Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kota Tangerang, Banten menggelar sosialisasi terkait dengan cara pemberian sertifikat halal secara gratis kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM).
Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Tangerang Suli Rosadi di Tangerang, Rabu, mengatakan sosialisasi ini upaya pemkot membantu para pelaku IKM dalam mendapatkan pemahaman terkait dengan kriteria mendapatkan sertifikat halal.
"Karena dengan begitu nantinya sertifikat halal dapat digunakan untuk memberikan kepercayaan dan tidak ada lagi rasa khawatir kepada para konsumen," kata dia.
Sosialisasi diikuti 50 pelaku IKM dan menghadirkan narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia
Sub Koordinator Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Kemasan Penyelenggara Jaminan Produk Kemasan BPJPH Kemenag Herniaty mengatakan alur proses sertifikasi halal, kriteria self declare (menyatakan diri), jenis produk self declare, dokumen persyaratan, serta SOP sertifikat halal self declare.
“Para pelaku IKM harus memahami terlebih dahulu bagaimana tahapan dan persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan sertifikat halal. Namun hal yang terpenting adalah mereka harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena kami BPJPH selaku regulasi hanya akan memverifikasi pelaku usaha yang sudah memiliki izin,” katanya.
Diharapkan para pelaku IKM segera mendapatkan sertifikat halal karena pada 2024 mereka diwajibkan memiliki sertifikat halal di setiap produk usaha makanan dan minuman.
“Jika nantinya mereka tidak memiliki sertifikat halal, maka akan dikenakan denda atau sanksi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Kepala Disperindagkop dan UKM Kota Tangerang Suli Rosadi di Tangerang, Rabu, mengatakan sosialisasi ini upaya pemkot membantu para pelaku IKM dalam mendapatkan pemahaman terkait dengan kriteria mendapatkan sertifikat halal.
"Karena dengan begitu nantinya sertifikat halal dapat digunakan untuk memberikan kepercayaan dan tidak ada lagi rasa khawatir kepada para konsumen," kata dia.
Sosialisasi diikuti 50 pelaku IKM dan menghadirkan narasumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia
Sub Koordinator Pendaftaran Sertifikasi Halal Produk Kemasan Penyelenggara Jaminan Produk Kemasan BPJPH Kemenag Herniaty mengatakan alur proses sertifikasi halal, kriteria self declare (menyatakan diri), jenis produk self declare, dokumen persyaratan, serta SOP sertifikat halal self declare.
“Para pelaku IKM harus memahami terlebih dahulu bagaimana tahapan dan persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan sertifikat halal. Namun hal yang terpenting adalah mereka harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena kami BPJPH selaku regulasi hanya akan memverifikasi pelaku usaha yang sudah memiliki izin,” katanya.
Diharapkan para pelaku IKM segera mendapatkan sertifikat halal karena pada 2024 mereka diwajibkan memiliki sertifikat halal di setiap produk usaha makanan dan minuman.
“Jika nantinya mereka tidak memiliki sertifikat halal, maka akan dikenakan denda atau sanksi," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023