
Dengan melibatkan semua pihak, diyakini target penurunan angka stunting 14 persen pada tahun 2024 seperti harapan Presiden Joko Widodo, akan bisa terealisasi.
Asupan gizi
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, dr Nurul Isneini, mengatakan penanganan asupan gizi dilakukan sejak remaja putri dengan aksi bergizi, gizi seimbang serta mengkonsumsi tablet tambah darah sepekan satu kali.
Selain itu, ibu hamil juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan melalui puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil itu dilakukan selama enam kali untuk mengetahui kondisi kesehatan bayi dalam kandungan. Kelahiran anak pun akan ditangani tenaga medis puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya.
"Kami mendorong ibu hamil agar mengkonsumsi aneka makanan yang mengandung gizi agar melahirkan anak sehat dan tidak stunting," kata dr Nurul.
Bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK) dan balita yang teridentifikasi positif stunting akan diberikan makanan tambahan dari Kementerian Kesehatan. Makanan tambahan itu berupa biskuit, susu dan taburizal yang memiliki kandungan gizi cukup tinggi. Mereka mendapatkan pula bantuan telur untuk dikonsumsi sebanyak dua butir/hari dan anak stunting satu butir/hari.
"Kami selalu memperhatikan penanganan asupan gizi agar tidak melahirkan anak-anak stunting," kata Nurul menambahkan.
Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Pusat, Eni Gustina, mengapresiasi penanganan stunting di Kabupaten Lebak, Banten, dengan model inovasi "dulur penting" yang melibatkan instansi Forum Pimpinan Daerah ( Forpinda).
Model inovasi dulur penting dari Lebak itu akan dibawa ke daerah-daerah provinsi lain di Indonesia guna percepatan penurunan stunting.
Pemkab Lebak dinilai cukup berhasil dengan model inovasi dulur penting untuk menurunkan angka kasus stunting sekitar 4,5 persen. Dengan model inovasi dulur penting itu, percepatan penanganan stunting berjalan dengan baik sesuai instansi Forpimda masing-masing.
Penanganan stunting yang melibatkan Forpimda, melalui sinergi dan kolaborasi, diyakini akan dapat menguatkan serta mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Tim relawan itu terdiri dari kader posyandu, petugas dari puskesmas dan petugas Keluarga Berencana (KB). Setiap bulan mereka melakukan pembagian telur juga pengukuran badan para balita.
Baca juga: Bupati Lebak imbau calon haji lansia jaga kesehatan
Apabila, ditemukan balita positif stunting maka akan dilakukan perbaikan gizi dengan memberikan bantuan aneka makanan,susu, vitamin dan pemeriksaan kesehatan.
Kabupaten Lebak saat ini fokus dalam pencegahan stunting agar terbebas dari prevalensi stunting dengan melibatkan semua pihak, di antaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, Polri, Stokholder, BUMN, Relawan, Perusahaan Swasta dan Masyarakat.
Pemerintah daerah tidak berjalan sendiri untuk penanggulangan stunting, tapi ditangani secara komprehensif dan menyeluruh melibatkan semua pihak.
Upaya serius itu dilakukan karena stunting sangat berdampak terhadap kemajuan bangsa ke depan. Orang yang positif stunting memiliki keterlambatan berpikir dan menyebabkan sumber daya manusia (SDM) kurang berkualitas, serta mudah terserang penyakit darah tinggi, jantung dan diabetes melitus.
Oleh karena itu, pemerintah daerah mempercepat penanganan stunting untuk mempersiapkan generasi unggul dan bisa bersaing baik tingkat nasional maupun global.
Untuk penanggulangan stunting tersebut, Pemkab Lebak melakukan pencegahan dari hulu hingga hilir, melalui pemberian kapsul tablet tambah darah (TTD) kepada putri pelajar sekolah SMP/SMA juga pencatatan calon menikah (catim) dan terdaftar secara online di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil.
Turun
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak, Ade Sumardi, mengatakan kasus prevalensi stunting sampai April 2023 menurun dari 4.618 orang tahun 2022 kini menjadi 3.736 orang.
Menurunnya kasus prevalensi stunting itu, karena penanganan dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi oleh semua pihak, termasuk OPD,TNI, Polri, Perusahaan Swasta, BUMN, relawan dan masyarakat.
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) prevalensi anak stunting di Lebak sebesar 27,5 persen. Artinya, dari 100 anak yang ada di Lebak, 27 di antaranya mengalami stunting.
Kasus stunting di Kabupaten Lebak tertinggi kedua di Provinsi Banten setelah Kabupaten Pandeglang berdasarkan SSGI itu.
Namun, pada April 2023 dilakukan pengukuran tubuh kepada 108 ribu balita yang dinyatakan stunting berdasarkan "by name by adress" atau sesuai nama dan alamat tercatat 3.736 balita, padahal tahun sebelumnya 4.618 orang.
Saat ini, jumlah kasus stunting di Kabupaten Lebak turun, sehingga diharapkan tahun 2024 bisa terbebas dari stunting. "Kami terus berupaya untuk membebaskan anak balita yang teridentifikasi positif stunting agar masa depan mereka lebih berkualitas," kata Ade Sumardi yang juga Wakil Bupati Lebak.
