Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden Joko Widodo berharap belanja daerah mampu mendorong peningkatan produksi lokal.
"Terkait dengan titipan Presiden agar belanja-belanja daerah itu mendorong produksi dari daerah yang bersangkutan,"ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengutif pesan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) di Manado, Sulawesi Utara,Senin (21/3).
Baca juga: Oliveira terima trofi juara GP Indonesia dari Presiden Jokowi
Bila ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jauh lebih baik agar serapan belanja barang dan jasa tidak merembes keluar.
"Harapannya agar berputar di provinsi dan kabupaten dan kota masing-masing," ujarnya.
Menteri mencontohkan keluhan dari Papua dan Papua Barat dimana yang memenangkan tender atau kegiatan barang dan jasa berasal dari luar.
"Kita berharap bisa kembali ke daerah sehingga perputaran ekonomi terjadi di daerah," harapnya.
Karena itu Menteri berharap LKPP sebagai 'market place' dapat mendorong usaha mikro kecil dan menengah di daerah agar benar-benar efektif dalam rangka penyediaan barang dan jasa.
Daerah harus mengalokasikan setidaknya 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada UMKM lokal, sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.
Dalam Rakorgub tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Terkait dengan titipan Presiden agar belanja-belanja daerah itu mendorong produksi dari daerah yang bersangkutan,"ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengutif pesan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) di Manado, Sulawesi Utara,Senin (21/3).
Baca juga: Oliveira terima trofi juara GP Indonesia dari Presiden Jokowi
Bila ada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jauh lebih baik agar serapan belanja barang dan jasa tidak merembes keluar.
"Harapannya agar berputar di provinsi dan kabupaten dan kota masing-masing," ujarnya.
Menteri mencontohkan keluhan dari Papua dan Papua Barat dimana yang memenangkan tender atau kegiatan barang dan jasa berasal dari luar.
"Kita berharap bisa kembali ke daerah sehingga perputaran ekonomi terjadi di daerah," harapnya.
Karena itu Menteri berharap LKPP sebagai 'market place' dapat mendorong usaha mikro kecil dan menengah di daerah agar benar-benar efektif dalam rangka penyediaan barang dan jasa.
Daerah harus mengalokasikan setidaknya 40 persen belanja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah kepada UMKM lokal, sesuai amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah.
Dalam Rakorgub tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeny Anwar, dan Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.***3***
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022