Serang (AntaraBanten) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten meminta para tokoh lintas agama di Banten untuk menjaga kerukunan umat beragama menjelang pelaksanaan Pemilu 9 April 2014.
"Jangan sampai isu agama dibawa-bawa ke politik. Untuk itu MUI meminta kepada para tokoh agama untuk memberikan panduan kepada umatnya masing- masing agar tetap menjaga kerukunan," kata Ketua MUI Banten KH AM Romly dalam pertemuan forum lintas agama terkait sosialisasi Pemilu bersama KPU Banten di MUI Banten di Serang, Rabu.
Ia mengatakan, jangan sampai gara-gara Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden Juli mendatang, merusak kerukunan antar umat beragama di Banten yang sudah dibangun. Sehingga situasi yang kondusif bisa tetap terjaga dengan baik.
"Semua bisa menunaikan haknya sesuai dengan pilihan masing-masing, tanpa mengganggu kerukunan umat beragama di Banten," kata AM Romly.
Ia juga meminta KPU Banten untuk memberikan pendidikan politik bagi umat beragama, dengan menjelaskan proses dan tahapan pemilu yang akan dilaksanakan kepada masing-masing pimpinan umat beragama di Banten.
Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014 adalah milik bersama seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh lintas agama yang ada di Banten. Untuk itu, pelaksanaan pemilu legisltif yang akan berlangung 9 April 2014 menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga agar berjalan aman tertib dan lancar.
"Pemilu itu milik kita bersama seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik KPU. Untuk itu, menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyukseskannya," kata Agus.
Ia mengatakan, berkaitan dengan tahapan pemilu 2014, ada beberapa titik krusial yang bisa memicu atau rawan tejadinya konflik sosial atau konflik horizontal, diantaranya saat kampanye tertutup dan pemasangan alat peraga kampanye yang sudah dimulai sejak 11 Januari 2014. Kemudian kampanye rapat umum selama 21 hari yang dimulai 16 Maret sampai 5 April 2014.
"Pada kampanye rapat umum ini yang rawan terjadinya konflik sosial, karena biasanya melibatkan banyak massa," kata Agus.
Oleh karena itu, KPU untuk kelancaran proses kampanye tersebut akan melakukan pemetaan dan menyusun titik mana yang dijadikan lokasi kampanye, sehingga tidak benturan antara dapil satu dengan yang lainnya, atau antara masa pendukung salah satu caleg dan caleg lain tidak saling bersinggungan.
Rapat kordinasi dan sosialisasi Pemilu 2014 tersebut dihadiri unsur MUI Provinsi Banten dan Kabupaten/kota, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Sekretaris Forum Pimpinan Gereja Katolik Banten Johanes Petrus Sandjaja, Anak Agung Anom Suartika (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Pieter F (Ketua Pimpinan Musyawarah Gereja Gereja Provinsi Banten) dan juga dihadiri Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Brigjen Pol M Zulkarnaen.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Jangan sampai isu agama dibawa-bawa ke politik. Untuk itu MUI meminta kepada para tokoh agama untuk memberikan panduan kepada umatnya masing- masing agar tetap menjaga kerukunan," kata Ketua MUI Banten KH AM Romly dalam pertemuan forum lintas agama terkait sosialisasi Pemilu bersama KPU Banten di MUI Banten di Serang, Rabu.
Ia mengatakan, jangan sampai gara-gara Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden Juli mendatang, merusak kerukunan antar umat beragama di Banten yang sudah dibangun. Sehingga situasi yang kondusif bisa tetap terjaga dengan baik.
"Semua bisa menunaikan haknya sesuai dengan pilihan masing-masing, tanpa mengganggu kerukunan umat beragama di Banten," kata AM Romly.
Ia juga meminta KPU Banten untuk memberikan pendidikan politik bagi umat beragama, dengan menjelaskan proses dan tahapan pemilu yang akan dilaksanakan kepada masing-masing pimpinan umat beragama di Banten.
Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014 adalah milik bersama seluruh elemen masyarakat termasuk tokoh lintas agama yang ada di Banten. Untuk itu, pelaksanaan pemilu legisltif yang akan berlangung 9 April 2014 menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga agar berjalan aman tertib dan lancar.
"Pemilu itu milik kita bersama seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik KPU. Untuk itu, menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyukseskannya," kata Agus.
Ia mengatakan, berkaitan dengan tahapan pemilu 2014, ada beberapa titik krusial yang bisa memicu atau rawan tejadinya konflik sosial atau konflik horizontal, diantaranya saat kampanye tertutup dan pemasangan alat peraga kampanye yang sudah dimulai sejak 11 Januari 2014. Kemudian kampanye rapat umum selama 21 hari yang dimulai 16 Maret sampai 5 April 2014.
"Pada kampanye rapat umum ini yang rawan terjadinya konflik sosial, karena biasanya melibatkan banyak massa," kata Agus.
Oleh karena itu, KPU untuk kelancaran proses kampanye tersebut akan melakukan pemetaan dan menyusun titik mana yang dijadikan lokasi kampanye, sehingga tidak benturan antara dapil satu dengan yang lainnya, atau antara masa pendukung salah satu caleg dan caleg lain tidak saling bersinggungan.
Rapat kordinasi dan sosialisasi Pemilu 2014 tersebut dihadiri unsur MUI Provinsi Banten dan Kabupaten/kota, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Sekretaris Forum Pimpinan Gereja Katolik Banten Johanes Petrus Sandjaja, Anak Agung Anom Suartika (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Pieter F (Ketua Pimpinan Musyawarah Gereja Gereja Provinsi Banten) dan juga dihadiri Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten Brigjen Pol M Zulkarnaen.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014