Serang (AntaraBanten) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten mengingatkan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Banten untuk memperhatikan dan menekankan 'fakta integritas' dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial.
"Kami mengingatkan pihak eksekutif dan juga teman-teman di DPRD, agar menekankan dan mematuhi 'fakta integritas' bagi penerima hibah dan bansos, supaya tidak ada penyelewengan," kata Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin di Serang, Senin.
Ia mengatakan, dalam penyaluran hibah dan bansos tersebut harus benar-benar dilakukan verifikasi terhadap penerimanya. Sehingga jangan sampai ada penerima hibah dan bansos yang fiktif atau alamat penerima tidak jelas, karena nanti akan menjadi temuan BPK dan akhirnya bermasalah.
"Daftar penerimanya harus jelas, ini menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari atau upaya-upaya penyelewengan hibah dan bansos tersebut," kata Aeng.
Pihaknya menekankan kepada SKPD agar penyaluran hibah dan bansos tersebut, benar-benar bisa diterima oleh yang berhak menerima dan sesuai peruntukannya.
"Kalau memang lembaga itu layak menerima, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau 'abal-abal' coret aja," katanya.
Pihaknya selaku DPRD akan terus melakukan pengawasan sesuai mekanisme dan fungsi DPRD diantaranya penganggaran, pengawasan dan juga regulasinya.
"Kita awasi bersama-sama proses penyalurannya nanti," kata Aeng.
Sebelumnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyampaikan nota pengantar keuangan RAPBN 2014. Dalam RAPBN 2014 tersebut, alokasi belanja hibah turun, sedangkan belanja bantuan sosial naik.
Berdasarkan dokumen RAPBN 2014 belanja hibah diusulkan Rp1,36 triliun termasuk dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), usulan belanja hibah tersebut berkurang sekitar Rp98 miliar dari belanja hibah dalam perubahan APBD 2013 senilai Rp1,46 triliun.
Sementara belanja bantuan sosial meningkat dari Rp87,44 miliar pada perubahan APBD 2013 menjadi sekitar Rp91 miliar atau mengalami kenaikan sekitar Rp3,56 miliar pada RAPBD Banten 2014.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013
"Kami mengingatkan pihak eksekutif dan juga teman-teman di DPRD, agar menekankan dan mematuhi 'fakta integritas' bagi penerima hibah dan bansos, supaya tidak ada penyelewengan," kata Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin di Serang, Senin.
Ia mengatakan, dalam penyaluran hibah dan bansos tersebut harus benar-benar dilakukan verifikasi terhadap penerimanya. Sehingga jangan sampai ada penerima hibah dan bansos yang fiktif atau alamat penerima tidak jelas, karena nanti akan menjadi temuan BPK dan akhirnya bermasalah.
"Daftar penerimanya harus jelas, ini menghindari permasalahan-permasalahan di kemudian hari atau upaya-upaya penyelewengan hibah dan bansos tersebut," kata Aeng.
Pihaknya menekankan kepada SKPD agar penyaluran hibah dan bansos tersebut, benar-benar bisa diterima oleh yang berhak menerima dan sesuai peruntukannya.
"Kalau memang lembaga itu layak menerima, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau 'abal-abal' coret aja," katanya.
Pihaknya selaku DPRD akan terus melakukan pengawasan sesuai mekanisme dan fungsi DPRD diantaranya penganggaran, pengawasan dan juga regulasinya.
"Kita awasi bersama-sama proses penyalurannya nanti," kata Aeng.
Sebelumnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyampaikan nota pengantar keuangan RAPBN 2014. Dalam RAPBN 2014 tersebut, alokasi belanja hibah turun, sedangkan belanja bantuan sosial naik.
Berdasarkan dokumen RAPBN 2014 belanja hibah diusulkan Rp1,36 triliun termasuk dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), usulan belanja hibah tersebut berkurang sekitar Rp98 miliar dari belanja hibah dalam perubahan APBD 2013 senilai Rp1,46 triliun.
Sementara belanja bantuan sosial meningkat dari Rp87,44 miliar pada perubahan APBD 2013 menjadi sekitar Rp91 miliar atau mengalami kenaikan sekitar Rp3,56 miliar pada RAPBD Banten 2014.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013