Pandeglang (AntaraBanten) - Bupati Pandeglang, Provinsi Banten Erwan Kurtubi menyatakan pembentukan kabupaten layak anak (KLA) sesuai dengan program yang selama ini telah dijalankan pemerintah daerah setempat.
"Selama ini kita sebenarnya telah berupaya membina anak-anak, jadi adanya kebijakan pembentukan KLA sangat sesuai dengan program kita, maka kami sangat mendukungnya," katanya di Pandeglang, Minggu.
Pemkab Pandeglang, kata dia, telah membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) dan itu merupakan bukti dari kepedulian terhadap anak-anak.
"Karena itu, ketika ada usulan agar Pandeglang dijadikan sebagai kabupaten layak anak, saya langsung mendukung dan meminta pihak terkait segera melakukan persiapan yang diperlukan," ujarnya.
Bupati menyatakan, agar keinginan mewujudkan Pandeglang sebagai KLA segera terealisasi, maka harus ada dukungan dari semua pihak, termasuk tokoh dan masyarakat.
Pembentukan KLA, kata dia, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi harus ada dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan.
Pembentukan KLA, kata dia, merupakan program yang terintegrasi untuk mengoptimalkan pemenuhan semua hak anak dan dalam pelaksanaannya perlu melibatkan semua pihak.
Kepala BP3AKB Tati Suwagiharti menyatakan pembentukan KLA merupakan amanat dari UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kabupaten Pandeglang mengarah ke arah itu.
"Kita sudah menyosialisasikan pembentukan KLA, dan ini baru tahap awal karena itu kami berharap ada dukungan semua pihak, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan lainnya termasuk pengusaha dan masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyatakan, layak-tidaknya suatu kabupaten menjadi KLA sangat tergantung dari upaya yang dilakukan, dan karena itulah pemerintah Kabupaten Pandeglang "menggiring" ke arah itu.
"Kita harus merintis, dan memang perlu waktu cukup lama untuk mewujudkan keinginan membentuk KLA ini," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Selama ini kita sebenarnya telah berupaya membina anak-anak, jadi adanya kebijakan pembentukan KLA sangat sesuai dengan program kita, maka kami sangat mendukungnya," katanya di Pandeglang, Minggu.
Pemkab Pandeglang, kata dia, telah membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) dan itu merupakan bukti dari kepedulian terhadap anak-anak.
"Karena itu, ketika ada usulan agar Pandeglang dijadikan sebagai kabupaten layak anak, saya langsung mendukung dan meminta pihak terkait segera melakukan persiapan yang diperlukan," ujarnya.
Bupati menyatakan, agar keinginan mewujudkan Pandeglang sebagai KLA segera terealisasi, maka harus ada dukungan dari semua pihak, termasuk tokoh dan masyarakat.
Pembentukan KLA, kata dia, tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi harus ada dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan.
Pembentukan KLA, kata dia, merupakan program yang terintegrasi untuk mengoptimalkan pemenuhan semua hak anak dan dalam pelaksanaannya perlu melibatkan semua pihak.
Kepala BP3AKB Tati Suwagiharti menyatakan pembentukan KLA merupakan amanat dari UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kabupaten Pandeglang mengarah ke arah itu.
"Kita sudah menyosialisasikan pembentukan KLA, dan ini baru tahap awal karena itu kami berharap ada dukungan semua pihak, baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan lainnya termasuk pengusaha dan masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyatakan, layak-tidaknya suatu kabupaten menjadi KLA sangat tergantung dari upaya yang dilakukan, dan karena itulah pemerintah Kabupaten Pandeglang "menggiring" ke arah itu.
"Kita harus merintis, dan memang perlu waktu cukup lama untuk mewujudkan keinginan membentuk KLA ini," ujarnya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014