Pilkada Tanamkan Pendidikan Demokrasi Di Masyarakat

Tangerang (Antara News) - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan di beberapa daerah menanamkan pendidikan demokrasi di masyarakat

Dosen FISIP Universitas Budi Luhur Jakarta, Arin Fitriani dihubungi, Kamis, mengatakan, ada tiga poin yang ditekankan dalam Pilkada yakni adanya kebebasan, persamaan dan pengawasan yang dimiki setiap warga negara sebagai inti dalam pelaksanaan demokrasi. 

"Jadi, warga tak hanya melulu ikut partisipasi dalam memilih tetapi juga dapat mengawasi jalannya pilkada jika ada yang melanggar. Bahkan sekarang ini, sosial media bisa digunakan siapa saja untuk menyampaikan pesan atau informasi," ujarnya.

Walaupun demikian, partisipasi masyarakat untuk ukut serta dalam pemilihan kepala daerah masih kurang tinggi karena ada beberapa faktor lainnya.

Misalnya saja, Tahun 2014, tercatat 30 persen pemilih dalam pilkada Depok hanya memilih pasangan calon yang membayarnya. Hal ini diasumsikan bila warga masih kekurangan pendidikan demokrasi yang baik.

Maka itu, UBL melalui program  Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan sosialisasi tentang Pilkada dengan melibatkan ibu rumah tangga. 

Penekanan materi yang diberikan bukan pada bagaimana Pilkada dilaksanakan tapi lebih fokus pada pendidikan demokrasi masyarakat. 

Selain itu, dijelaskan pula nilai-nilai substantif demokrasi  ke dalam simulasi demokrasi secara nyata. Simulasi ini menekankan adanya partisipasi warga untuk turut mengkritisi pemimpinnya sesuai kaedah nilai demokrasi. Simulasi dilakukan melalui diskusi kelompok dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi di lingkungan dan mencoba menawarkan solusinya. 

Tak hanya masalah Pilkada tetapi warga juga membahas mengenai krisis air, pengelolaan sampah, partisipasi warga dan keamanan, hingga sulitnya mengkoordinasikan warga dalam kegiatan tertentu.

"Artinya, warga juga memiliki pesan kepada pemimpinnya kaitan pilkada. Tak hanya masalah politik atau memilih calon saja tetapi juga perhatian kepada fasilitas dan pelayanan publik," ujarnya.

Ditambahkannya, partisipasi masyarakat dalam upaya mencari solusi permasalahan melalui diskusi adalah bentuk kebebasan yang menekankan adanya persamaan dan sekaligus sebagai pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin.

"Melalui komunikasi yang mengedepankan kebersaaman dan rasa saling menghargai, tanpa menjatuhkan, permasalahan dapat dengan mudah diselesaikan dan mendapatkan feedback," katanya