Operasionalisasi perusahaan daerah Provinsi Banten yakni PT Agribisnis Banten Mandiri (ABM) masih terkendala persoalan penyertaan modal Pemprov Banten sebesar Rp65 miliar yang masih belum dicairkan.
Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi di Serang, Kamis mengatakan, pihaknya sudah memanggil pihak BUMD Agribisnis Banten Mandiri dan menyampaikan terkait belum turunnya penambahan penyertaan modal dari Pemprov Banten sebesar Rp65 miliar sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
Baca juga: Kelurahan Citangkil juara III PPKM Mikro di Wilayah Banten
"Sampai saat ini anggaran Rp65 miliar belum tergelontorkan. Padahal sejak Februari 2021 proposal sudah masuk ke pemprov," kata Gembong R Sumedi.
Pengajuan permodalan masuk diawal tahun 2021 bertujuan agar target-target usaha yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan untuk mengejar target omest Rp44 miliar pada awal tahun 2021.
"Karena modalnya belum cair sementara ini sudah lewat beberapa kegiatan. Tadinya mereka mau membeli sapi dari NTT agar bisa dipakai buat lebaran dan Idul Adha dan ini sudah banyak kelewat. Sehingga potemsi keuntungan mereka sesuai proposal sudah hilang," kata Gembong Sumedi.
Sampai saat ini belum ada tanda tanda kapan anggaran permodalan Rp65 miliar dari Pempov Banten akan dicairkan.
"Mereka sekarang hanya memutarkan uang yang modal awal Rp10 miliar yang cair pada akhir Tahun 2020 lalu," katanya.
Ia berharap agar Pemprov Banten segera mengucurkan modal untuk PT Agribisnis Banten karena pembentukan BUMD tersebut jga bagian dari program RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Banten saat ini.
"PT ABM sudah berkirim surat meminta kepada gubernur. Infonya kemarin gubernur membuat SK cuman sama gunernur didisposiskan ke Sekda kemudian ke Asda," kata Gembong.
Bahkan, pihaknya sudah menanyakan persoalan tersebut ke Sekda Banten Al Muktabar, namun alasannya proposalnya masih dipelajari.
"Gubernur harus konsisten, sudah membentuk Agribisnis Banten Mandiri tapi komitmennya tidak ada kejelasan. Padahal dalam situasi COVID-19 saat ini harusnya dapat juga dapat dirasakan manfaatnya," kata Politisi PKS ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi di Serang, Kamis mengatakan, pihaknya sudah memanggil pihak BUMD Agribisnis Banten Mandiri dan menyampaikan terkait belum turunnya penambahan penyertaan modal dari Pemprov Banten sebesar Rp65 miliar sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.
Baca juga: Kelurahan Citangkil juara III PPKM Mikro di Wilayah Banten
"Sampai saat ini anggaran Rp65 miliar belum tergelontorkan. Padahal sejak Februari 2021 proposal sudah masuk ke pemprov," kata Gembong R Sumedi.
Pengajuan permodalan masuk diawal tahun 2021 bertujuan agar target-target usaha yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan untuk mengejar target omest Rp44 miliar pada awal tahun 2021.
"Karena modalnya belum cair sementara ini sudah lewat beberapa kegiatan. Tadinya mereka mau membeli sapi dari NTT agar bisa dipakai buat lebaran dan Idul Adha dan ini sudah banyak kelewat. Sehingga potemsi keuntungan mereka sesuai proposal sudah hilang," kata Gembong Sumedi.
Sampai saat ini belum ada tanda tanda kapan anggaran permodalan Rp65 miliar dari Pempov Banten akan dicairkan.
"Mereka sekarang hanya memutarkan uang yang modal awal Rp10 miliar yang cair pada akhir Tahun 2020 lalu," katanya.
Ia berharap agar Pemprov Banten segera mengucurkan modal untuk PT Agribisnis Banten karena pembentukan BUMD tersebut jga bagian dari program RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Banten saat ini.
"PT ABM sudah berkirim surat meminta kepada gubernur. Infonya kemarin gubernur membuat SK cuman sama gunernur didisposiskan ke Sekda kemudian ke Asda," kata Gembong.
Bahkan, pihaknya sudah menanyakan persoalan tersebut ke Sekda Banten Al Muktabar, namun alasannya proposalnya masih dipelajari.
"Gubernur harus konsisten, sudah membentuk Agribisnis Banten Mandiri tapi komitmennya tidak ada kejelasan. Padahal dalam situasi COVID-19 saat ini harusnya dapat juga dapat dirasakan manfaatnya," kata Politisi PKS ini.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021