Pandeglang (AntaraBanten) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno mendorong untuk menjadikan aparatur pemerintah di Provinsi Banten yang lebih profesional dan bebas kepentingan politik.
"Dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan yang cukup radikal dalam management kepegawaian di Indonesia. Perubahan itu menyangkut upaya mewujudkan profil aparatur pemerintah yang profesional dan bebas dari kepentingan politik," kata Rano Karno saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 di Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Banten di Pandeglang, Senin.
Ia mengatakan, ada tiga poin yang mendasar dalam UU ASN, antara lain profesi aparatur, pola karir yang berbasis karir terbuka serta managemen sumber daya manusia (human capital management).
Menurut dia, dalam UU ASN disebutkan bahwa aparatur sipil negara adalah sebuah profesi. Sebagai sebuah profesi, maka setiap aparatur dituntut memiliki standar kompetensi, kapasitas, pendidikan, dan terkait kode etik.
"Jadi nanti semua ada standarisasinya sesuai dengan profesi lain yang menuntut kemampuan yang profesional," kata Rano.
Sementara itu Kepala Badiklat Banten Endrawati mengatakan, peserta Diklatpim IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten seluruhnya berjumlah 40 orang peserta. Namun dalam kesempatan tersebut peserta yang hadiri dari kabupaten dan kota yang sedang memasuki Tahap Taking Ownership (kembali ke SKPD masing-masing), sehingga peserta yang hadir berjumlah 200 orang.
Menurut dia, penyelenggaraan Diklatpim IV telah mengalami perubahan dengan sistem pola baru. Hal ini mengacu pada peraturan Kepala LAN No. 13 Tahun 2013.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten sebagai fasilitator kediklatan dan sekaligus lembaga kediklatan yang telah terakreditasi untuk melaksanakan Training of Fasilitator (TOF).
"TOF merupakan salah satu prasyarat bagi lembaga diklat, sebelum dapat menyelenggarakan diklat kepemimpinan dengan sistem pola baru ini," kata Endrawati.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015
"Dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan yang cukup radikal dalam management kepegawaian di Indonesia. Perubahan itu menyangkut upaya mewujudkan profil aparatur pemerintah yang profesional dan bebas dari kepentingan politik," kata Rano Karno saat membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2015 di Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Banten di Pandeglang, Senin.
Ia mengatakan, ada tiga poin yang mendasar dalam UU ASN, antara lain profesi aparatur, pola karir yang berbasis karir terbuka serta managemen sumber daya manusia (human capital management).
Menurut dia, dalam UU ASN disebutkan bahwa aparatur sipil negara adalah sebuah profesi. Sebagai sebuah profesi, maka setiap aparatur dituntut memiliki standar kompetensi, kapasitas, pendidikan, dan terkait kode etik.
"Jadi nanti semua ada standarisasinya sesuai dengan profesi lain yang menuntut kemampuan yang profesional," kata Rano.
Sementara itu Kepala Badiklat Banten Endrawati mengatakan, peserta Diklatpim IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten seluruhnya berjumlah 40 orang peserta. Namun dalam kesempatan tersebut peserta yang hadiri dari kabupaten dan kota yang sedang memasuki Tahap Taking Ownership (kembali ke SKPD masing-masing), sehingga peserta yang hadir berjumlah 200 orang.
Menurut dia, penyelenggaraan Diklatpim IV telah mengalami perubahan dengan sistem pola baru. Hal ini mengacu pada peraturan Kepala LAN No. 13 Tahun 2013.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten sebagai fasilitator kediklatan dan sekaligus lembaga kediklatan yang telah terakreditasi untuk melaksanakan Training of Fasilitator (TOF).
"TOF merupakan salah satu prasyarat bagi lembaga diklat, sebelum dapat menyelenggarakan diklat kepemimpinan dengan sistem pola baru ini," kata Endrawati.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015