Bappeda: Bank Banten Diprioritaskan Pada APBD Perubahan

Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memprioritaskan untuk mengalokasikan anggaran dalam upaya mendukung pembentukan Bank Banten. 

"Pada anggaran perubahan, kami akan mencoba membentuk Bank Banten. Itu yang menjadi prioritas. Kemudian soal kesiapan untuk hari ulang tahun Banten dan penganggaran lainnya," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Banten, M Yanuar di Serang,  Kamis.

Ia mengatakan, selain dukungan anggaran untuk pembantukan bank Banten , ada juga prioritas lainnya mengenai peningkatan SDM terkait dengan akrual basis, dan membiayai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang belum memiliki anggaran, seperti di Dinas Kesejatan, Dishubkominfo, BKPP, dan BLHD.

Yanuar mengatakan, saat ini pihaknya baru menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Selanjutnya, menunggu hasil kajian prognosis dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) dan Biro Ekbang.

"Dari prognosis itu kan nanti kelihatan ada uang atau tidak. Jadi dalam prognosis itu memperhitungkan pencapaian kegiatan evaluasi tahun 2015 ini. Kemudian, melihat perkembangan ekonomi, memperhitungkan Silpa dan pendapatan," kata Yanuar.

Ia mengatakan, pada akhir Juli 2015 pihaknya sudah harus menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Banten Tahun Anggaran 2015.

Sementara, Sekda Banten, Kurdi Matin mengatakan, penambahan anggaran untuk UPTD menjadi prioritas karena personel dan lembaganya sudah terbentuk.

Sedangkan mengenai pembentukan Bank Banten, hal tersebut sudah sangat jelas sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten.

"Dalam hal ini PT. Banten Global Development (BGD) sebagai perusahaan daerah yang ditunjuk daerah, masih membutuhkan dana sekitar 600 miliar. 

Dalam Perda, anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan bank Banten  hampir menyentuh Rp1 triliun, saat ini baru punya Rp300 miliar," kata Kurdi.

Namun demikian, kata Kurdi, rencana tersebut akan lebih dulu dibahas dengan DPRD. Sebab pembahasan di eksekutif sudah selesai, dengan pertimbangan-pertimbangan temasuk arahan Plt Gubernur Banten.

"Pertimbangan-pertimbangan sudah dikemukakan termasuk arahan Pak Plt. Tinggal nanti tergantung pembahasan dengan DPRD. Apakah badan anggaran dan dewan merespon ini sebagai sesuatu yang disepakati, karena kalau dewan tidak menyepakati tidak bisa jalan," kata Kurdi.