Ratusan pekerja migran Indonesia di Nunukan, yang sempat bekerja di Malaysia, kesulitan pulang ke kampung halaman di sejumlah wilayah di Tanah Air.
Hal tersebut disampaikan tim Kantor Staf Presiden (KSP) yang sedang melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut, sebagaimana tertulis dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Seorang pekerja WNI di Malaysia diselamatkan dari perburuhan paksa
Salah satu pekerja migran asal Adonara, Nusa Tenggara Timur, Maria Magdalena, mengatakan sudah sebulan berada di Nunukan. Dirinya sempat bekerja 10 tahun di Serawak, Malaysia sebagai asisten rumah tangga. "Saya mau pulang,” kata Maria.
Maria mengatakan dirinya dijanjikan agen perjalanan untuk pulang ke NTT melalui Nunukan. Namun sesampainya di Nunukan, agen perjalanan yang sudah menerima pembayaran 2.000 ringgit (sekitar Rp7 juta) lepas tangan atas kepulangannya.
“Saya sudah bayar ongkos tiket untuk barang dan anak saya juga,” kata Maria.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Nunukan Hotma Victor Sihombing mengatakan sejak sebulan terakhir setiap perjalanan jarak jauh harus dilengkapi sertifikat vaksin. Sang agen tidak sanggup memenuhi syarat itu.
Akhirnya agen perjalanan menyerahkan Maria bersama 204 pekerja migran lain ke kantor UPT BP2MI di Nunukan.
"Mereka ini bukan kami tangkap, tapi ke kantor saya,” kata Hotma Victor Sihombing.
Victor bergegas melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi di Nunukan untuk membantu para pekerja migran tersebut.
Dari kantor BP2MI, mereka dibawa ke rumah susun penampungan sementara di wilayah Nunukan Selatan.
“Siapa yang akan mengurus mereka, ngasih makan, dan tempat tinggal sementara," kata Victor kepada tim KSP.
Victor mengungkapkan kepulangan 204 pekerja migran Indonesia ini tanpa pemberitahuan.
“Mereka datang secara ilegal lewat jalur-jalur tikus. Beruntung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersedia menanggung kebutuhan makan mereka," ujar Victor.
Menurut dia, saat ini BP2MI Nunukan masih mengupayakan para pekerja migran untuk segera mendapat vaksin. Dia mengatakan saat ini keberadaan vaksin masih cukup langka di Nunukan.
Dari 180 ribu penduduk Nunukan, baru sekitar sepuluh persen yang menerima vaksin pertama.
Apabila para pekerja migran tidak segera mendapat jatah vaksin, mereka tidak dapat kembali ke kampung halaman. Menurut Victor, pihaknya sudah mengupayakan agar daerah tujuan para pengungsi itu bisa menerima mereka hanya dengan hasil test PCR, namun daerah tujuan belum bersedia.
"Beruntungnya sudah ada kabar kedatangan 25 ribu dosis vaksin untuk Kabupaten Nunukan. Semoga para pekerja migran ini bisa mendapat jatah. Supaya mereka bisa segera pulang ke rumah,” kata Victor.
Adapun pada Kamis pagi (5/8) para pekerja migran tersebut telah mendapatkan layanan tes PCR. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan Abdul Munir para pekerja migran akan menjalani dua kali tes PCR untuk memastikan mereka tidak terpapar COVID-19.
"Hingga siang tadi, diketahui ada 6 pekerja migran yang positif. Kami sudah pisahkan dan isolasi mereka,” kata Munir.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
Hal tersebut disampaikan tim Kantor Staf Presiden (KSP) yang sedang melakukan kunjungan kerja di wilayah tersebut, sebagaimana tertulis dalam siaran pers KSP di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Seorang pekerja WNI di Malaysia diselamatkan dari perburuhan paksa
Salah satu pekerja migran asal Adonara, Nusa Tenggara Timur, Maria Magdalena, mengatakan sudah sebulan berada di Nunukan. Dirinya sempat bekerja 10 tahun di Serawak, Malaysia sebagai asisten rumah tangga. "Saya mau pulang,” kata Maria.
Maria mengatakan dirinya dijanjikan agen perjalanan untuk pulang ke NTT melalui Nunukan. Namun sesampainya di Nunukan, agen perjalanan yang sudah menerima pembayaran 2.000 ringgit (sekitar Rp7 juta) lepas tangan atas kepulangannya.
“Saya sudah bayar ongkos tiket untuk barang dan anak saya juga,” kata Maria.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Nunukan Hotma Victor Sihombing mengatakan sejak sebulan terakhir setiap perjalanan jarak jauh harus dilengkapi sertifikat vaksin. Sang agen tidak sanggup memenuhi syarat itu.
Akhirnya agen perjalanan menyerahkan Maria bersama 204 pekerja migran lain ke kantor UPT BP2MI di Nunukan.
"Mereka ini bukan kami tangkap, tapi ke kantor saya,” kata Hotma Victor Sihombing.
Victor bergegas melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi di Nunukan untuk membantu para pekerja migran tersebut.
Dari kantor BP2MI, mereka dibawa ke rumah susun penampungan sementara di wilayah Nunukan Selatan.
“Siapa yang akan mengurus mereka, ngasih makan, dan tempat tinggal sementara," kata Victor kepada tim KSP.
Victor mengungkapkan kepulangan 204 pekerja migran Indonesia ini tanpa pemberitahuan.
“Mereka datang secara ilegal lewat jalur-jalur tikus. Beruntung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersedia menanggung kebutuhan makan mereka," ujar Victor.
Menurut dia, saat ini BP2MI Nunukan masih mengupayakan para pekerja migran untuk segera mendapat vaksin. Dia mengatakan saat ini keberadaan vaksin masih cukup langka di Nunukan.
Dari 180 ribu penduduk Nunukan, baru sekitar sepuluh persen yang menerima vaksin pertama.
Apabila para pekerja migran tidak segera mendapat jatah vaksin, mereka tidak dapat kembali ke kampung halaman. Menurut Victor, pihaknya sudah mengupayakan agar daerah tujuan para pengungsi itu bisa menerima mereka hanya dengan hasil test PCR, namun daerah tujuan belum bersedia.
"Beruntungnya sudah ada kabar kedatangan 25 ribu dosis vaksin untuk Kabupaten Nunukan. Semoga para pekerja migran ini bisa mendapat jatah. Supaya mereka bisa segera pulang ke rumah,” kata Victor.
Adapun pada Kamis pagi (5/8) para pekerja migran tersebut telah mendapatkan layanan tes PCR. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan Abdul Munir para pekerja migran akan menjalani dua kali tes PCR untuk memastikan mereka tidak terpapar COVID-19.
"Hingga siang tadi, diketahui ada 6 pekerja migran yang positif. Kami sudah pisahkan dan isolasi mereka,” kata Munir.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021