Pengamat politik Harits Hijrah Wicaksana mengatakan reshuffle dua menteri yang baru dilantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi dan Hadi Tjahjanto Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggantikan Sofyan A. Djalil untuk percepatan akselerasi pembangunan pada Kabinet Kerja Pemerintah Joko Widodo.
"Kedua menteri itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang mengetahui kemampuan mereka," kata Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung, Kabupaten Lebak saat dihubungi, Kamis.
Presiden Jokowi melakukan pergantian dua menteri itu sudah saatnya untuk mendukung percepatan akselerasi pembangunan Kabinet Kerja.
Dimana beberapa bulan lalu, Mendag Muhammad Lutfi diramaikan dengan fenomena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng.
Begitu juga Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil dinilai belum mampu untuk menjalankan keinginan Presiden Jokowi, terutama percepatan program sertifikat gratis. Selain itu juga kasus- kasus sengketa tanah diberbagai daerah masih tinggi.
"Figur kedua menteri yang baru dilantik itu diharapkan mereka mampu memenuhi ketersediaan pangan juga tidak ada lagi kasus sengketa tanah," katanya menjelaskan.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi menunjuk
Zulkifli Hasan menjadi Mendag sebagai balas budi, karena mereka pendukung koalisi.
Saat ini, kata dia, Kabinet Kerja Jokowi juga banyak dari ketua partai politik menjadi menteri. Pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan tentu cukup kental nuansa politik.
"Dengan bergabungnya ketua parpol di Kabinet Kerja itu dipastikan kekuatan politik Jokowi semakin kuat, terlebih masa jabatan Jokowi tinggal dua tahun lagi," katanya menjelaskan.
Menurut dia, Presiden Jokowi kenapa tidak memilih menteri yang berlatarbelakang dari kalangan profesional, akademisi maupun pakar dibidangnya, seperti Mendag tentu orang yang mengetahui perdagangan domestik maupun perdagangan internasional.
Begitu pula Menteri ATR/BPN harus mengetahui kompetensi soal pertanahan nasional.
Namun, gaya kepemimpinan Jokowi lebih memilih orang yang mau bekerja dan bukan latarbelakang bidangnya,contohnya Menteri Nadiem Makarim bos gojek menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Saat ini, kata dia, Nadiem Makarim mampu menangani bidang pendidikan hingga perguruan tinggi.
Dengan demikian, Presiden Jokowi lebih memilih Ketua PAN menjadi Mendag dan Mantan Panglima sebagai Menteri ATR/BPN tentu atas pertimbangan dan menilai kinerja mereka cukup berprestasi.
Zulkifli Hasan juga pekerja keras dan mereka berhasil saat menjabat Menteri Kehutanan juga Hadi Tjahjanto juga berprestasi dalam membangun keamanan.
"Saya kira hanya Jokowi sendiri yang menilai kedua figur menteri baru itu," katanya.
Untuk menilai keberhasilan kinerja dua menteri itu, kata dia, dapat dilihat enam bulan kedepan.
Apakah, terobosan Mendag mampu menangani ketersediaan pangan dengan harga murah dan terjangkau masyarakat.
Selain itu juga Menteri ATR/BPN dapat mempercepat program sertifikat gratis bagi masyarakat juga dapat meminimalisi kasus sengketa tanah.
"Kita menunggu terobosan kebijakan dan kinerja kedua menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi, " kata Dosen Untirta Serang.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Kedua menteri itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang mengetahui kemampuan mereka," kata Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung, Kabupaten Lebak saat dihubungi, Kamis.
Presiden Jokowi melakukan pergantian dua menteri itu sudah saatnya untuk mendukung percepatan akselerasi pembangunan Kabinet Kerja.
Dimana beberapa bulan lalu, Mendag Muhammad Lutfi diramaikan dengan fenomena masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng.
Begitu juga Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil dinilai belum mampu untuk menjalankan keinginan Presiden Jokowi, terutama percepatan program sertifikat gratis. Selain itu juga kasus- kasus sengketa tanah diberbagai daerah masih tinggi.
"Figur kedua menteri yang baru dilantik itu diharapkan mereka mampu memenuhi ketersediaan pangan juga tidak ada lagi kasus sengketa tanah," katanya menjelaskan.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi menunjuk
Zulkifli Hasan menjadi Mendag sebagai balas budi, karena mereka pendukung koalisi.
Saat ini, kata dia, Kabinet Kerja Jokowi juga banyak dari ketua partai politik menjadi menteri. Pergantian Mendag dari Muhammad Lutfi ke Zulkifli Hasan tentu cukup kental nuansa politik.
"Dengan bergabungnya ketua parpol di Kabinet Kerja itu dipastikan kekuatan politik Jokowi semakin kuat, terlebih masa jabatan Jokowi tinggal dua tahun lagi," katanya menjelaskan.
Menurut dia, Presiden Jokowi kenapa tidak memilih menteri yang berlatarbelakang dari kalangan profesional, akademisi maupun pakar dibidangnya, seperti Mendag tentu orang yang mengetahui perdagangan domestik maupun perdagangan internasional.
Begitu pula Menteri ATR/BPN harus mengetahui kompetensi soal pertanahan nasional.
Namun, gaya kepemimpinan Jokowi lebih memilih orang yang mau bekerja dan bukan latarbelakang bidangnya,contohnya Menteri Nadiem Makarim bos gojek menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Saat ini, kata dia, Nadiem Makarim mampu menangani bidang pendidikan hingga perguruan tinggi.
Dengan demikian, Presiden Jokowi lebih memilih Ketua PAN menjadi Mendag dan Mantan Panglima sebagai Menteri ATR/BPN tentu atas pertimbangan dan menilai kinerja mereka cukup berprestasi.
Zulkifli Hasan juga pekerja keras dan mereka berhasil saat menjabat Menteri Kehutanan juga Hadi Tjahjanto juga berprestasi dalam membangun keamanan.
"Saya kira hanya Jokowi sendiri yang menilai kedua figur menteri baru itu," katanya.
Untuk menilai keberhasilan kinerja dua menteri itu, kata dia, dapat dilihat enam bulan kedepan.
Apakah, terobosan Mendag mampu menangani ketersediaan pangan dengan harga murah dan terjangkau masyarakat.
Selain itu juga Menteri ATR/BPN dapat mempercepat program sertifikat gratis bagi masyarakat juga dapat meminimalisi kasus sengketa tanah.
"Kita menunggu terobosan kebijakan dan kinerja kedua menteri yang baru dilantik Presiden Jokowi, " kata Dosen Untirta Serang.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022