Untuk penanganan stunting kini sudah terbentuk "bapak asuh" yang memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan kasus stunting. Bapak asuh penanganan stunting itu mulai kepala desa, danramil, kapolsek, camat hingga orang dermawan. Dengan bapak asuh itu mereka mendapatkan asupan gizi yang baik.
Untuk pencegahan stunting, Pemkab Lebak menerjunkan pula tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak 1.068 tim dengan anggota 3.204 orang, terdiri atas petugas puskesmas, petugas KB dan kader posyandu dengan mendapatkan honor dari Pemkab Lebak untuk melakukan pendataan sebesar Rp100.000 dan kunjungan Rp10.000 per orang.
Para TPK itu melakukan kunjungan ke pelosok desa untuk mencatat calon pengantin, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, persalinan hingga balita. Para TPK itu nantinya melaporkan kepada Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak. Bila ditemukan ibu hamil kekurangan gizi bisa ditangani secepatnya agar tidak melahirkan anak stunting.
Bantuan telur
Pemkab Lebak mulai awal Mei 2023 menyalurkan bantuan telur untuk 13.876 keluarga risiko stunting (KRS) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Penyaluran bantuan pangan dengan melibatkan Kantor Pos Indonesia itu berjalan baik dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan pangan untuk KRS tersebut guna mencegah kasus anak-anak stunting di Kabupaten Lebak.
Bapanas menyalurkan bantuan pangan berupa satu kilogram daging unggas dan 10 butir telur kepada keluarga sejahtera satu (KS-1) yang masuk kategori KRS. Selain itu, juga penyaluran pangan melibatkan pengawasan dari instansi terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian,Dinas Kesehatan Hewan dan DP3AKKB.
"Jika Dinas Kesehatan Hewan itu merekomendasikan kondisi pangan layak dikonsumsi masyarakat maka PT Pos Indonesia memberikan izin pendistribusian daging dan 10 butir telur," kata Ade menjelaskan.
Sejumlah keluarga risiko stunting di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mengaku lega setelah menerima bantuan pangan tersebut. Bantuan pangan itu akan dapat meningkatkan status gizi anak menjadi baik, sehingga bisa terbebas dari stunting.
"Kami tentu senang. Bantuan pangan itu untuk anak saya agar tidak menjadi stunting, dan pertumbuhannya menjadi lebih baik,"kata Nurhayati (35) warga Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah, mengatakan penanganan stunting di daerah ini dilakukan dengan delapan aksi konvergensi
Adapun delapan aksi konvergensi yang dimaksud adalah analisa situasi, rencana kegiatan, rembug stunting, perbup/perwal tentang peran desa, kader pembangunan manusia, manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta evaluasi (review) kinerja tahunan. Delapan aksi konvergensi itu dijadikan acuan dasar untuk pengalokasian anggaran untuk penanganan stunting.
Selain itu, juga bersinergi dengan tim percepatan penanggulangan stunting (TPPS) dan melibatkan instansi lain, seperti Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk,TNI, Polri hingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak.
Dengan melibatkan semua pihak, diyakini target penurunan angka stunting 14 persen pada tahun 2024 seperti harapan Presiden Joko Widodo, akan bisa terealisasi.
Asupan gizi
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, dr Nurul Isneini, mengatakan penanganan asupan gizi dilakukan sejak remaja putri dengan aksi bergizi, gizi seimbang serta mengkonsumsi tablet tambah darah sepekan satu kali.
Selain itu, ibu hamil juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan melalui puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil itu dilakukan selama enam kali untuk mengetahui kondisi kesehatan bayi dalam kandungan. Kelahiran anak pun akan ditangani tenaga medis puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya.
"Kami mendorong ibu hamil agar mengkonsumsi aneka makanan yang mengandung gizi agar melahirkan anak sehat dan tidak stunting," kata dr Nurul.
Bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik (KEK) dan balita yang teridentifikasi positif stunting akan diberikan makanan tambahan dari Kementerian Kesehatan. Makanan tambahan itu berupa biskuit, susu dan taburizal yang memiliki kandungan gizi cukup tinggi. Mereka mendapatkan pula bantuan telur untuk dikonsumsi sebanyak dua butir/hari dan anak stunting satu butir/hari.
"Kami selalu memperhatikan penanganan asupan gizi agar tidak melahirkan anak-anak stunting," kata Nurul menambahkan.
Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Pusat, Eni Gustina, mengapresiasi penanganan stunting di Kabupaten Lebak, Banten, dengan model inovasi "dulur penting" yang melibatkan instansi Forum Pimpinan Daerah ( Forpinda).
Model inovasi dulur penting dari Lebak itu akan dibawa ke daerah-daerah provinsi lain di Indonesia guna percepatan penurunan stunting.
Pemkab Lebak dinilai cukup berhasil dengan model inovasi dulur penting untuk menurunkan angka kasus stunting sekitar 4,5 persen. Dengan model inovasi dulur penting itu, percepatan penanganan stunting berjalan dengan baik sesuai instansi Forpimda masing-masing.
Penanganan stunting yang melibatkan Forpimda, melalui sinergi dan kolaborasi, diyakini akan dapat menguatkan serta mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023