Serang (AntaraBanten) - Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 sebesar Rp7,022 triliun untuk dibahas oleh DPRD setempat.
Usulan RAPBD 2014 tersebut disampaikan Gubernur Ratu Atut Chosiyah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten di Serang, Senin.
"Seiring dengan proyeksi target pendapatan yang harus kita capai bersama, maka anggaran belanja daerah tahun 2014 direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp615,977 miliar atau 9,61 persen bila dibandingkan tahun 2013," katanya.
Ia mengatakan, anggaran sebesar Rp7,022 triliun tersebut akan digunakan untuk belanja tidak langsung Rp3,917 triliun dan belanja langsung Rp3,105 triliun yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan target kinerja pembangunan daerah mendatang.
Atut minta kepada DPRD Banten untuk turut menyosialisasikan kepada masyarakat, meski APBD Banten akan mencapai Rp7,022 triliun, namun yang dikelola pemerintah provinsi hanya Rp4,056 triliun. Sisanya sekitar Rp2,966 triliun atau 42,24 persen akan dikelola pemerintah kabupaten/kota.
Anggaran yang dikelola pemerintah kabupaten/kota tersebut terdiri dari belanja bagi hasil Rp1,766 triliun, bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa Rp153,5 miliar dan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp1,046 triliun.
Sedangkan target pendapatan pada APBD 2014 direncanakan sebesar Rp6,861 triliun, meningkat Rp589,179 miliar dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp6,272 triliun.
"Target pendapatan daerah diperoleh dari PAD Rp4,675 triliun, dana perimbangan Rp1,134 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp1,051 triliun," kata Ratu Atut.
Sementara berdasarkan dokumen RAPBD 2014, beberapa belanja yang mengalami peningkatan antara lain belanja pegawai dari Rp473,245 miliar menjadi Rp532,231 miliar, belanja bantuan sosial dari Rp87,440 miliar menjadi Rp91 miliar dan belanja barang dan jasa dari Rp1,115 triliun menjadi Rp1,460 triliun.
Adapun belanja yang mengalami penurunan antara lain belanja hibah dari Rp1,465 triliun menjadi Rp1,367 triliun, belanja bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa dari Rp193,750 miliar menjadi Rp155,120 miliar dan belanja modal dari Rp1,520 triliun menjadi Rp1,467 triliun.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten Muhadi dalam sosialisasi Raperda RAPBD 2014 mengatakan, pokok-pokok kebijakan penganggaran pendapatan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah tahun 2014 yang menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2014 yakni berdasarkan arah kebijakan dan perkembangan berbagai kinerja ekonomi tahun 2013 dan perkiraan target perekonomian dalam tahun 2014.
Adapun kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014 tersebut di antaranya pengembangan sistem administrasi, peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan berlandaskan prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah.
"Selain penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah, juga peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga dalam rangka menunjang pendapatan daerah," kata Muhadi.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013