Pemerintah Provinsi Banten memastikan kebutuhan minyak goreng hingga enam bulan ke depan aman. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak perlu membeli secara berlebih atau 'panic buying'
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Suharso di Serang, Jumat mengatakan, persoalan kelangkaan minyak goreng sudah ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian subsidi menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lembaga ini merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.
Baca juga: Wagub Banten minta Mathlaul Anwar konsisten berkiprah dalam pendidikan
"Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp14.000/liter yang dimulai pada hari Rabu, 19 Januari 2022 pukul 00.01 waktu setempat. Pemerintah melalui BPDPKS telah menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan, "kata Babar Suharso.
Untuk proses tahap awal ini, kata Babar, mekanisme distribusi baru bisa melalui Distribution Center (DS) yang kemudian akan didrop ke sejumlah toko ritel modern yang tersebar sebanyak 450 titik di Provinsi Banten.
Sehingga, kata dia, proses droping di DC bisa terawasi dengan mudah, baik untuk harga maupun penyalurannya, selain proses distribusi juga jelas.
Babar mengatakan, upaya ini berbeda dengan proses pendistribusian di pasar tradisional yang kadang tidak bisa satu harga antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Selain itu, proses pengawasannya juga berbeda dengan yang dilakukan kepada DC lewat toko ritel modern.
"Namun demikian, saat ini pemerintah sedang menggodok supaya pendistribusian minyak goreng itu juga bisa ke pasar-pasar tradisional, agar sebarannya bisa lebih luas lagi," katanya.
Dikatakan Babar, Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan atensi khusus terkait persoalan kelangkaan minyak goreng ini. Gubernur Banten berpesan agar dengan skema subsidi yang diberikan pemerintah itu, bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten secara merata.
Atas dasar itu, Disperindag Banten juga sudah melakukan pengecekan di sejumlah DC yang ada di Banten terkait kondisi stok minyak goreng di gudang masing-masing. Hasilnya sampai saat ini masih tersedia dengan aman. Hanya saja memang proses pendistribusian ke toko ritelnya yang masih dibatasi jumlah kuota per hari guna menghindari adanya oknum yang melakukan penimbunan.
"Hal ini juga yang menjadi bahan evaluasi kami, karena pihak DC tidak setiap hari melakukan pendistribusian minyak goreng ke toko ritel, sehingga masih dimungkinkan terjadinya kekosongan stok minyak goreng. Ke depan, nanti kami upayakan pihak DC bisa memperbanyak stoknya,"kata Babar.
Selain itu, Pemprov dalam hal ini Disperindag juga akan ikut membantu DC dalam mendistribusikan minyak goreng, terutama kepada masyarakat yang akses ke toko ritel jauh.
Bantuan itu rencananya akan dilakukan dengan menggunakan kendaraan operasional, yang menyasar masyarakat di pelosok Desa.
"Jadi pagi kita ambil minyaknya, setelah terjual semuanya akan kita berikan kembali ke DC. Artinya kan bisa lebih merata sebaran distribusinya, sambil menunggu pendistribusian ke pasar-pasar," katanya.
Satu DC dalam sekali pengiriman ke toko ritel yang di bawahnya itu mencapai 10.000 liter. Proses pengiriman itu biasanya dilakukan tiga hari sekali bersamaan dengan kebutuhan barang-barang yang lainnya.
Oleh karena itu, stok untuk minyak goreng ini dipastikan masih aman. Namun hanya saja karena masyarakat yang biasa beli di pasar, pindah ke toko ritel karena harganya lebih murah, sehingga kemudian cepat kosong.
"Makanya ini yang akan kita evaluasi bersama," kata dia.
Selain itu, sesuai dengan arahan Gubernur Banten, Disperindag juga sudah melakukan Operasi Pasar (OP) pada saat harga minyak goreng sudah mengalami kenaikan, namun belum ada intervensi harga dari pemerintah.
OP itu dilakukan di enam titik yang tersebar di Kota Tangerang Selatan satu titik, Kota Tangerang dua titik, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang masing-masing satu titik dengan harga Rp14.000/liter.
