Japnas Kerja Sama Pemerintah Petakan Industri Unggulan

Jakarta (Antara News) - Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) telah berkerja sama dengan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memetakan industri-industri unggulan untuk kemudian diinkubasi agar memiliki daya saing.

"Pemetaan (maping) ini penting  untuk mengetahui potensi yang bisa dikembangkan dan disinergikan, supaya pengusaha nasional mampu bersaing dengan pengusaha asing saat diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," kata Ketua Japnas Bayu Priawan saat dihubungi, Selasa.

Bayu juga menginformasikan pembentukan Japnas bertujuan untuk menjawab semua kebutuhan pengusaha agar nantinya siap untuk bersaing dalam era perdagangan bebas ke depan.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diterapkan pada akhir 2015. MEA merupakan arena perdagangan bebas yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk menunjukkan produk berkualitas dan berdaya saing mumpuni. 

Agar berdaya saing tinggi, Japnas telah meminta pemerintah mendorong industri dalam negeri menguasai sektor-sektor yang menyangkut harkat hidup orang banyak.

Bayu mengatakan industri unggulan yang ada di Indonesia nantinya akan diinkubasi agar bisnis yang dilakukan lebih memiliki daya saing dan bernilai tambah.

Japnas yang dibentuk Senin (25/5) adalah untuk menjawab kebutuhan pengusaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bisnis. Japnas sendiri merupakan  organisasi pengusaha independen yang terbuka bagi semua warga Indonesia. 

“Japnas bukan bagian dari organisasi manapun, kami independen dan terbuka bagi semua warga Indonesia. Japnas hadir untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pengusaha nasional,” lanjut dia.

Untuk itu, Japnas akan bersinergi dan berharmonisasi dengan stakeholder perekonomian di Indonesia. Lebih dari 200 pengusaha se-Indonesia berkumpul dalam peluncuran Japnas. 

Jaringan ini diharapkan bisa menjadi action group untuk membangun jejaring bisnis untuk melahirkan sindikasi usaha yang bisa meningkatkan daya saing dari pelaku usaha. Sehingga dapat mendorong perubahan paradigma dari bangsa konsumen menjadi bangsa produsen.