Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan rencana pembiayaan investasi untuk BUMN dan Lembaga Lainnya akan direalisasikan sebesar Rp42,4 triliun pada semester II 2021 dalam APBN 2021 untuk penyelesaian infrastruktur strategis sekaligus membantu mendorong pemulihan ekonomi.
"Kami akan terus meminta Menteri BUMN untuk meninjau pembiayaannya dan kami akan memberikan Penyertaan Modal Negara ini sebijaksana mungkin," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, di Jakarta, Senin.
Baca juga: Menkeu jelaskan Anggaran kesehatan kembali ditingkatkan jadi Rp193 triliun
Ia memerinci, pembiayaan investasi akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp6,2 triliun untuk pembangunan tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 66 kilometer dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 212.935 orang, untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) senilai Rp2,3 triliun dalam dukungan pembiayaan KPR sejahtera bagi MBR dengan target 157.500 unit, dan kepada kepada Kawasan Industri Terpadu Batang sebesar Rp1 triliun.
Kemudian, kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp5 triliun untuk infrastruktur transmisi listrik gardu induk dan distribusi listrik pedesaan, untuk pembangunan fasilitas pembangunan kapal selam PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,3 triliun, kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Rp500 miliar, serta kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Rp20 triliun untuk penguatan industri asuransi dan penyelesaian Jiwasraya.
Tak hanya berasal dari APBN, Sri Mulyani mengatakan, akan terdapat rencana tambahan pembiayaan investasi pada semester II 2021 yang diambil dari pemanfaatan cadangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp32,9 triliun dan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) yakni Rp 16,9 triliun.
"Dengan demikian neraca BUMN bisa sehat dan tetap melaksanakan fungsi pembangunan," ujarnya.
Dari pemanfaatan cadangan PEN, pembiayaan investasi akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp9 triliun untuk melanjutkan penyelesaian empat ruas JTTS, Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA) Rp15 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Rp7,9 triliun, dan Badan Bank Tanah Rp1 triliun untuk modal awal.
Sementara dari pemanfaatan SAL akan diberikan kepada PT Hutama Karya Rp10 triliun untuk melanjutkan penyelesaian sembilan ruas JTTS dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp6,9 triliun guna mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur perkeretaapian.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Kami akan terus meminta Menteri BUMN untuk meninjau pembiayaannya dan kami akan memberikan Penyertaan Modal Negara ini sebijaksana mungkin," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, di Jakarta, Senin.
Baca juga: Menkeu jelaskan Anggaran kesehatan kembali ditingkatkan jadi Rp193 triliun
Ia memerinci, pembiayaan investasi akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp6,2 triliun untuk pembangunan tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 66 kilometer dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 212.935 orang, untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) senilai Rp2,3 triliun dalam dukungan pembiayaan KPR sejahtera bagi MBR dengan target 157.500 unit, dan kepada kepada Kawasan Industri Terpadu Batang sebesar Rp1 triliun.
Kemudian, kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp5 triliun untuk infrastruktur transmisi listrik gardu induk dan distribusi listrik pedesaan, untuk pembangunan fasilitas pembangunan kapal selam PT PAL Indonesia (Persero) Rp1,3 triliun, kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Rp5 triliun, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Rp500 miliar, serta kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Rp20 triliun untuk penguatan industri asuransi dan penyelesaian Jiwasraya.
Tak hanya berasal dari APBN, Sri Mulyani mengatakan, akan terdapat rencana tambahan pembiayaan investasi pada semester II 2021 yang diambil dari pemanfaatan cadangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp32,9 triliun dan pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL) yakni Rp 16,9 triliun.
"Dengan demikian neraca BUMN bisa sehat dan tetap melaksanakan fungsi pembangunan," ujarnya.
Dari pemanfaatan cadangan PEN, pembiayaan investasi akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp9 triliun untuk melanjutkan penyelesaian empat ruas JTTS, Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA) Rp15 triliun, PT Waskita Karya (Persero) Rp7,9 triliun, dan Badan Bank Tanah Rp1 triliun untuk modal awal.
Sementara dari pemanfaatan SAL akan diberikan kepada PT Hutama Karya Rp10 triliun untuk melanjutkan penyelesaian sembilan ruas JTTS dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp6,9 triliun guna mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur perkeretaapian.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021