"Sebanyak 20 ribu liter kita salurkan pada OP waktu itu yang berasal dari dua perusahaan minyak yang ada di Banten, PT Wilmar dan juga Sinarmas," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten Babar Suharso di Serang, Jumat mengatakan, persoalan kelangkaan minyak goreng sudah ditangani oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian subsidi menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Lembaga ini merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.
Baca juga: Wagub Banten minta Mathlaul Anwar konsisten berkiprah dalam pendidikan
"Kementerian Perdagangan menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp14.000/liter yang dimulai pada hari Rabu, 19 Januari 2022 pukul 00.01 waktu setempat. Pemerintah melalui BPDPKS telah menyiapkan dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan, "kata Babar Suharso.
Untuk proses tahap awal ini, kata Babar, mekanisme distribusi baru bisa melalui Distribution Center (DS) yang kemudian akan didrop ke sejumlah toko ritel modern yang tersebar sebanyak 450 titik di Provinsi Banten.
Sehingga, kata dia, proses droping di DC bisa terawasi dengan mudah, baik untuk harga maupun penyalurannya, selain proses distribusi juga jelas.
Babar mengatakan, upaya ini berbeda dengan proses pendistribusian di pasar tradisional yang kadang tidak bisa satu harga antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Selain itu, proses pengawasannya juga berbeda dengan yang dilakukan kepada DC lewat toko ritel modern.
"Namun demikian, saat ini pemerintah sedang menggodok supaya pendistribusian minyak goreng itu juga bisa ke pasar-pasar tradisional, agar sebarannya bisa lebih luas lagi," katanya.
Dikatakan Babar, Gubernur Banten Wahidin Halim memberikan atensi khusus terkait persoalan kelangkaan minyak goreng ini. Gubernur Banten berpesan agar dengan skema subsidi yang diberikan pemerintah itu, bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten secara merata.
Atas dasar itu, Disperindag Banten juga sudah melakukan pengecekan di sejumlah DC yang ada di Banten terkait kondisi stok minyak goreng di gudang masing-masing. Hasilnya sampai saat ini masih tersedia dengan aman. Hanya saja memang proses pendistribusian ke toko ritelnya yang masih dibatasi jumlah kuota per hari guna menghindari adanya oknum yang melakukan penimbunan.
"Hal ini juga yang menjadi bahan evaluasi kami, karena pihak DC tidak setiap hari melakukan pendistribusian minyak goreng ke toko ritel, sehingga masih dimungkinkan terjadinya kekosongan stok minyak goreng. Ke depan, nanti kami upayakan pihak DC bisa memperbanyak stoknya,"kata Babar.
Selain itu, Pemprov dalam hal ini Disperindag juga akan ikut membantu DC dalam mendistribusikan minyak goreng, terutama kepada masyarakat yang akses ke toko ritel jauh.
Bantuan itu rencananya akan dilakukan dengan menggunakan kendaraan operasional, yang menyasar masyarakat di pelosok Desa.
"Jadi pagi kita ambil minyaknya, setelah terjual semuanya akan kita berikan kembali ke DC. Artinya kan bisa lebih merata sebaran distribusinya, sambil menunggu pendistribusian ke pasar-pasar," katanya.
Satu DC dalam sekali pengiriman ke toko ritel yang di bawahnya itu mencapai 10.000 liter. Proses pengiriman itu biasanya dilakukan tiga hari sekali bersamaan dengan kebutuhan barang-barang yang lainnya.
Oleh karena itu, stok untuk minyak goreng ini dipastikan masih aman. Namun hanya saja karena masyarakat yang biasa beli di pasar, pindah ke toko ritel karena harganya lebih murah, sehingga kemudian cepat kosong.
"Makanya ini yang akan kita evaluasi bersama," kata dia.
Selain itu, sesuai dengan arahan Gubernur Banten, Disperindag juga sudah melakukan Operasi Pasar (OP) pada saat harga minyak goreng sudah mengalami kenaikan, namun belum ada intervensi harga dari pemerintah.
OP itu dilakukan di enam titik yang tersebar di Kota Tangerang Selatan satu titik, Kota Tangerang dua titik, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang masing-masing satu titik dengan harga Rp14.000/liter.
"Sebanyak 20 ribu liter kita salurkan pada OP waktu itu yang berasal dari dua perusahaan minyak yang ada di Banten, PT Wilmar dan juga Sinarmas," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022