Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus melakukan sosialisasi terkait program restorasi mangrove untuk mendorong dan merealisasikan pengurangan emisi sebagai langkah konkret dalam mendukung keseriusan pemerintah terciptanya Indonesia's FoLU Net Sink 2030.
"Program ini menginformasikan kepada publik luas terkait dengan usaha KADIN Indonesia dalam mendukung program Pemerintah yang berbasis pada FOLU NET SINK 2030, NDC 2030, serta Program Mangrove Nasional," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Senin.
Baca juga: KPU Tangerang terima aduan terkait pencatutan NIK oleh parpol
Ia mengatakan, saat ini Kadin bersama dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia telah melakukan beberapa rangkaian pendekatan inklusi dan kolaborasi dalam restorasi dan rehabilitasi mangrove, salah satunya yaitu melalui kerjasama antar pihak dan co-kreatif untuk mendorong suksesnya program tersebut.
"Kami juga mengajak Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, Perusahaan baik BUMN/ Swasta, Akademisi serta CSO untuk berjejaring secara gotong royong dalam menyukseskan program restorasi dan rehabilitasi nasional ini," ujarnya.
Ia menyebutkan, jika dari beberapa program terkait mangrove yang sudah terlaksana di Indonesia, sejauh ini terlihat peluang baru dalam pengelolaan ekosistem tersebut. Terutama yang lebih melibatkan warga lokal dalam memberikan dampak yang bernilai ekonomis kepada masyarakat.
"Selain skema pemberian insentif yang padat karya kepada masyarakat, pelatihan terkait resorasi mangrove kepada masyarakat juga dapat memperluas dan membuka akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai langkah awal Kadin melalui KOMTAP Pengendalian DAS, Hutan Lindung & Mangrove di bawah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terus mendukung program restorasi dan rehabilitasi mangrove nasional di berbagai wilayah di Indonesia saat ini.
Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan sebaran mangrove terluas memiliki potensi tersendiri, baik bagi usaha mitigasi iklim maupun keuntungan yang bersifat ekonomis.
"Terkait dengan rehabilitasi mangrove sendiri telah diatur dalam beberapa peraturan internasional seperti: UNCED Rio De Jenario 1992, World Herritage Convention, The International Convention on Wetlands dan The Convention on Biological Diversity, selain itu beberapa regulasi nasional juga telah ditetapkan dalam upaya mendukung ekosistem mangrove nasional," jelasnya.
Fokus rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini pada kawasan mangrove dengan kondisi tutupan yang jarang dengan total luasan mencapai 54.484 Hektare di seluruh wilayah Indonesia.
"Pemerintah Republik Indonesia sendiri melalui beberapa Kementeriaan/Lembaga, seperti KLHK, KKP, dan BRGM telah membagi beberapa kawasan untuk melakukan rehabilitasi mangrove," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Program ini menginformasikan kepada publik luas terkait dengan usaha KADIN Indonesia dalam mendukung program Pemerintah yang berbasis pada FOLU NET SINK 2030, NDC 2030, serta Program Mangrove Nasional," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Senin.
Baca juga: KPU Tangerang terima aduan terkait pencatutan NIK oleh parpol
Ia mengatakan, saat ini Kadin bersama dengan Perhimpunan Filantropi Indonesia telah melakukan beberapa rangkaian pendekatan inklusi dan kolaborasi dalam restorasi dan rehabilitasi mangrove, salah satunya yaitu melalui kerjasama antar pihak dan co-kreatif untuk mendorong suksesnya program tersebut.
"Kami juga mengajak Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Masyarakat, Perusahaan baik BUMN/ Swasta, Akademisi serta CSO untuk berjejaring secara gotong royong dalam menyukseskan program restorasi dan rehabilitasi nasional ini," ujarnya.
Ia menyebutkan, jika dari beberapa program terkait mangrove yang sudah terlaksana di Indonesia, sejauh ini terlihat peluang baru dalam pengelolaan ekosistem tersebut. Terutama yang lebih melibatkan warga lokal dalam memberikan dampak yang bernilai ekonomis kepada masyarakat.
"Selain skema pemberian insentif yang padat karya kepada masyarakat, pelatihan terkait resorasi mangrove kepada masyarakat juga dapat memperluas dan membuka akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan, sebagai langkah awal Kadin melalui KOMTAP Pengendalian DAS, Hutan Lindung & Mangrove di bawah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan terus mendukung program restorasi dan rehabilitasi mangrove nasional di berbagai wilayah di Indonesia saat ini.
Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan sebaran mangrove terluas memiliki potensi tersendiri, baik bagi usaha mitigasi iklim maupun keuntungan yang bersifat ekonomis.
"Terkait dengan rehabilitasi mangrove sendiri telah diatur dalam beberapa peraturan internasional seperti: UNCED Rio De Jenario 1992, World Herritage Convention, The International Convention on Wetlands dan The Convention on Biological Diversity, selain itu beberapa regulasi nasional juga telah ditetapkan dalam upaya mendukung ekosistem mangrove nasional," jelasnya.
Fokus rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saat ini pada kawasan mangrove dengan kondisi tutupan yang jarang dengan total luasan mencapai 54.484 Hektare di seluruh wilayah Indonesia.
"Pemerintah Republik Indonesia sendiri melalui beberapa Kementeriaan/Lembaga, seperti KLHK, KKP, dan BRGM telah membagi beberapa kawasan untuk melakukan rehabilitasi mangrove," kata dia.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022