Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron mengatakan, Indonesia membutuhkan tambahan satu juta hektar lahan sayuran sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

"Harus kita dukung upaya ke arah penambahan lahan sayuran satu juta hektar," kata Herman di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Herman juga mengatakan bahwa dirinya akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pengembangan produk hortikultura di sejumlah daerah.

Menurutnya, produk sayuran seperti bayam, caisim, bawang, tomat dan cabe, serta untuk buah seperti mangga sudah dapat dipenuhi petani Indonesia sehingga tidak perlu impor.

Jika dibandingkan dengan negara lain, luas areal sayuran di Indonesia saat ini jauh tertinggal. Area tanam sayuran Indonesia hanya 40 meter persegi per kapita, jauh lebih kecil dibanding Cina yang mencapai 200 meter persegi per kapita dan Thailand 100 meter persegi per kapita.

Di sisi lain, meskipun Indonesia memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (UU No 41/2009), alih fungsi lahan pertanian tetap tidak bisa diatasi.

Di Jawa Barat misalnya,  tidak kurang dari 4.000 hektar lahan sawah setiap tahun beralih fungsi. Hal yang hampir sama terjadi di derah-daerah lainnya.

Faktor yang mendorong tingginya laju alih fungsi lahan pertanian tersebut antara lain adalah pemerintah daerah lebih suka menggunakan lahan pertanian untuk proyek perumahan dan petani terdesak dengan kebutuhan ekonominya sehingga petani menjual tanahnya.

Karena itu, menurut Herman yang harus dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi petani melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen.

Selain menambah luas area pertanian sayuran, Herman menegaskan, Pemerintah juga harus dapat memfasilitasi agar petani Indonesia lebih mudah dalam mendapatkan benih unggul untuk menjamin hasil panen yang terjamin kualitas dan kuantitasnya.

"Petani hortikultura Indonesia baik petani  sayuran, buah-buahan, maupun bunga harus ditingkatkan daya saingnya.  Saat ini kita sudah punya sejumlah produk unggulan hortikultura yang akan terus kita dukung," kata anggota DPR-RI asal Cirebon, Jawa Barat tersebut.

Herman mengatakan, kebijakan pemerintah  membatasi produk hortikultura impor salah satunya ditujukan untuk meningkatkan daya saing petani.

"Kita kasih pembatasan produk hortikultura impor hanya yang petani Indonesia sudah mampu memproduksi dan memenuhi pasar di dalam negeri, bahkan sudah  ekspor," kata Herman.

Herman mengatakan, petani Indonesia saat ini juga sudah memiliki kemampuan dalam mengemas produk agar lebih tahan lama setelah panen.

Sehingga kalaupun panen berbarengan tidak lantas harga jatuh mereka juga memiliki "cold storage" yang memungkinkan produk tetap segar lebih lama, ujar dia.

"Kami juga mendukung upaya pemerintah mengalokasikan anggaran dalam upaya meningkatkan permodalan," ujar Herman.

Permodalan itu  salah satunya dapat dipergunakan untuk pengadaan peralatan pertanian, termasuk sistem penyimpanan.

Kemudian pemerintah dan DPR juga tetap komitmen dalam menjaga ketersediaan pupuk seperti untuk tahun 2013 kita alokasikan anggaran sekitar Rp16 triliun untuk subsidi pupuk, ungkap Herman.

Pewarta:

Editor : Ganet Dirgantara


COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2013