Pengamat Ekonomi Aviliani Desak Pencairan Dana PMN

 

Jakarta (Antara News) - Pengamat ekonomi Aviliani mendesak dana Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN-P 2015 dapat segera dicairkan agar program pemerintah dalam membangun program-program pro-rakyat seperti infrastruktur dan perumahan dapat segera dijalankan.

"Pemerintah melalui Kementerian BUMN telah mengajukan BUMN-BUMN yang akan mendapatkan PMN, tinggal kini pemerintah mempercepat pencairannya," kata Aviliani saat dihubungi, di Jakarta, Kamis.

Menurut Aviliani, pemerintah tentunya telah memperhitungkan BUMN-BUMN penerima PMN yang nantinya dapat berkontribusi terhadap program pro-rakyat dan infrastruktur seperti BUMN karya serta BUMN yang bergerak di bidang perumahan.

BUMN karya serta BUMN yang bergerak di bidang industri pendukung seperti baja, semen, dan lain sebagainya tentunya sudah mempersiapkan apabila PMN tersebut ditempatkan pada modal mereka, jelas Aviliani.

Dengan kapasitas saat ini jelas mereka tidak akan sanggup untuk mendapatkan pinjaman bank untuk membiayai proyek pemerintah yang nilainya diperkirakan Rp 400 triliun.

Aviliani mengatakan DPR seharusnya dapat memahami kalau pemerintah telah memberikan prioritas BUMN mana saja yang layak mendapatkan PMN, serta akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan infrastruktur.

Aviliani mengatakan tidak semua BUMN itu layak mendapatkan PMN karena ada yang kapasitasnya memang tidak memadai,  serta tidak akan memberikan keuntungan kalau diberikan PMN. 

"Sebaiknya BUMN semacam ini dimerger atau diakuisisi saja agar lebih mampu bersaing. Namun untuk BUMN yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang masih dapat ditingkatkan saya harapkan pemerintah segera mencairkan PMN tersebut,” ujar Aviliani.

Pemerintah sampai dengan 10 Oktober 2015 telah mencairkan PMN sebesar Rp 17,5 triliun untuk empat BUMN, yakni Hutama Karya, Waskita Karya, Adhi Karya, dan Aneka Tambang. 

Sebelumnya Menteri BUMN Rini Soemarno menjanjikan dalam waktu dekat akan ada beberapa BUMN yang PMN-nya akan dicairkan dengan total nilai Rp9 triliun meliputi Perum Bulog, PT PAL, PT PPA.

Sementara itu, beberapa BUMN lain yang berperan penting dalam mendukung program prorakyat dan Nawacita Presiden Jokowi seperti pangan, maritim, perumahan rakyat, masih menunggu pencairan.

BUMN-BUMN tersebut antara lain PT PAL Indonesia, PLN, Bulog, Perumnas, Kereta Api Indonesia, dan puluhan BUMN lainnya.