Cilegon (AntaraBanten) - Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Hukum menggelar sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat, di Cilegon, Senin. 

Acara yang dibuka Plt Sekda Provinsi Banten Asmudji HW tersebut diikuti 50 peserta dari kecamatan dan kelurahan dari berbagai wilayah di Banten.

Dalam sambutanya Asmuji menyatakan, sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut merupakan implementasi  Perda dan amanat kostitusi bahwa semua warga negara di pandang sama kedudukannya di hadapan hukum. Menurut Asmudji, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin perlindungan hukum bagi warganya, kepastian hukum bagi masyarakatnya serta kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyatnya.

"Untuk menjamin kepastian hukum saat  ini Pemprov Banten juga membentuk tunas integritas dalam pencegahan korupsi melalui Pergub pengendalian gratifikasi dan akan segera menyusun kode etik bagi Apatatur Sipil Negara dalam mewujudkan good goverment dalam rangka tata kelola pemerintahan yang lebih baik," katanya.

Terkait kedudukan setiap masyarakat di depan hukum Plt Sekda juga menghimbau kepada jajaran pemerintah Kab/Kota sampai kelurahan agar memberikan meneruskan program sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat di lingkungan masing-masing.

"Karena hak perlindungan hukum merupakan hak dasar masyarakat maka para Camat, Lurah maupun praktisi bantuan hukum untuk dapat mensosialisasikan wawasan hukum terutama bagi masyarakat miskin. Maka supaya mereka tidak menjadi korban dahulukan peran mediasi bila ada warga miskin yang tersandung kasus hukum ringan misalnya," kata Asmudji.

Sementara Untung Saritomo, Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Banten melaporkan sosialisasi bantuan hukum bagi mnasyarakat  ini sebagai implementasi Perda No. 3 tahun 2013.

"Pesertanya ada 50 orang terdiri dari para Kepala Bagian  hukum se-Provinsi Banten, 8 Camat, 16 Kepala Kelurahan serta 11 Organisasi Bantuan hukum yang ada di wilayah Banten sedang narasumbernya dari Kantor Wilayah  Kementrian Hukum Dan Ham RI Wilayah Banten," katanya.

Pewarta:

Editor : Ganet Dirgantara


COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014