![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://banten.antaranews.com/berita/19973/wabup-dindikbud-paranoid-bebaskan-lahan-untuk-usb&media=https://img.antaranews.com/cache/1200x800/no-image.jpg&description=Wabup: Dindikbud "Paranoid" Bebaskan Lahan untuk USB){kind=link}
Serang, (Antara News) - Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) setempat "paranoid" karena seperti takut-takut dalam pembebasan lahan yang diperuntukan untuk pembangunan unit sekolah baru (USB).
Dindikbud terlalu hati-hati dalam urusan pembebasan lahan dalam pembangunan USB di tujuh lokasi yang anggarannya telah dikucurkan. Akibatnya, anggaran yang telah diplot selama dua tahun tersebut tidak terserap, kata Wakil Bupati (Wabup) di Serang, Sabtu.
"Ibu rasa Dindikbud ini paranoid soal pembebasan lahan USB. Terlalu hati-hati jadi pengadaan lahannya tidak jadi-jadi," kata Tatu.
Ketakutan pihak Dindikbud yang tidak berani membelanjakan anggaran untuk pembebasan lahan USB terlihat dari serapan anggaran pembebasan lahan untuk enam lokasi dimana tidak satupun yang mampu diselesaikan.
Adapun alasan Dindikbud tidak menyerap anggaran tersebut karena merasa khawatir jika proses pembebasan lahan tersebut menimbulkan masalah dikemudian hari. Pasalnya, dalam prosesnya masih terdapat status lahan yang belum jelas.
"Kita sudah punya plot anggaran untuk pembebasan lahan untuk enam dari tujuh lokasi yang direncanakan. Tapi dari enam tersebut satupun tidak ada yang beres karena status lahannya tidak menentu sehingga Dindikbud enggan membayarnya. Akibatnya, anggaran itu tidak terserap selama dua tahun berturut-turut sejak 2011," katanya.
Menurut dia, dengan tidak terserapnya anggaran tersebut sangat berdampak pada penilaian kinerja Pemkab Serang di mata Pemprov Banten. Pasalnya, dana pembebasan lahan tersebut berasal dari APBD Pemprov Banten dimana saat itu Pemkab sempat berkali-kali mendesak DPRD Banten untuk mengalokasikan dana itu.
"Kami dari pemkab malu juga ke DPRD Banten, karena dulunya Pemkab mendesak agar segera dicairkan. Tapi kok sekarang dana itu tidak terserap-serap," ungkapnya.
Tatu mengatakan seharusnya Dindikbud tidak terlalu takut untuk menggunakan anggaran pembebasan lahan. Jika memang tidak ingin menimbulkan masalah maka lakukanlah kordinasi dengan pihak pemdamping seperti Badan Pertanahan Negara (BPN). Dengan begitu ia yakin permasalahan yang muncul dalam proses pembebasan lahan dapat diminimalisir.
"Coba Dindikbud kordinasi dengan BPN supaya ada pendamping dalam proses pembebasan lahannya. BPN itu sangat ahli di bidang pertanahan sehingga saya yakin pembebasan lahan akan berjalan dengan sangat baik. Terlebih ini bantuan dari Pemprov yang merupakan kesempatan langka bagi daerah, maka sebaiknya digunakan semaksimal mungkin," tuturnya.
Di tempat yang sama Plt Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Saepudin menyatakan pihaknya berjanji akan melakukan pembenahan dalam proses pembebasan lahan tersebut. Kemudian juga pihaknya akan melaksanakan saran Tatu agar proses tersebut terlebih dahulu berkordinasi dengan pihak BPN.
"Memang ada beberapa kendala yang kita temui untuk pembebasan lahan tapi ke depan akan kami coba maksimalkan dan menjalankan apa yang diarahkan oleh Ibu Wakil (Tatu, red)," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
Dindikbud terlalu hati-hati dalam urusan pembebasan lahan dalam pembangunan USB di tujuh lokasi yang anggarannya telah dikucurkan. Akibatnya, anggaran yang telah diplot selama dua tahun tersebut tidak terserap, kata Wakil Bupati (Wabup) di Serang, Sabtu.
"Ibu rasa Dindikbud ini paranoid soal pembebasan lahan USB. Terlalu hati-hati jadi pengadaan lahannya tidak jadi-jadi," kata Tatu.
Ketakutan pihak Dindikbud yang tidak berani membelanjakan anggaran untuk pembebasan lahan USB terlihat dari serapan anggaran pembebasan lahan untuk enam lokasi dimana tidak satupun yang mampu diselesaikan.
Adapun alasan Dindikbud tidak menyerap anggaran tersebut karena merasa khawatir jika proses pembebasan lahan tersebut menimbulkan masalah dikemudian hari. Pasalnya, dalam prosesnya masih terdapat status lahan yang belum jelas.
"Kita sudah punya plot anggaran untuk pembebasan lahan untuk enam dari tujuh lokasi yang direncanakan. Tapi dari enam tersebut satupun tidak ada yang beres karena status lahannya tidak menentu sehingga Dindikbud enggan membayarnya. Akibatnya, anggaran itu tidak terserap selama dua tahun berturut-turut sejak 2011," katanya.
Menurut dia, dengan tidak terserapnya anggaran tersebut sangat berdampak pada penilaian kinerja Pemkab Serang di mata Pemprov Banten. Pasalnya, dana pembebasan lahan tersebut berasal dari APBD Pemprov Banten dimana saat itu Pemkab sempat berkali-kali mendesak DPRD Banten untuk mengalokasikan dana itu.
"Kami dari pemkab malu juga ke DPRD Banten, karena dulunya Pemkab mendesak agar segera dicairkan. Tapi kok sekarang dana itu tidak terserap-serap," ungkapnya.
Tatu mengatakan seharusnya Dindikbud tidak terlalu takut untuk menggunakan anggaran pembebasan lahan. Jika memang tidak ingin menimbulkan masalah maka lakukanlah kordinasi dengan pihak pemdamping seperti Badan Pertanahan Negara (BPN). Dengan begitu ia yakin permasalahan yang muncul dalam proses pembebasan lahan dapat diminimalisir.
"Coba Dindikbud kordinasi dengan BPN supaya ada pendamping dalam proses pembebasan lahannya. BPN itu sangat ahli di bidang pertanahan sehingga saya yakin pembebasan lahan akan berjalan dengan sangat baik. Terlebih ini bantuan dari Pemprov yang merupakan kesempatan langka bagi daerah, maka sebaiknya digunakan semaksimal mungkin," tuturnya.
Di tempat yang sama Plt Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Saepudin menyatakan pihaknya berjanji akan melakukan pembenahan dalam proses pembebasan lahan tersebut. Kemudian juga pihaknya akan melaksanakan saran Tatu agar proses tersebut terlebih dahulu berkordinasi dengan pihak BPN.
"Memang ada beberapa kendala yang kita temui untuk pembebasan lahan tapi ke depan akan kami coba maksimalkan dan menjalankan apa yang diarahkan oleh Ibu Wakil (Tatu, red)," ujarnya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014