Dinsos Dan Polda 'MoU' Bangun Kesejahteraan Sosial

Serang (Antara News) - Dinas Sosial Provinsi Banten melakukan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Banten dalam membangun kesejahteraan sosial.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nandy Mulya dengan Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafli Amar, pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) dan Hari Disabilitas Internasional Tingkat Provinsi Banten di Serang, Kamis.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nandy S Mulya mengatakan, MOU Dinsos dengan Polda Banten tersebut dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial di masing-masing daerahnya.

"Substansi dari kerja sama ini bahwa Polda tenaga Binmaspol di tingkat desa, kita juga punya relawan sosial di tingkat desa. Nanti kerja sama untuk memberikan saling pemahaman berkaitan dengan hal-hal penanganan sosial untuk disinergikan," kata Nandy.

Sehingga, kata dia, jika ada persoalan-persoalan sosial di tingkat bawah atau di desa-desa dan kelurahan, bisa cepat dilaporkan untuk segera diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan di tingkat atas. Dengan demikian penyelesaian atau penanganan bisa diselesaikan secara cepat dan akurat.

Dalam kesempatan tersebut hadir sekitar 750 orang relawan sosial terdiri dari para pendamping program jaminan sosial di Banten, pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna dan Taruna Siaga Bencana. Dinas Sosial juga memberikan berbagai insentif bagi para pekerja sosial, pendamping dan operator program, biaya operasional dan bantuan bagi masyarakat penyandang masalah sosial.¿

Gubernur Banten Rano Karno meminta Dinas Sosial dalam menyalurkan berbagai bantuan agar tepat sasaran sesuai data yang ada di pemerintah.

Rano juga meminta para relawan yang merupakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial masyarakat, melakukan sinergitas dengan lembaga dan sektor terkait dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. 

Menurutnya, kemiskinan dan penyandang masalah sosial lainnya merupakan tantangan bersama untuk bisa ditanggulangi bersama. Dengan demikian masyarakat perlu diajak untuk menjadi pelaku pembangunan bukan sebagai objek pembangunan.

"Masyarakat harus menjadi inisiator dan partisipan sehingga tumbuh kesetiakawanan sosial, rasa empati dan peduli karena bantuan tidak hanya materi atau dalam bentuk uang," kata Rano dihadapan ratusan relawan dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Banten.

"Penyandang masalah sosial dan kemiskinan adalah tantangan bersama untuk ditanggulangi. Di Banten ini ada 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diantaranya kemiskinan keterlantaran, ketunasosialan, korban bencana serta kekerasan," kata Rano.