Gubernur Banten Harus Segera Berstatus Tetap

Serang (Antara News) - Gubernur Provinsi Banten harus segera berstatus tetap (definitif) agar dapat mengoptimalkan serapan anggaran di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kami berharap Presiden dapat segera menandatangani SK pengangkatan Rano Karno dari semula berstatus pejabat sementara menjadi definitif," kata Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Sitti Maani Nina di Serang, Senin.

    

Plt Gubernur Banten Rano Karno sebelumnya menyatakan dengan pengangkatan sebagai Gubernur Banten definitif akan memudahkan merombak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang serapan anggarannya masih rendah.

Menurut dia, mutasi tersebut akan dilakukan karena tidak ingin terdapat SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) besar tahun 2015, seperti yang terjadi sebelumnya selama dua tahun berturut-turut, akibat rendahnya penyerapan anggaran.

"Saya ingin jangan ada lagi serapan anggaran rendah, sehingga menimbulkan SILPA besar seperti dua tahun berturut-turut sebelumnya," katanya.

Terkait rendahnya serapan di 12 SKPD, ia menyatakan disebabkan perencanaan program kurang matang.

"Karena perencanaanya lemah, maka saya juga setuju dengan adanya usulan agar dilakukan perombakan," ujarnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah meminta Plt Gubernur Banten Rano Karno segera mengoptimalkan serapan anggaran karena masih ada SKPD yang serapannya masih rendah.

"Minimnya penyerapan anggaran ini disebabkan perencanaan kurang matang. Apabila tidak segera diantisipasi akan menghambat program pembangunan di Provinsi Banten," katanya.

 

Berdasarkan data Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Provinsi Banten, dari total APBD 2015 provinsi itu sebesar Rp8,847 triliun, pada triwulan II  terserap  26,35 persen  atau Rp2,357 triliun, sisanya Rp6,559 triliun masih di kas daerah.