BKPP Banten Siapkan Penyuluh Guna Sukseskan Upsus

Serang (Antara News) - Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Banten siap melakukan berbagai upaya penyuluhan guna mewujudkan target pencapaian pada upaya khusus (upsus) swasembada pangan.

"Persiapan penyuluhan ini tidak hanya pada swasembada pangan, tetapi juga pembangunan kelautan dan perikanan serta pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan," kata Kepala BKPP Banten Ir H Agus Tauchid S, MSi di Serang, Selasa.

Upaya yang dilakukan antara lain menyiapkan tolok ukur kegiatan yang mengawali tercapainya cakupan layanan penyuluhan pada daerah sentra produksi sekurang-kurangnya 70 persen, serta terbinanya penyelenggaraan penyuluhan di delapan kabupaten/kota dan tumbuhnya minimal 20 kelompok usaha mandiri.

Upaya lain, kata Agus, menyiapkan dukungan  APBD kabupaten/kota untuk membiayai honor Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL TBPP) selama dua bulan yang tidak dibiayai oleh APBN Kementerian Pertanian.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan berupaya menyediakan bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan sistem kerja lakusisi, sistem kerja penyuluhan perikanan dan sistem kerja penyuluhan kehutanan, antara lain biaya latihan di Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dan uang jalan tetap penyuluh lapangan, kecamatan dan kabupaten/kota.

Tauchid mengatakan, pemberdayaan penyuluh swadaya yang diusulkan oleh anggota DPRD Banten dan tuntutan kebutuhan penyuluhan yang mendukung upsus swasembada pangan, pembangunan kelautan dan perikanan serta pembangunan kehutanan dan perkebunan, dibutuhkan dana Rp3,4 miliar.

BKPP Banten juga mengusulkan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan di provinsi dan kota/kabupaten pada tahun 2016, yaitu untuk kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku senilai Rp3,8 miliar, pengembangan SDM penyuluh dan SDM pelaku senilai Rp6,4 miliar.

Selain itu, bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota senilai Rp32,3 miliar dan tugas pembantuan provinsi kepada kabupaten/kota senilai Rp4,5 miliar.

Tauchid mengatakan untuk menyukseskan program penyuluhan masih dihadapi berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain belum tertibnya penyusunan programa penyuluhan di semua tingkatan dan naskah programa penyuluhan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Permasalahan lain adalah keberadaan penyuluh tersebar pada beberapa dinas/instansi baik di provinsi maupun kabupaten/kota, programa penyuluhan kurang mendapat dukungan dari dinas terkait dan penyusunan programa penyuluhan masih didominasi oleh petugas.