Serang (AntaraBanten) - Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya menekan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di antaranya melalu pembinaan keterampilan bagi penyandang masalah terebut.
"Kami terus memberikan pelayanan, pemulihan dan pengembangan sosial bagi gelandangan dan pengemis, masyarakat miskin rentan, wanita tuna susila, wanita penyandang penyakit sosial, remaja putus sekolah dan eks korban napza," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nandy S Mulya di Serang, Rabu.
Pelayanan yang diberikan, kata dia, di antaranya berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan kepada PMKS di di kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Ia menyatakan, pada 2014 telah dilakukan pembinaan pada 155 PMKS yakni dari kalangan tuna susila, gepeng, masyarakat miskin, remaja putus sekolah,dan eks korban napza.
"Tahun ini kami memberikan pembinaan pada penyandang sosial di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Serang, Tangerang dan Lebak, sedangkan di Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Serang tidak ada program" ujarnya.
Jenis pelatihan yang diberikan, kata dia, bermacam-macam diantaranya kursus menjahit, tata boga, tata rias, montir mobil, pertukangan, dan las.
Nandy juga menyatakan, ada persoalan mendasar yang belum dirasakan oleh panyandang sosial di daerah tersebut, yakni tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya.
Selain itu, kata dia, belum ada sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan jaminan bagi seluruh penduduk, terutama warga miskin dan rentan.
Untuk menangani PMKS, kata dia, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masayarakat. Masalah tersebut tidak mungkin hanya ditanggulangi oleh pemerintah.
Masyarakat, kata dia, bisa membentuk lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang nantinya dapat menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
"Kalau semua pihak, termasuk masyarakat, terlibat dalam penanganan masalah sosial, maka seluruh potensi yang ada bisa dimanfaatkan sehingga hasilnya juga lebih maksimal," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Kami terus memberikan pelayanan, pemulihan dan pengembangan sosial bagi gelandangan dan pengemis, masyarakat miskin rentan, wanita tuna susila, wanita penyandang penyakit sosial, remaja putus sekolah dan eks korban napza," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nandy S Mulya di Serang, Rabu.
Pelayanan yang diberikan, kata dia, di antaranya berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan kepada PMKS di di kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Ia menyatakan, pada 2014 telah dilakukan pembinaan pada 155 PMKS yakni dari kalangan tuna susila, gepeng, masyarakat miskin, remaja putus sekolah,dan eks korban napza.
"Tahun ini kami memberikan pembinaan pada penyandang sosial di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Serang, Tangerang dan Lebak, sedangkan di Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Serang tidak ada program" ujarnya.
Jenis pelatihan yang diberikan, kata dia, bermacam-macam diantaranya kursus menjahit, tata boga, tata rias, montir mobil, pertukangan, dan las.
Nandy juga menyatakan, ada persoalan mendasar yang belum dirasakan oleh panyandang sosial di daerah tersebut, yakni tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan dan kebutuhan dasar lainnya.
Selain itu, kata dia, belum ada sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan jaminan bagi seluruh penduduk, terutama warga miskin dan rentan.
Untuk menangani PMKS, kata dia, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk masayarakat. Masalah tersebut tidak mungkin hanya ditanggulangi oleh pemerintah.
Masyarakat, kata dia, bisa membentuk lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang nantinya dapat menjadi mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
"Kalau semua pihak, termasuk masyarakat, terlibat dalam penanganan masalah sosial, maka seluruh potensi yang ada bisa dimanfaatkan sehingga hasilnya juga lebih maksimal," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014