BNN Tes Urine 153 Pegawai Dinsos Banten

Serang (Antara News) - Badan Narkotika Nasional  Provinsi Banten melakukan tes urine 153 pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten, dari junmlah 170 orang pegawai yang ada di dinas tersebut.       

Pemeriksaan urine pegawai Dinsos Banten dilakukan di Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Serang, Senin.

"Dari 170 orang pegawai dinas sosial, ada 153 orang yang hadir hari ini mengikuti tes urine. Ada 17 orang pegawai yang kebetulan ada dinas luar," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nandy Mulya.

Nandy mengatakan, tes urine pegawai Dinsos Banten dilakukan dalam upaya mencegah penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan pegawai Dinsos. Tes urine juga dilakukan berkaitan dengan adanya salah seorang PNS Dinsos Banten yang menggunakan narkoba pada pekan sebelumnya.

Menurutnya, jika hasil dari tes urine tersebut ditemukan ada pegawai Dinsos yang positif menggunakan narkoba, maka untuk proses tindaklanjutnya diserahkan kepada BNN untuk direhabilitasi. Sedangkan sanksi administratif terkait dengan disiplin kepegawaian dan lainnya diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bertanggung jawab terhadap kepegawaian di Pemprov Banten.  

"Kegiatan ini memang kami sudah rencanakan sejak awal. Bahkan tidak hanya pegawai di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Banten, tetapi termasuk para pendamping dari program Dinsos seperti pendamping dan TKSK," kata Nandy.

Sementara itu Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP Banten Agus Mulyana mengatakan, berdasartkan hasil tes urine terhadap 153 pegawai Dinsos, tidak diketahui adanya pegawai Dinsos yang mengkonsumsi narkoba sesuai dengan hasil tes urine tersebut alias negatif.

"Tes urine ini ada enam parameter yang diuji  diantaranya untuk kokain, morphine, amphetamine dan tiga jenis narkoba lainnya. Hasil pemeriksaan ini negatif semua," kata Agus.

Ia mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan dinas-dinas di lingkungan Provinsi Banten untuk melakukan tes urine. Namun demikian, sejauh ini baru Dinas Sosial yang menyampaikan permintaan tes urine untuk para pegawainya.