Serang (AntaraBanten) - Sejumlah anggota DPRD Banten asal daerah pemilihan Kota Serang diminta untuk memperjuangkan kenaikan bantuan keuangan untuk desa/kelurahan di wilayah Kota Serang, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami mendapatkan masukan dari masyarakat khususnya di tingkat desa/kelurahan, mereka meminta bantuan keuangan untuk kelurahan ditingkatkan. Selain itu, sebagian besar lainnya masalah infrastruktur," kata Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni saat melakukan reses di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Rabu.
Ia mengatakan, aspirasi yang disampaikan para lurah dan kepala desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten pada 2014 sekitar Rp50 juta setiap forum RW yang terdiri dari lima atau enam RW. Namun dalam anggaran APBD Banten 2015, bantuan keuangan yang diberikan untuk desa dan kelurahan hanya sekitar Rp70 juta untuk masing-masing desa/kelurahan.
"Kami menerima keluhan seperti itu. Aspirasi ini kami tampung, namun seharusnya disampaikan melalui surat resmi kepada kami nanti disampaikan ke pimpinan," kata Nuraeni yang didampingi sejumlah anggota DPRD Banten lainnya yakni Ade Rosi Khoerunnisa, Ade Yuliasih dan Encop Sopiah.
Anggota DPRD Banten asal Fraksi Partai Golkar Ade Rossi Khoerunisa menambahkan, usulan yang disampaikan warga sebaiknya disampaikan secara tertulis, untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Banten dan dilanjutkan ke komisi masing-masing. Dengan demikian, nanti komisi terkait akan berkordinasi dengan dinas atau SKPD yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar atas aspirasi warga tersebut.
"Tadi juga kami menerima keluhan dari lurah-lurah di Kecamatan lain, minta bantuan kelurahan itu lebih besar karena pada 2015 hanya 70 juta per kelurahan. Sedangkan sebelumnya melalui forum RW yang hanya beberapa RW mencapai Rp50 juta, padahal di kelurahan itu ada beberapa RW. Tentunya ini turun jika dibanding sebelumnya," kata Ade.
Namun demikian, bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan tersebut harus bisa pertanggung jawabannya. Sehingga memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ade yang juga sekretaris Komisi V DPRD Banten juga menyampaikan bahwa, pihaknya sudah berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk segera membangun rumah sakit jiwa di Banten. Sebab selama ini Banten dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, belum memiliki rumah sakit jiwa.
"Ini bukan berarti masyarakat Banten banyak yang stres, tapi selama ini untuk penanganan sakit jiwa itu harus dirujuk ke luar," kata Ade.
Sementara itu Camat Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Imam Rana mengatakan, berbagai keluhan masyarakat sudah disampaikan kepada DPRD Banten seperti infrastruktur jalan, drainase, tambahan bantuan keuangan desa/kelurahan serta pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS).
"Mudah-mudahan aspirasi masyarakat kami bisa disampaikan kepada pihak terkait di provinsi, melalui anggota DPRD Banten ini," kata Imam Rana.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Kami mendapatkan masukan dari masyarakat khususnya di tingkat desa/kelurahan, mereka meminta bantuan keuangan untuk kelurahan ditingkatkan. Selain itu, sebagian besar lainnya masalah infrastruktur," kata Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni saat melakukan reses di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Rabu.
Ia mengatakan, aspirasi yang disampaikan para lurah dan kepala desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Banten pada 2014 sekitar Rp50 juta setiap forum RW yang terdiri dari lima atau enam RW. Namun dalam anggaran APBD Banten 2015, bantuan keuangan yang diberikan untuk desa dan kelurahan hanya sekitar Rp70 juta untuk masing-masing desa/kelurahan.
"Kami menerima keluhan seperti itu. Aspirasi ini kami tampung, namun seharusnya disampaikan melalui surat resmi kepada kami nanti disampaikan ke pimpinan," kata Nuraeni yang didampingi sejumlah anggota DPRD Banten lainnya yakni Ade Rosi Khoerunnisa, Ade Yuliasih dan Encop Sopiah.
Anggota DPRD Banten asal Fraksi Partai Golkar Ade Rossi Khoerunisa menambahkan, usulan yang disampaikan warga sebaiknya disampaikan secara tertulis, untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD Banten dan dilanjutkan ke komisi masing-masing. Dengan demikian, nanti komisi terkait akan berkordinasi dengan dinas atau SKPD yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar atas aspirasi warga tersebut.
"Tadi juga kami menerima keluhan dari lurah-lurah di Kecamatan lain, minta bantuan kelurahan itu lebih besar karena pada 2015 hanya 70 juta per kelurahan. Sedangkan sebelumnya melalui forum RW yang hanya beberapa RW mencapai Rp50 juta, padahal di kelurahan itu ada beberapa RW. Tentunya ini turun jika dibanding sebelumnya," kata Ade.
Namun demikian, bantuan keuangan untuk desa dan kelurahan tersebut harus bisa pertanggung jawabannya. Sehingga memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
Ade yang juga sekretaris Komisi V DPRD Banten juga menyampaikan bahwa, pihaknya sudah berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk segera membangun rumah sakit jiwa di Banten. Sebab selama ini Banten dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, belum memiliki rumah sakit jiwa.
"Ini bukan berarti masyarakat Banten banyak yang stres, tapi selama ini untuk penanganan sakit jiwa itu harus dirujuk ke luar," kata Ade.
Sementara itu Camat Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Imam Rana mengatakan, berbagai keluhan masyarakat sudah disampaikan kepada DPRD Banten seperti infrastruktur jalan, drainase, tambahan bantuan keuangan desa/kelurahan serta pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS).
"Mudah-mudahan aspirasi masyarakat kami bisa disampaikan kepada pihak terkait di provinsi, melalui anggota DPRD Banten ini," kata Imam Rana.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014