Serang (AntaraBanten) - Kalangan anggota DPRD Provinsi Banten mendesak pihak terkait segera mengeluarkan surat keputusan (SK) mengenai pelantikan pimpinan dewan.
"Kami minta Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan SK pelantikan pimpinan DPRD Provinsi Banten, memang sampai sekarang belum ada kepastian kapan pelantikan bisa dilaksanakan," kata anggota DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo di Serang, Jumat.
Anggora DPRD Provinsi Banten, kata dia, telah memilih unsur pimpinan, namun untuk pelantikannya masih menunggu SK dari Mendagri, dan agar bisa segera keluar harus ada pendekatan.
"Saya juga berharap unsur pimpinan yang sudah dipilih, secara kelembagaan melakukan pendekatan intensif pada Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Pendekatan itu, kata dia, sebagai salah satu bentuk pengawalan dan dorongan pada Kementerian Dalam Negara agar segera memproses pembuatan SK pelantikan pimpinan DPRD Banten.
"Kalau saja setelah surat resmi permohonan pelantikan pimpinan DPRD Banten ke Mendagri disusul dengan pendekatan pada pihak-pihak terkait, saya rasa hasilnya akan cepat. Bisa dua hari Mendagri mengeluarkan SK itu," ujarnya.
Ia menyatakan, pimpinan dewan harus segera dilantik agar kegiatan DPRD, termasuk proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 bisa dilaksanakan.
Jika SK itu belum turun, kata dia, tentunya pemeritah provinsi tidak bisa melakukan pembahasan APBD Banten tahun 2015, karena di DPRD Banten sendiri belum mempunyai pimpinan definitif, dan komisi-komisi sebagai mitra pemerintah juga belum terbentuk.
"Kalau sudah ada pimpinan definitif, tentunya akan ada alat kelengkapan dewan (AKD) yang melakukan pembahasan APBD 2015," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Kami minta Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan SK pelantikan pimpinan DPRD Provinsi Banten, memang sampai sekarang belum ada kepastian kapan pelantikan bisa dilaksanakan," kata anggota DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo di Serang, Jumat.
Anggora DPRD Provinsi Banten, kata dia, telah memilih unsur pimpinan, namun untuk pelantikannya masih menunggu SK dari Mendagri, dan agar bisa segera keluar harus ada pendekatan.
"Saya juga berharap unsur pimpinan yang sudah dipilih, secara kelembagaan melakukan pendekatan intensif pada Kementerian Dalam Negeri," katanya.
Pendekatan itu, kata dia, sebagai salah satu bentuk pengawalan dan dorongan pada Kementerian Dalam Negara agar segera memproses pembuatan SK pelantikan pimpinan DPRD Banten.
"Kalau saja setelah surat resmi permohonan pelantikan pimpinan DPRD Banten ke Mendagri disusul dengan pendekatan pada pihak-pihak terkait, saya rasa hasilnya akan cepat. Bisa dua hari Mendagri mengeluarkan SK itu," ujarnya.
Ia menyatakan, pimpinan dewan harus segera dilantik agar kegiatan DPRD, termasuk proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 bisa dilaksanakan.
Jika SK itu belum turun, kata dia, tentunya pemeritah provinsi tidak bisa melakukan pembahasan APBD Banten tahun 2015, karena di DPRD Banten sendiri belum mempunyai pimpinan definitif, dan komisi-komisi sebagai mitra pemerintah juga belum terbentuk.
"Kalau sudah ada pimpinan definitif, tentunya akan ada alat kelengkapan dewan (AKD) yang melakukan pembahasan APBD 2015," ujarnya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014